Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ajak Media Samarinda Ngopi Bareng

SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur menggelar kegiatan ngopi bareng media bersama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Jalan Abdul Wahab Syahranie, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Senin (2/2/26).

Kegiatan ini menjadi ajang diskusi terbuka antara jajaran partai dan insan pers terkait berbagai isu strategis nasional dan daerah.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah. Tampak hadir kader muda PDI Perjuangan, Ewin dan Cintia, yang disebut sebagai representasi semangat generasi muda melanjutkan perjuangan politik partai. Selain itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim Ananda Emira Moeis serta Bupati Kutai Kartanegara periode 2021–2024 Edi Damansyah turut mendampingi jalannya dialog bersama wartawan.

Pada pertemuan tersebut, Hasto Kristiyanto menyoroti sejumlah isu penting, di antaranya sektor pertambangan yang dinilai masih belum sepenuhnya menampilkan aspek ekologis.

“Kegiatan pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada produksi. Harus ada tanggung jawab ekologis melalui reboisasi dan pemulihan lingkungan sebagai komitmen menyelamatkan alam,” ujar Hasto.

Ia menegaskan, aktivitas tambang perlu dibarengi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.

“Pembangunan harus berjalan seimbang. Eksploitasi sumber daya harus diikuti langkah nyata menjaga keseimbangan lingkungan untuk generasi mendatang,” katanya.

Selain isu lingkungan, ia juga menyinggung program MBG yang diarahkan pada pemenuhan gizi anak. “Program MBG ini penting agar anak-anak kita mendapat gizi cukup. Dari situlah kualitas generasi masa depan dibentuk,” ucapnya.

Menurutnya, perhatian terhadap gizi sejak dini menjadi bagian dari strategi memperkuat sumber daya manusia.

Dirinya juga menegaskan peran PDI Perjuangan sebagai penyeimbang pada sistem politik nasional.

“Kami menempatkan diri sebagai penyeimbang dalam sistem demokrasi, agar setiap kebijakan tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung berbagai dinamika kebijakan dan keputusan lembaga negara, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.

 

Terkait sektor pendidikan, Hasto menekankan pentingnya pembangunan manusia sejak dasar. “Pendidikan adalah fondasi utama negara. Pelaksanaannya harus berjenjang dari nasional sampai desa,” ujarnya.

Topik lain yang turut menjadi sorotan adalah kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai TKD selama ini berperan dalam memperkuat otonomi daerah.

“TKD merupakan instrumen penting bagi daerah. Pemotongan anggaran itu tidak mencerminkan semangat desentralisasi,” katanya.

Diskusi juga berkembang pada isu kebijakan politik, aspek hukum, serta kebebasan pers. “Kebebasan pers, kepastian hukum, dan kebijakan politik yang adil harus dijaga bersama sebagai pilar demokrasi,” tutup Hasto.

Kegiatan ngopi bareng media ini diharapkan menjadi ruang komunikasi yang lebih cair antara partai politik dan insan pers, sekaligus memperkuat pertukaran informasi kepada publik. (yud)