Tak Ada Kompromi, PWI Tetapkan HPN Tanggal 9 Februari

VIVABORNEO.COM, Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengusulkan agar Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari diubah menjadi tanggal lainnya. Read more

Masih Ada Pimred Media Buta Huruf

Dahri Yasin, Ketua Komisi I DPRD Kaltim mengungkapkan, ia prihatin karena ada pimpinan media yang buta huruf. “Apakah itu kemajuan atau kemunduran. Itu perlu kita koreksi bersama untuk kemajuan pers,” katanya pada dialog Hari Pers Nasional (HPN) 2009 yang bertajuk Pers di Mata Anda : Sebuah Kritik-Otokritik Menuju Pers Profesional yang diselengarkan PWI Cabang Kaltim di ruang serba guna Kantor Gubernur (28/2).

Sementara pengamat sosial politik Prof Sarosa Hamongpranoto mengatakan, saat ini banyak orang lebih mudah menjadi wartawan. Padahal wartawan itu bisa mempengaruhi publik melalui tulisannya.

Menurut Sarosa, ujung pena wartawan ini sangat beracun. “Jangan dekat-dekat wartawan. Jauh dengan wartawan berbahaya, dekat dengan wartawan juga berbahaya.” Kesannya terhadap wartawan. Wartawan dituntut sadar dengan tanggungjawab sosialnya. Menguasai hal yang sifatnya teknis dalam pekerjaannya.

 “Ada juga wartawan yang tidak tahu apa yang ditanyakan, akhirnya yang ditulis keliru semua.  Saya pernah mengalami itu, dan saya coba memperbaiki besoknya, tapi juga tidak keluar  juga tulisannya.”

Sementara itu. Asisten I Pemprov Kaltim, Abdussamad  mengungkapkan kekhawatiran pejabat daerah dalam menyampaikan informasi kepada wartawan. Sering kali terjadi informasi yang disampaikan ditafsirkan keliru.“Hal ini bisa terjadi karena kemampuan wartawan atau pejabat itu sendiri yang kurang menguasai permasalahan yang ada.

Abdussamad juga menyinggung hak jawab yang ada pada media ketika sumber merasa dirugika dengan pemberitaan. 
“Saya punya pengalaman, ketika saya memiliki hak  jawab, media itu tidak menyediakan halaman untuk hak jawab, padahal ini sangat merugikan bagi nara sumber,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Kaltim Ir Maturidi mengatakan media wajib menyediakan hak jawab bagi narasumber yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan media.

Sementara Fauzi A Bahtar Ketua Kadin Kaltim berharap pers dapat independen. Pers harus cerdas agar masyarakat dalam menyerap informasi bisa ikut cerdas. Saat ini pers banyak yang tidak mentaati kode etik. “Kita juga sering membaca informasi yang tidak bermutu, sehingga setelah membaca kita tidak dapat apapun,” katanya. (vb-02)