Bahayanya Besi Runcing Itu

Catatan Rizal Effendi

SEBENARNYA saya enggan mengomentari beberapa  proyek infrastruktur di Balikpapan. Semua orang sudah tahu dan sering menggunjing.  Tapi sudah lama hati saya mengganjal karena terkait dengan keselamatan manusia. Ini soal proyek drainase atau peningkatan pembangunan saluran air atau parit tertutup di Jl Ruhui Rahayu, sekitar kawasan RSS menuju persimpangan Dome.

Saya tahu proyek itu memang tidak beres. Kabarnya dikerjakan CV Kertajaya Sejahtera dengan nilai kontrak Rp8,9 miliar. Waktunya 180 hari atau setengah tahun. Harus jadi di akhir tahun 2023. Sudah diperpanjang dan didenda tapi tak kunjung selesai. Akhirnya diputus kontrak dan sampai saat ini belum dikerjakan kembali.

Dengan kondisi yang ada sekarang, proyek itu memang sangat membahayakan keselamatan. Seharusnya ada langkah darurat yang harus ditempuh agar benar-benar tidak menimbulkan korban.

Ada tiga hal yang saya lihat berbahaya bagi warga yang melintas di kawasan itu. Baik yang jalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan terutama roda dua. Saya waswas karena bisa mengundang kecelakaan atau insiden fatal, yang bisa sampai merenggut jiwa.

Pertama, soal belum adanya pemasangan besi manhole atau besi penutup saluran pembuangan yang ada di trotoar. Sampai saat ini hanya ditutup dengan kayu papan reng yang tidak terlalu kuat konstruksinya. Malah sudah ada yang patah. Bahkan ada 3,-4 lubang tidak ditutup sama sekali. Saya khawatir sekali bisa membuat orang terutama anak-anak terperosok ke bawah.

Kedua, adanya badan jalan berlubang, patah dan terancam longsor akibat pekerjaan pemasangan dinding saluran yang tidak sempurna. Setidaknya ada dua titik yang saya lihat. Di antaranya di tikungan dekat Musholla An Nur. Saya waswas kalau ada yang terperosok terutama di saat air meluap dan menutup lubang tersebut. Di sekitar badan jalan yang ambruk itu tak ada dipasangi tanda pembatas bahaya.

Ketiga, yang sangat mengerikan adanya pemasangan besi struktur dinding drainase yang dibiarkan ujungnya tetap terbuka. Padahal ujungnya tajam-tajam. Kondisi seperti ini bisa kita lihat di ruas pekerjaan drainase di depan lapangan  kuliner. Kira-kira sepanjang 50 sampai 100 meter. Pemandangan itu sudah berbulan-bulan.

Bulu kuduk saya merinding membayangkan kalau ada pejalan kaki atau pengendara sepeda motor yang terloncat ke saluran drainase itu. Apa jadinya? Sangat mengerikan sekali. Badannya bisa tertancap besi konstruksi. Sementara di kawasan itu hanya ditutup dengan pembatas jalan berwarna orange (road barrier fiber) dari Dishub, yang tidak terlalu rapat.

Di situ memang ada 2 plang pengumumam hati-hati. Satu dibuat UPTD Drainase & Bozem DPPU. Tertulis: “Hati-hati!!! Ada Pekerjaan.”  Satunya lagi dari Satlantas, bertulis : “Hati-hati!!! Kurangi Kecepatan Kendaraan Anda. Jalan Dalam Perbaikan.” Tapi apalah artinya.

Ada yang usul plang dari DPU itu ditambahi narasinya. “Hati-hati!!! Ada pekerjaan terbengkalai. Kontraktornya sudah di-black list. Tinggal kita yang menanggungnya. Jangan lewat di sini dulu.”

LANGKAH DARURAT

Saya tidak tahu cara pandang dan kepekaan aparat. Baik dari Pemerintah Kota (wali kota) sampai Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan (Dishub),  Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) atau dari instasi lain seperti satuan lalulintas (Satlantas). Bisa juga ketua RT, Kelurahan atau LPM setempat.

Apa tidak pernah dibahas atau saling mengingatkan? Apa tidak ada langkah sementara yang bisa dilakukan? Kok semua jadi cuek? Atau sudah pernah dirapatkan dan dibahas, tapi tak jelas solusinya. Jadi ya terserah apa jadinya.

Kalau menurut saya keadaan itu sangat berbahaya. Keselamatan manusia dipertaruhkan. Kalau sampai kejadian (tentu tidak kita inginkan), maka Pemerintah Kota bisa digugat warga. Bahkan kalau sampai ada korban jiwa, reaksi warga bisa lebih parah lagi.

Saya tidak mengikuti lagi mekanisme apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota jika ada proyek yang putus kontrak dan sekarang membahayakan keselamatan orang banyak. Apa bisa dilakukan crash program, percepatan penyelesaian atau ada langkah lain sesuai ketentuan?

Kalau proyek itu baru diteruskan dengan tender ulang pada  APBD Perubahan 2024 (karena ada tambahan biaya), maka lanjutan pekerjaan itu di lapangan bisa jadi baru dilaksanakan bulan September mendatang menunggu pengesahan APBD Perubahan. Bayangkan ada waktu sekitar 5 bulan dengan keadaan seperti sekarang.

Sekali lagi keadaan itu selain membuat ketidaklancaran jalan dan lalu lintas berlangsung sangat lama, juga semakin membuka peluang terjadinya insiden atau hal yang tidak kita inginkan. Juga kondisi badan jalan yang longsor bisa semakin parah, melebar dan jangan-jangan putus sama sekali.

Apakah kondisi seperti ini bisa di-cover dengan anggaran atau belanja tidak terduga (BTT). Nah ini yang harus dikaji lebih mendalam. Sebab BTT yang bersumber dari APBD merupakan belanja untuk keadaan darurat bencana, keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sepertinya kriteria ini tidak masuk, walaupun ada kategori keperluan mendesak.

Mengutip dari Kabargupas.com, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Gunung Bahagia, Ervan Dahri pernah mengungkapkan, proyek itu pernah dilanjutkan kontraktor lain dengan sifat pengerjaan penunjukan langsung atau PL. Nilainya di bawah Rp200 juta. Jadi tetap tidak bisa menyelesaikan secara keseluruhan.

“Kami sangat menyayangkan pengerjaan proyek drainase itu tidak selesai, karena merugikan dan membahayakan warga,” tandasnya.

Dia memperkirakan tahun 2024 ini Pemerintah Kota Balikpapan akan melaksanakan tender ulang atau tender kelanjutan agar proyek terbengkalai itu bisa rampung seperti diharapkan masyarakat.

Sudarto, warga di sekitar proyek meminta kepada Pemerintah Kota melakukan beberapa langkah darurat. Di antaranya memeriksa dan memperbaiki kembali penutup darurat yang dipasang di atas lubang inspeksi di trotoar.

Sementara lubang di badan jalan akibat longsor harus segera ditutup dulu dengan plat besi. Dan harus diambil upaya sementara agar lubang tidak melebar. Mungkin bisa ditumpuki karung pasir atau tindakan teknis lainnya.

Langkah yang sangat penting adalah menutup besi-besi tajam yang menancap di dinding drainase. Caranya, sangat mungkin ditutup dengan plywood tebal. Jadi bagian atasnya tertutup dan sudah tidak terlalu membahayakan lagi. Atau besi-besi itu segera dipotong.

Selain itu, pembatas  jalan semacam road barrier fiber harus ditambah dan dipasang rapat-rapat. Sehingga semakin menutup kemungkinan orang mengalami insiden sampai tertancap besi, yang sangat kita takutkan.

Di awal tahun 2024, saya sempat baca pemberitaan di TRIBUNKALTIM.CO. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Alfiyah Rizky Juliana dan Kepala DPU Rita mengakui salah satu penyebab keterlambatan dalam pengerjaan proyek itu karena lambatnya dikeluarkan rekomendasi rekayasa lalu lintas.

Tapi sumber lain juga menyebutkan kualitas kontraktor pelaksana juga dipertanyakan. Apa jadinya kalau begini? Sepertinya masyarakat pasrah menerima kenyataan ini. Itu sudah!(*)

Seno Aji “Mau Kawin”

Catatan Rizal Effendi

WAJAH Wakil Ketua DPRD Kaltim Ir. Seno Aji tampak ceria. Tawanya lepas dan berderai-derai. Dia makan siang di kediaman Ketua DPD Golkar Kaltim, Haji Rudy Mas’ud (Harum) di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (2/5) lalu. Selain tinggal di Pulau Atas, Samarinda, Harum juga punya rumah  di Ibu Kota. Karena dia anggota Komisi III DPR RI dan terpilih kembali dalam Pileg 2024.

Seno didampingi rekan separtainya, Sulaiman Hattase. Mereka berdua dari Gerindra, partai besutan presiden terpilih Prabowo Subianto. Seno adalah sekretaris DPD Gerindra Kaltim dan Sulaiman dalam status sebagai wakil ketua.

Ini yang namanya “makan siang politik.” Soalnya tidak sekadar makan nasi berikut lauk pauknya saja, tapi juga diselingi pembicaraan berbau politik, yaitu berkaitan dengan persiapan menghadapi pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim, yang bakal berlangsung 27 November mendatang.

Harum sudah mendapat mandat dari DPD Golkar untuk maju dalam Pilgub tersebut. Tinggal mencari pendampingnya, seorang calon wakil gubernur (cawagub). Supaya dia tidak jomblo lagi dan segera bisa beraksi seperti dilakukan petahana, Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Makan siang itu adalah bagian dari mencari jodoh. Sebelumnya Harum juga terlibat “nonton bola politik” dengan Nabil Husien Said Amin, putra bos Pemuda Pancasila (PP) Kaltim, Said Amien. Nabil salah satu calon pilihannya.

Saya tidak mendapat komentar langsung dari Harum. Tapi dilihat dari pernyataan Seno Aji, maka makan siang itu membuahkan hasil yang positif. Ada isyarat kuat terjadinya “perkawinan politik” antara Gerindra dan Golkar (GG).

Mereka sudah menemukan chemistry. Bahkan lebih jauh lagi sudah bicara soal visi misi. “Secara chemistry kami sudah klik. Visi misi kami selalu selaras dengan visi jangka panjang dalam RPJPD Kaltim 2025-2045 termasuk juga RKPD 2025,” kata Seno.

Chemistry adalah perasaan saling terhubung yang terbangun di antara dua orang. Chemistry baru  kita rasakan ketika kita bertemu dengan seseorang yang benar-benar “klik” di hati kita.

Jika hal itu memang terjadi, maka ada beberapa catatan yang menarik. Ini makin memanaskan peta politik dalam memperebutkan kursi KT-1 dan KT-2 masa bakti atau periode 2024-2029.

Pertama, GG menjadi koalisi besar. Meski hanya dua partai, tapi hampir mencapai 50 persen dari 55 kursi di DPRD Kaltim. Mereka juara dan runner up Pileg 2024. Golkar di urutan teratas dengan 15 kursi, sedang Gerindra di urutan kedua dengan 10 kursi. Jadi total 25 kursi.

Kedua, mereka jadi bagian dari simbol Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dibangun di tingkat pusat dalam rangka Pilpres 2024. Ini sesuai harapan pimpinan GG agar koalisi ini juga berlanjut di tingkat Pilkada.

Ketiga,  ini makin mencairkan hubungan GG yang sempat beku. Ketua DPD Gerindra Kaltim Andi Harun (AH) dalam kapasitasnya sebagai wali Kota Samarinda pernah mengusir kantor sekretariat DPD Golkar Samarinda dan Kaltim karena dianggap menduduki aset Pemkot. Suasana ini mulai cair ketika mereka sama-sama berjuang memenangkan Prabowo-Gibran.

Keempat, pasangan Harum-Seno bakal menjadi pesaing kuat terhadap petahana. Hampir semua kabupaten/kota se-Kaltim dikuasai oleh Golkar dan Gerindra pada saat ini. Meski ada juga yang didominasi PDIP, PKB, Nasdem, dan PKS.

Kelima, masuknya Seno ke Pilgub akan mementahkan isu kursi Gerindra diberikan kepada Isran Noor. Bahkan juga menutup kemungkinan IN diminta Prabowo menjadi ketua DPD Gerindra Kaltim menggantikan AH.

Keenam, munculnya Seno (apalagi kalau sudah ditetapkan) sekaligus juga menutup kemungkinan Andi Harun ikut dalam kontestasi  Pilgub Kaltim melalui Gerindra. Padahal AH ketuanya.  Ini juga semakin memperkuat isu  bahwa AH memang lagi tak mesra dengan partainya dan bahkan bisa kehilangan posisinya. Yang lebih rawan juga akan berpengaruh dalam kontes Pilwali Samarinda. Gerindra juga sudah memunculkan nama Agus Suwandy, anggota DPRD Kaltim.

Seno Aji atau lengkapnya Ir H Seno Aji, M.Si adalah politisi kelahiran Semarang, 12 November 1971. Mulanya dia bekerja sebagai ahli geologi di perusahaan pertambangan emas di Kutai Barat. Lalu diajak berpolitik oleh Ipong Muchlissoni, yang saat itu menjadi ketua DPW PKB Kaltim. Karena dualisme, dia dan Ipong pindah ke Gerindra sejak 2010.

Ipong sekarang menjadi politisi Nasdem. Sempat menjadi anggota DPRD Kaltim dua periode. Lalu menjadi bupati Ponorogo setelah gagal dalam Pilgub Kaltim tahun 2013. Dalam Pileg 2024 dia terpilih sebagai anggota DPRI RI dapil Jatim.

Sebelumnya tahun 2019, Seno sukses merebut kursi DPRD Kaltim di Karang Paci. Karena lama bekerja di wilayah Kutai, dia pindah dapil Kukar. Dan sukses kembali pada Pileg 2024 ini. Namanya dengan embel-embel “aji” agak menguntungkan juga. Karena berkaitan dengan gelar kebangsawanan di Kesultanan Kutai Kartanegara.

Belakangan nama Seno terdengar mencuat di Pilbup Kukar dan Pilgub Kaltim. “Saya memang punya hasrat ke pemilihan kepala daerah. Soalnya ada sejumlah persoalan di tengah masyarakat yang kita bisa selesaikan jika kita ada di eksekutif,” tandasnya.

DIKUMPULKAN PKB

Sementara itu, perkembangan situasi Pilgub dan Pikada serentak Kaltim terus bergerak dinamis. Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar cukup cerdas. Dia langsung mengumpulkan calon kepala daerah se-Indonesia (termasuk dari Kaltim) yang bakal menggunakan perahu PKB. Acara berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (2/5) malam. Rasanya ini pertama kali dan partai lain belum melakukannya. PKB lagi seksi, pemenang keempat Pileg secara nasional. Di DPRD Kaltim mereka merebut 6 kursi.

Calon-calon kepala daerah dari Kaltim tampak hadir. Ada Isran Noor, Mahyudin, Andi Harahap (PPU), Basri Rase (Bontang), Fahmi Fadli (Paser) dan Ahmad Basir (Balikpapan). Ada juga Syaima Alaydrus, putri Bupati Kota Baru, Kalsel, Sayed Jafar. Dia datang bersama ibunya, Hj Fatma Idiana, yang akan maju di Kota Baru menggantikan suaminya.

Isran Noor sampai saat ini masih bergerak di dua jalur dalam Pilgub Kaltim 2024. Bersama timnya, dia sudah mengumpulkan ratusan ribu surat dukungan (surduk) untuk maju lewat perseorangan atau independen. Tapi juga tidak mengabaikan kemungkinan menggunakan jalur partai.

Dia juga bertemu dan mengambil formulir pendaftaran di Gerindra, Demokrat, PKB, Nasdem dan partai lainnya. IN pernah menjadi ketua DPD Demokrat, Gerindra, dan Nasdem. “Kami tak ada masalah dengan Pak Isran, Nasdem welcome untuk beliau,” kata Sekjen DPP Nasdem, Hermawi F Tasim (maaf bukan Haryanto Taslim seperti dalam tulisan sebelumnya).

Bakal cagub lainnya, Mahyudin juga terus bergerak. Dia juga terlihat mengembalikan formulir pendaftaran di Sekretariat DPP PDIP Kaltim di Samarinda. Sebelumnya dengan PKB.  “Saya siap bersama PDIP dan koalisi partai lainnya dalam kontestasi Pilgub Kaltim 2024,” kata wakil ketua DPD RI dan mantan bupati Kutim dan wakil ketua MPR RI ini.

Pada hari yang sama Mahyudin juga menemui Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso. Istimewanya, dia membawa langsung istrinya, Hj Agati Sulie. Rusmadi juga menerima bersama istri, Hj Herly Warsita.

Pertemuan ini sebagai isyarat Mahyudin menjajaki kemungkinan Rusmadi mendampinginya sebagai calon wakil gubernur (Cawawagub). Rusmadi lengkapnya Ir H Rusmadi Wongso, MS, Ph.D adalah tokoh berpengalaman. Dia dilahirkan di Samarinda, 30 Oktober 1962.

Pernah menjadi kontestan Pilgub Kaltim 2018 bersama Safaruddin, ketua PDIP Kaltim. Dikalahkan Isran, yang juga alumnus Fakultas Pertanian Unmul.  Karena Rusmadi pernah menjadi dekan Fakultas Pertanian Unmul, ketua Bappeda Kaltim dan sekprov Kaltim.

Rusmadi saat ini juga dipercaya menjadi ketua umum Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (Ikapakarti) Kaltim dan ketua DPD Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Kaltim. Kurang apa lagi jejak kariernya. Merdu dan Keren.(*)

PDIP Tidak Gabung RM?

Catatan Rizal Effendi

PERKEMBANGAN Pilwali Balikpapan semakin dinamis. Kemarin, beredar berita Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin menerima silaturahmi Ketua DPD Nasdem Balikpapan Ahmad Basir  di Jakarta. Hasil silaturahmi itu, memungkinkan terjadinya koalisi PDIP dan Nasdem dalam Pilwali di Balikpapan.

“Ya saya diterima Pak Safaruddin di Jakarta. Alhamdulillah, PDIP membuka ruang terjadinya koalisi dalam menghadapi pemilihan wali kota  Balikpapan 2024-2029,” kata AHB, panggilan akrab Ahmad Basir.

Dengan demikian, kata AHB, sudah ada tiga partai yang memungkinkan bergabung dalam mengusung calon wali kota. Selain Nasdem dan PDIP, juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jumlah kursinya sudah melebihi persyaratan.

Dengan koalisi tiga partai ini, dan masih mungkin lagi bertambah, maka Pilwali Balikpapan hampir dipastikan tidak mengulangi kasus Pilwali 2020, di mana hanya ada satu pasangan calon, sehingga situasinya melawan kotak kosong (KK). “Insyallah tidak kotak kosong lagi, karena sudah ada lawannya,” kata AHB.

Dari hasil Pileg 2022, Nasdem meraih 7 kursi, PDIP 4 dan  PKS 3 kursi. Jadi totalnya ada 14 kursi. Jumlah itu sudah di atas persyaratan yang ditentukan, yaitu minimal 9 kursi. Apalagi kalau ada partai lain juga bergabung.

Analisis dari beberapa pihak menilai, PDIP memang kecil kemungkinan bergabung dengan Golkar. Ada beberapa pertimbangan yang sangat rasional. Di antaranya, secara nasional (dari ajang Pilpres), PDIP tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) di mana ada Golkar. Jadi hubungan kebatinannya tidak terlalu erat.

Hal lain yang mungkin menjadi alasan utama adalah “luka” yang dialami PDIP berkaitan soal kursi wakil wali kota Balikpapan, yang sampai saat ini tidak terisi menyusul meninggalnya Thohari Aziz. Ketua PDIP Balikpapan itu sudah terpilih resmi mendampingi Rahmad Mas’ud (RM) sebagai wakil wali kota Balikpapan 2021-2024/2025. Tapi sebelum pelantikan dia meninggal dunia akibat wabah Covid-19.

PDIP sempat menyorongkan nama Budiono, wakil ketua DPRD Balikpapan yang juga ketua DPC PDIP. Tapi RM justru mendorong istri almarhum, Risti Utami Dewi melalui pintu Golkar dengan alasan sebagai bentuk penghargaan. Belakangan Budiono ditarik rekomendasinya, sehingga proses pengisian wakil wali kota mandek lagi. Dan proses itu sudah 3 tahun lamanya.

KOSONG PEMERINTAHAN

Akibat berlarut-larutnya pengisian jabatan wakil, sejumlah organisasi masyarakat melakukan gugatan Citizen Law ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Mereka terdiri Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi),  Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Idonesia (ADRI), Forsiladi dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Balikpapan.

Pekan lalu, tim penggugat mengajukan saksi ahli hukum Prof Juajir Sumardi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Kesaksiannya sangat menarik karena dia melihat kasus wawali Balikpapan beraroma pelanggaran peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut Prof Juajir,  wakil wali kota adalah jabatan strategis. Jabatan politik sekaligus jabatan publik. Jadi jika wali kota berhalangan atau bepergian, tidak bisa diisi langsung oleh sekretaris kota. Karena Sekkot bukan jabatan politik. Kecuali kalau ada rekomendasi sebagai pelaksana tugas (Plt) dari Mendagri.

“Jadi kalau wali kota umrah atau bepergian ke luar, dan ternyata tidak ada surat penetapan Plt dari Mendagri, maka sebenarnya terjadi kekosongan pemerintahan di Balikpapan. Itu berbahaya dan berindikasi adanya proses pembiaran,” tandasnya.

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, maka kekosongan jabatan wawali seharusnya diisi. Karena itu ada diatur mekanismenya.  Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan jabatan wawali menyangkut kepentingan masyarakat. “Jadi setiap warga berhak mengajukan citizen lawsuit,” tandasnya.

Gugatan citizen lawsuit adalah gugatan warga negara kepada penyelenggara negara. Tujuannya bukan untuk menuntut ganti rugi secara riil, melainkan untuk mendorong pemerintah melakukan kewajibannya secara lebih serius dalam melihat keresahan dan tuntutan masyarakat.

“Tujuan kami agar Wali Kota Balikpapan dan partai pengusungnya bersama DPRD segera memproses pemilihan wakil wali kota,” kata Dr Agung Sakti Pribadi, ketua Aptisi dan anggota Dewan Kehormatan Peradi Balikpapan.

Kubu PDIP Balikpapan saat ini membuka pendaftaran. Tapi situasi agak dingin. Salah satu tokoh muda PDIP yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, PDIP saat ini agak berat mencari calon internal yang bisa diajukan ke Pilwali Balikpapan. Apalagi kursinya menurun. “Ya seperti yang kita lihat sekarang masih adem ayem, meski sudah dibuka pendaftaran,” katanya.

Menurut kader partai berlambang banteng moncong putih ini, sebenarnya ada dua nama internal yang bisa mereka usung. Keduanya mempunyai kapasitas. Yaitu H Baba dan Eddy Tarmo. Minimal cawawali. Keduanya masih duduk sebagai anggota DPRD Kaltim. Tinggal DPD dan DPP mempertimbangkannya.

Sementara itu, melalui timnya, mantan sekprov Kaltim Muhammad Sa’bani, Kamis kemarin  mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Nasdem Balikpapan. Itu berarti Sa’bani, yang pernah menjadi kepala Bappeda dan Asisten Pembangunan Pemkot Balikpapan semakin serius bakal mengikuti pemilihan  wali kota Balikpapan 2024-2029. Sejumlah partai juga bakal mendukung Sa’bani termasuk PKS. Dari sumber lain menyebutkan, Gerindra, PDIP, PKB dan PPP juga sudah ada melakukan kontak.

Sa’bani lahir di Samarinda, 28 Januari 1962. Jadi usianya sekarang 62 tahun juga. Berdarah Banjar dan Kutai. Dia lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) dan melanjutkan studi magisternya di Asian Institute of Technology (AIT) di Bangkok, Thailand. Buah perkawinannya dengan Liza Febriani, mereka dikaruniai 3 anak.

Ketika hijrah dari Pemkot Balikpapan ke Pemprov Kaltim, dia banyak mendapat penugasan. Mulai menjadi Kepala Dishub Kaltim, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Staf Ahli Gubernur Bidang SDA, Asisten I Pemerintahan dan Kesra sampai akhirnya dipercaya menjadi Sekretaris Daerah atau Sekprov Kaltim hingga pensiun.

Gubernur Isran Noor sangat percaya dengan Sa’bani.  Karena dia cerdas, pekerja keras dan lurus. Isran berani pasang badan memperjuangkan Sa’bani jadi sekprov. “Karena itu saya dukung Pak Sa’bani diusung sebagai calon wali kota Balikpapan. Dia orang daerah yang bagus. Pengalaman di Pemkot Balikpapan dan sudah teruji di Pemprov Kaltim,” ucapnya memberi penilaian dan semangat.(*)

Karmin dan Bagus

Catatan Rizal Effendi

HARI  pertama pendaftaran bakal calon wali kota Balikpapan dari Partai Nasdem sudah dibuka, Rabu (1/5) kemarin. Langsung ada dua tokoh yang mendaftar. Yaitu H Karmin Laonggeng, SE (60) dan Ir H Bagus Susetyo, MM (56). Tentu menarik karena keduanya punya nama dan kapasitas.

H Karmin sangat saya kenal. Saya sering ikut pengajian di rumahnya di Balikpapan Baru. Kebetulan  ustaznya adalah KH Ibrahim Sanusi, yang akrab dipanggil Guru Jaro, pimpinan Pondok Pesantren Al Madaniyah, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalsel. Saya akrab dengan kiai kharismatik itu sejak menjadi wali kota.

Kabar H Karmin, bos Arco Group ini akan maju ke kontestasi pilwali Balikpapan sudah lama terdengar. Ihwal ini kian menyeruak ketika ada pernyataan  Ketua Harian Ikatan Alumni (Ikam) SMP Negeri 2 Balikpapan, Alfian Nur Ashari belum lama ini. Kebetulan H Karmin adalah ketua umumnya. “Kami mendukung beliau maju dalam Pilwali Balikpapan 2024,” kata Alfian.

H Karmin memberi respons positif. “Jika memang masyarakat menginginkan, saya sangat menghargai aspirasi tersebut. Tapi politik itu dinamis, jadi kita lihat perkembangannya ke depan,” ujarnya.

Sebelum ke Nasdem, H Karmin juga mengambil formulir pendaftaran di Golkar. Dia juga sempat bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (RM). Kabarnya dia siap menjadi orang kedua mendampingi RM. Tapi dengan dia mengambil formulir di Nasdem, itu berarti ada skenario kedua yang juga dipersiapkan tokoh kelahiran Rappang Sulsel ini.

Ayah dua anak ini lengkap kapasitasnya. Pengusaha, seniman, dan politisi. Melalui Arco Group dia mengembangkan usaha di bidang catering, cleaning service, jasa pengamanan (security) sampai pengadaan sembako. Dengan kekuatan 3.000 pekerja, Arco melayani kebutuhan usaha pertambangan minyak dan batu bara.

H Karmin juga ketua Dewan Kesenian Balikpapan (DKB). Dia memang pelaku seni. Di ranah politik, dia adalah ketua Partai Berkarya Kaltim. Sayang partai yang awalnya dibangun oleh Tommy Soeharto ini tidak lolos verifikasi KPU. Tapi H Karmin konsisten mengembangkan partai tersebut di daerah ini.

Di depan kantornya di kompleks pertokoan BB, samping mal Fantasi, tiap Minggu pagi digelar senam bersama. Ratusan warga masyarakat terutama ibu-ibu ikut terlibat. Juga acara pengajian rutin di kediamannya. Saya sering hadir bersama mantan ketua DPRD Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong (ABS). “Saya dukung sepenuhnya Pak Haji Karmin ikut Pilwali Balikpapan,” tandas ABS.

Dengan Bagus Susetyo, saya bertemu beberapa waktu lalu. Dia anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan. Ketua Fraksi Gerindra, partainya presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi tidak lagi terpilih pada Pileg 2024. Karena itu dia bertekad masuk ke ajang kompetisi Pilwali Balikpapan.

Pada Pileg 2024, Partai Gerindra menyabet 6 kursi di DPRD Balikpapan. Kurang 3 jika ingin mengusung calon wali kota. Karena itu parpol berlogo kepala garuda ini harus berkoalisi dengan partai lain. Itu sebabnya Bagus juga mendaftar di Partai Nasdem, yang mempunyai 7 kursi. Atau mungkin dia mengajak partai lain yang meraih minimal 3 kursi.

Bagus banyak berkutat di pekerjaan konstruksi. Itu sesuai disiplin ilmunya. Suami  Hj Siti Kotijah, S.Kom ini adalah alumnus  Fakultas Teknik Sipil Universitas Gajah Mada (UGM). Bagus dikaruniai dua anak, yang masih studi di universitas. Bagus juga lagi menyelesaikan program doktor ilmu lingkungan di Universitas Mulawarman (Unmul).

Belakangan Bagus juga bergerak di bidang pembangunan properti. Itu sebabnya dia terpilih sebagai ketua Real Estate Indonesia (REI) Kaltim sejak 2017 sampai sekarang. “Kebutuhan rumah bagi rakyat masih besar karena itu bisnis perumahan sangat penting dan strategis,” jelasnya.

Ketika bertemu saya, wakil ketua I DPD Partai Gerindra Kaltim ini menyatakan, siap membangun Balikpapan yang lebih baik dan maju. Apalagi dengan posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Karena Prabowo menjadi presiden terpilih, maka sangat layak Kota Balikpapan dipimpin kader Gerindra,” ucapnya.

Gerindra Balikpapan sendiri juga membuka pendaftaran bagi cawali 2024. “Silakan mendaftar baik buat kader internal maupun pihak eksternal. Kita sangat terbuka,” kata Sabaruddin Panrecalle, wakil ketua Gerindra Balikpapan, yang lolos ke DPRD Kaltim.

TANGGAL 5 MEI DIBUKA

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan sejak 5 Mei nanti sampai 19 Agustus membuka pendaftaran bagi cawali, yang menempuh jalur perseorangan atau independen. Mereka yang mendaftar langsung dengan pasangannya.

Komisioner KPU Balikpapan Farida Asmauanna menjelaskan, pihaknya sudah menerima petunjuk teknis  (juknis) dari KPU RI berkaitan dengan tahapan pendaftaran. Itu sebabnya sudah disosialisasikan Keputusan KPU Balikpapan tentang sebaran dukungan yang perlu dipenuhi.

Berdasarkan perhitungan KPU, calon perseorangan harus mendapatkan 38.212 surat dukungan (surduk) fotokopi KTP dari warga. Jumlah itu setara dengan angka 7,5 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Balikpapan, yang tercatat 509.482 orang.

Menurut Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudho Lelono, pihaknya berusaha untuk menaikkan tingkat partisipasi warga dalam memilih. Pada Pilkada Balikpapan 2020 tingkat partisipasi hanya 59 persen, lebih kecil sedikit dibanding Pilkada 2015 yang mencapai 60 persen.

Dia melihat semangat masyarakat datang ke TPS sepertinya akan meningkat. Sebab, dalam Pileg dan Pilpres 2024 lalu, tingkat partisipasi bisa mencapai 80 persen. “Mudah-mudahan pilkadanya juga begitu. Ini PR kita bersama,” kata Yudho.

Pada Pilkada Serentak 2024, KPU Balikpapan mengajukan anggaran sebesar Rp64 miliar ke APBD Balikpapan. Jumlah ini naik sebesar Rp6 miliar dibandingkan ongkos Pilkada 2020, yang nilainya Rp58 miliar.

Yudho mengungkapkan sudah ada dua pasang calon independen yang datang ke sekretariat KPU menanyakan berbagai persyaratan. Tapi dia belum bersedia mengungkapkan identitasnya. “Kita tunggu saja dalam pendaftaran resmi nanti,” jelasnya.

Tempo hari ada nama drg Syukri Wahid, kader Partai Gelora yang bakal menempuh jalur ini. Mantan anggota DPRD Balikpapan dari PKS ini, terbilang gigih bersosialisasi di masyarakat. Apalagi dia seorang dokter dan juga ustaz, yang sering diundang memberikan ceramah dan menjadi khatib. Selain itu ada juga terdengar nama Joy Nashar Utamajaya dari STMIK (Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer) Borneo Internasional Balikpapan.

Ada yang menarik dan unik. Belum lama ini ada dibentuk Tim Komunitas Independen for Balikpapan 2. Koordinatornya  Janes Pandeiroot dengan beberapa nama lain di antaranya Yulidar Gani, Donald Sitorus, Hendro Umbas, Dr Abriantinus, Daud Pirade SH, dan Oktoviktor Lembong.

Sepertinya mereka fokus mencari bakal calon wakil wali kota. Aneh juga. Apa belajar dari fenomena yang ada, di mana petahana sudah mau habis masa jabatan belum juga ada wakilnya. Tapi menurut Janes, tim mereka akan menyaring bakal calon wakil dari berbagai pihak. Lalu dibuat konvensi dan hasilnya dipinangkan dengan  calon-calon wali kota yang ada. Saya siap mendaftar. He..he.(*)

Andi Harun Terjepit?

Catatan Rizal Effendi

PILKADA Serentak 2024 di Kaltim kian mengkristal. Tampaknya untuk Pilgub, stagnan pada 3 nama. Ketiganya memang kualitas raja. Si Raja Naga alias petahana Isran Noor (IN), Si Raja Minyak yang lebih pas ditujukan kepada Haji Rudy Mas’ud (Harum) dan Si Raja Ayam buat Mahyudin, yang salah satu bisnisnya sekarang adalah peternakan ayam secara modern dengan populasi ratusan ribu ekor.

IN makin kukuh menggunakan jalur independen meski tetap membuka jalur partai. Surat dukungan (surduk) yang dikumpulkan relawan IN sudah mendekati angka 240 ribu yang dibutuhkan. Kabarnya Gerindra, Demokrat, dan PPP juga cenderung ke IN.

Harum juga sudah pasti berlayar dengan perahunya sendiri, Partai Golkar. Soalnya kursi yang diraup sudah melebihi angka persyaratan. Dan Mahyudin makin aktif mendekati beberapa partai di antaranya PKB, PDIP, dan lainnya.

Beberapa hari lalu Mahyudin tampak mesra dengan Ketua PKB Kaltim Syafruddin ketika mengembalikan formulir pendaftaran. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi karena Pak Mahyudin telah mengembalikan langsung formulir pendaftaran. Itu menandakan kesungguhan beliau maju ke Pilgub Kaltim,” ujar Syafruddin bersemangat.

Partai lain yang punya potensi mengusung calon, sepertinya melemah. Ada juga yang mengatakan cenderung “menyerah.” Kalaupun ada cukup memilih kursi kedua atau wagub. Di antaranya PDIP, Gerindra, PKB, PKS dan lainnya.

Seperti kita ketahui, komposisi kursi di DPRD Kaltim hasil Pileg 2024 adalah Golkar 15 kursi, Gerindra 10, PDIP 9, PKB 6, PAN 4, PKS 4, Nasdem 3, Demokrat 2 dan PPP juga 2 kursi. Syarat mengajukan cagub minimal 11 kursi.

Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin agaknya lebih nyaman memilih kursi DPR RI. Pada Pilgub 2018, dia maju bersama Rusmadi Wongso. Sayangnya hanya menjadi runner up. Nama-nama besar yang disebut PDIP seperti Ahok, Djarot dan Risma tidak ada perkembangannya.  Malah ada kemungkinan Bupati Kutai Edi Damansyah, yang juga ketua PDIP Kukar sebagai calon alternatif.

IN tetap kukuh dengan wakil lama, Hadi Mulyadi. Hadi adalah ketua DPD Partai Gelora Kaltim. “Saya bukan orang politik, meski bermain politik. Jadi saya tetap dengan Pak Hadi,” kata Isran ketika ditanya soal pasangannya.

Saat ini ada 2 nama yang dikaitkan dengan Harum. Sekretaris DPD Gerindra Seno Aji dan Presiden Borneo FC Nabil Husien. Tapi Seno, yang sekarang wakil ketua DPRD Kaltim mengaku lebih fokus pada Pilbup Kukar. Ketua DPD Gerindra Kaltim Andi Harun juga menyatakan belum ada yang direkomendasikan oleh partainya.

Kabar terbaru terdengar Harum melakukan pendekatan kepada bos Pemuda Pancasila (PP) Kaltim Said Amin. Dia ingin mengambil Nabil, putra Said, yang sekarang terpilih sebagai sebagai anggota DPR RI hasil Pileg 2024. Nabil saat ini disebut-sebut bakal menjadi ketua DPW Nasdem Kaltim menyusul mundurnya IN.

Ada yang melihat Harum bersama Nabil sempat duduk bersama menyaksikan pertandingan terakhir Borneo FC di Stadion Batakan Balikpapan. Itu bukan nonton biasa, tapi terkesan “nonton politis.” Pendekatan memang tengah dilakukan. Apakah Nabil berkenan masih tanda tanya.

Belum lama  ini saya bertemu Sekjen DPP Nasdem Haryanto Taslim di Nasdem Tower Jakarta. Haryanto mengatakan Nasdem terbuka dengan calon dari mana pun. “Termasuk dengan Pak Isran kita tidak ada masalah,” tandasnya.

Nasdem mulai membuka pendaftaran serentak  seluruh Indonesia sejak 1 Mei ini sampai 7 hari kemudian. Nama-nama yang masuk nantinya diproses mulai di tingkat DPW sampai DPP. Rekomendasi terakhir ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh.

Yang menarik sejak awal Nasdem mengampanyekan politik tanpa mahar. Semua calon tidak dibebani biaya politik atau mahar. Jadi mereka yang mendaftar ataupun nanti ditetapkan sebagai pemegang rekomendasi tidak dibebani apa-apa alias gratis. Tagline-nya: Bersatu, Berjuang dan Menang.

ADA NAMA BARU

Sementara itu, ada perkembangan baru tentang peluang dan isu berkaitan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam Pilkada Serentak 2024. Meski hasil survei cukup kuat untuk dirinya, tapi ada situasi lain yang memberi indikasi bahwa Andi Harun dalam posisi agak terjepit saat ini.

Berita yang dilansir AspirasiNews.id menyebutkan Gerindra mengusung nama Agus Suwandy, yang saat ini anggota DPRD Kaltim menjadi calon wali kota Samarinda. “Untuk saat ini kita sudah membentuk tim khusus, dan nama Agus Suwandy yang kami usung ke Pilkada Samarinda,” kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Sulaiman Hattase.

Sulaiman mengelak mengomentari posisi Andi Harun.  “Terkait beliau, saya no comment. Saya pikir masyarakat bisa melihat sendiri. Dalam hal ini, kami juga sudah berkoordinasi dengan pengurus DPP di Jakarta,” jelasnya.

Jika benar Gerindra resmi mengusung nama Agus Suwandy, ini memberi petunjuk bahwa ada kondisi yang tidak terlalu baik antara Andi Harun dengan DPP. Sekaligus membenarkan adanya isu yang menyebut Andi Harun tidak direkomendir DPP.

Kabar di luaran memang ramai mengungkapkan bahwa Andi Harun dalam Pileg 2024 kemarin, seperti pepatah memakan buah simalakama.  Kalau dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu.

Dia mendapat tugas yang sangat rumit atau dilematis. Dia diminta ikut memaksimalkan perolehan suara Nabil, caleg DPR RI dari Nasdem di Samarinda. Semua orang tahu selama ini karier politik Andi Harun banyak terkait dengan dukungan Said Amin. Tapi di satu sisi, dia juga harus memenangkan caleg Gerindra karena dia ketua Gerindra Kaltim.

Hasilnya, dua-duanya tidak ada yang terlalu signifikan. Jadi dikabarkan Said Amin tak senang hati dengan Andi Harun. Hal yang sama juga datangnya dari Budisatrio Djiwandono, caleg DPR RI Partai Gerindra Dapil Kaltim, yang notabene keponakan Prabowo.

Ada kabar tak sedap yang belum tentu kebenarannya, Andi Harun akan dilepaskan dari tugasnya sebagai ketua DPD Gerindra Kaltim. Bersamaan itu, ada juga yang menyebut-nyebut Prabowo kemungkinan  meminta IN sebagai pengganti.

Jika hal itu sampai terjadi, maka berdampak lagi kepada pencalonan Andi Harun apakah ke bursa cagub atau ke Pilwali Samarinda. Ada terdengar Andi Harun tengah menjajaki kemungkinan memakai perahu lain atau ke jalur perseorangan.

Dengan posisi yang tidak terlalu bagus itu, bisa mengundang beberapa nama termasuk wakil wali kota Samarinda, Rusmadi Wongso untuk maju ke Pilwali. Sudah bukan rahasia lagi, selama ini hubungan Andi Harun-Rusmadi tidak terlalu mesra. Kabarnya Rusmadi tidak terlalu difungsikan.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (RM) sampai saat ini belum ada lawannya. Di pendaftaran Golkar cenderung  beberapa tokoh mengambil formulir sebagai calon wakil wali kota. Kabarnya ada nama Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, Sekretaris Kota Muhaimin dan Ketua Partai Berkarya Kaltim H Karmin Laonggeng

Seorang eks tokoh Golkar tanpa mau disebutkan namanya memprediksi sangat mungkin RM mengambil Abdulloh. Jika itu yang terjadi, maka kakak RM, Hasanuddin Mas’ud (Hamas) tidak ada halangan lagi tetap menjadi ketua DPRD Kaltim. Abdulloh, peraih suara terbanyak juga tidak perlu berkecil hati, karena 5 tahun kemudian dia sangat berpeluang jadi wali kota, karena RM sudah 2 periode.

Di kubu Partai Nasdem Balikpapan, yang terjadi baru kesepakatan Nasdem dan PKS tanpa memunculkan nama yang bakal diusung. Kedua partai ini kabarnya melakukan pendekatan kepada Muhammad Sa’bani, mantan sekprov Kaltim. Nama Ketua Nasdem Ahmad Basir (AHB) bisa jadi sebagai pendamping.

Ada juga nama gadis muda, Syaima Alaydrus, SE dimunculkan. Balihonya terpasang di beberapa sudut kota. Wajahnya cantik maklum ada darah Arabnya. Dia adalah putri Bupati Kota Baru, Kalsel, Sayed Jafar Al-Idrus. Kebetulan Sayed orang Kampung Baru, Balikpapan Barat yang sudah dua periode jadi bupati di sana.

Kabarnya dia tengah mempersiapkan istrinya, Hj Fatma Idiana meneruskan dinastinya di Kota Baru, sedang putrinya, Syaima Alaydrus mulai diperkenalkan ke wilayah politik di Balikpapan. Pada acara halalbihalal Partai Nasdem Balikpapan beberapa hari lalu, Sayed Jafar dan Syaima tampak hadir di sana. Beberapa kader wanita Partai Nasdem menyambutnya. Ahlan wassahlan, Syaima.(*)

« Previous Page — Next Page »