Puncak HPN 2022, Presiden Jokowi Sepakati Perlunya Regulasi Platform Digital Global – Publisher Right

KENDARI – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada Rabu 9 Februari 2022 di gelar di kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengingat kondisi situasi masih di masa pandemic covid-19 maka acara digelar secara hybrid yakni secara offline di lapangan masjid terapung Al Alam Kota Kendari Sultra dan secara online melalui aplikasi zoom meeting dan disiarkan langsung stasiun TVRI.

Presiden Joko Widodo pada HPN tahun 2022 ini tidak hadir langsung di lokasi acara dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, namun tetap mengikuti dan memberikan sambutan HPN melalui online zoom dari Istana Negara Jakarta.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi, atas nama masyarakat, bangsa dan Negara, Presiden Jokowi  mengucapkan selamat hari pers kepada insan pers dimanapun berada. “Terimakasih Meskipun dalam masa pandemi ini pers tetap bekerja, terus menyampaikan informasi, literasi, optimisme dan harapan, sehingga masyarakat tetap tangguh menghadapi covid19,” kata Jokowi membuka sambutannya.

Dia memaparkan tantangan yang dihadapi pers di tengah derasnya arus informasi akibat perkembangan teknologi dan menyinggung masifnya penyebaran informasi sesat hingga konten yang hanya mengejar viral.

Selama dua tahun  pandemi Covid-19 ini industri pers nasional yang mengalami tekanan luar biasa berat. Tekanan itu ditambah dengan adanya disrupsi digital dan kehadiran tekanan platform global raksasa asing.

Dikatakan presiden, perubahan drastis lanskap persaingan media, melahirkan berbagai persoalan yang pelik, munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar jumlah klik atau views, membanjirnya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba, sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan.

Atas kondisi itu, Jokowi berpesan agar media mainstream  sebagai media arus utama segera bertransformasi. Media diminta lebih inovatif, peningkatan teknologi dalam mengisi dan membanjiri kanal dan menyampaikan berita yang berkualitas dan terpercaya.

Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa, menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan. Mempercepat transformasi digital untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas kita.

“Ekosistem industri pers harus terus ditata, Iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus diciptakan, Perusahaan platform global raksasa asing harus ditata dan diatur agar semakin baik tata kelolanya, kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platform global dan lokal,” dorong Jokowi kepada insan pers.

Menurutnya ada beberapa pilihan, yang mungkin bisa segera diputuskan, segera didorong, apakah membuat Undang-undang baru , merevisi undang-undang lama, atau yang paling cepat menerbitkan peraturan pemerintah (PP).

“Kami serahkan kepada PWI dan Dewan pers agar regulasi itu segera kita selesaikan,” harap Presiden Jokowi.

Pemerintah akan terus mendorong sehingga  Industri pers semakin kuat dan sehat, kedaulatan pers harus diwujudkan untuk perkuat ekosistem industri pers nasional yang sehat. Membangun dan memperkuat platform nasional periklanan.

Menciptakan platform video nasional sehingga tidak tergantung pada platform video asing. Harus secepatnya dibangun dikembangkan platform teknologi inovatif nasional yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang  berkualitas, akurat, dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, Ketua PWI Atal S Depari menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian, dukungan dan kepedulian Negara dan bangsa Indonesia yang sangat luar biasa kepada pers selama ini.

“Diawal Pandemi Covid-19, insan pers mendapatkan bantuan vaksin sebanyak 5.500 dosis, kemudian bantuan insentif, walaupun tidak terlalu besar karena harus dibagi ke banyak insan pers,” kata Atal.

Atal pun menuturkan, kondisi dunia pers Indonesia saat ini yang terus digempur oleh teknologi digital dengan platform global raksasa asing, yang telah memakan kue pendapatan iklan media mainstream.

“Untuk itu, PWI bersama Dewan menyusun dan telah mengajukan draf aturan tata kelola platform global kepada pemerintah,” tegasnya.

Hal Senada disampaikan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh – Ketua Dewan Pers, Ia mengatakan bahwa dalam mengelola bangsa dan Negara dengan sistem demokrasi,  Pers adalah saudara kandung legislative, eksekutif, yudikatif. Jadi kita adalah keluarga besar bernama NKRI, bapaknya sama, ibu nya sama bernama ibu pertiwi.

“Meskipun demikian nasabnya memang sama, tapi terkadang nasibnya berbeda,” ujar M. Nuh disambut tepuk tangan dan tawa peserta HPN yang hadir di Kendari.

Bagi keluarga yang mulia biak  bernama NKRI. Dirinya yakin tidak ada saudara yang rela dan abai jika ada saudaranya yang sakit dan terlunta-lunta. Kebersamaan eksekutif, legislatif, yudikatif dan insan pers menjadi satu kesatuan dalam menbangun bangsa dan Negara ini.

M. Nuh menyampaikan salah satu persoalan yang sedang dihadapi dunia pers adalah gempuran digital, seperti digital platform global. Kita tidak ingin terjadi digital feodalisme.

“Kita membutuhkan yang nama publisher right. Alhamdulillah draft publisher sudah kami siapkan dan sampaikan ke pemerintah. Kami sampaikan terimakasih atas dorongan Presiden Jokowi sungguh sangat mulia, untuk paying  hukum yang bisa memayungi insan pers terhindar dari gempuran digital platform global,” harap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Dalam beberapa artikel disebutkan, Publisher Rights adalah hak pengelola media terkait proses agregasi privat, yang memiliki semangat untuk mengatur, mereduksi monopoli yang berlebihan dari platform digital global.

Intervensi Negara dibutuhkan dalam melawan platform digital global yang melakukan monopoli ekonomi seperti yang dilakukan google dan facebook.

Publisher right akan mengatur karya cipta jurnalistik, transparansi sistem algoritma atau data, serta pengendalian distribusi konten atau iklan digital. (hd)

HPN 2022;  Sinergi Pers, Pemerintah dan Perusahaan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional

KENDARI – Masih dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 yang di gelar di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dewan Pers, panitia HPN bekerjasama dengan Forum Wartawan Spesialis menggelar seminar secara hybrid (online dan offline) dengan mengangkat tema Sinergi Pers, Pemerintah dan Perusahaan dalam Mendukung Produktivitas Pertanian Terpadu untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional, Senin (7/2/2022).

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dalam sambutannya menyampaikan adanya pandangan sejak jaman VOC yang namanya monopoli atau dikuasai kelompok tertentu. kemudian tahun 70 an sampai awal reformasi dikenal dengan nama kompetisi, yang menjadi jargon penting, hingga disebut daya saing nasional. Sehingga terjadi kalah menang dalam berusaha.

“Sekarang jamannya sinergi, yaitu zaman semua menang, tidak ada yang kalah. Maka sinergi akan didapatkan dengan adanya kerjasama intersection,” ujar Muhammad Nuh

Sinergi antara Pers, badan usaha, pemerintah bertujuan untuk ketahanan pangan, mengingat menurutnya, tidak ada yang kuat tidak makan. Maka ia menilai sangat penting ketahanan pangan ini untuk terus disinergikan.

Dikatakan,  saat sekarang bertambah dengan istilah ekosistem pangan Indonesia, sehingga semua harus berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Masa depan tidak tergantung dengan salah satu pihak atau pihak lainnya.

“Jika selalu tergantung, maka akan  akan terjajah secara ekonomi, tidak berdaulat,” tegasnya.

Sementara itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akrab disapa SYL  yang menjadi keynote speaker di seminar ini menegaskan pers memiliki peran penting dalam mendukung upaya penguatan sektor pertanian khususnya penyediaan pangan di tengah tantangan dampak perubahan iklim dan pandemi Covid-19.

Peran Pers sangat dibutuhkan untuk menyampaikan prestasi pangan kepada masyarakat dan membangun citra positif yang dapat menggairahkan semua pihak khususnya petani untuk melakukan terobosan baru peningkatan produksi hingga ekspor.

“Peran Pers sangat dibutuhkan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Melalui Peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kendari ini, tentunya akan dipenuhi dengan berbagai kegiatan produktif untuk pengembangan media serta wartawan utamanya dalam mendukung program pemerintah, termasuk program pembangunan pertanian,” ujar mantan Gubernur Sulsel ini.

Dipaparkannya, berdasarkan data BPS, PDB Sektor Pertanian konsisten tumbuh positif sejak 2020 dan berlanjut 2021. Pada Triwulan (TW) II 2020, PDB Sektor Pertanian tumbuh positif 16,24% (q to q). Pada tahun 2021 PDB Sektor Pertanian tetap konsisten tumbuh positif, seperti pada Triwulan (TW) I tumbuh positif 2,95% (y-on-y) dibandingkan periode sama tahun 2020.

“Nilai ekspor produk pertanian juga menunjukkan kinerja menggembirakan. Nilai ekspor kumulatif Januari-Desember 2021 mencapai Rp 625,04 triliun atau meningkat 38,69% dibandingkan tahun 2020 yang nilainya sebesar Rp 451,77 triliun,” ungkapnya.

Ditambahkan, negara kita yang masih diselimuti pandemi Covid-19, sehingga perlu peran berbagai pihak, termasuk peran Pers Nasional kita. Dalam masa pandemi ini, peran pers menjadi sangat efektif dalam memutus penyebaran virus berbahaya tersebut, karena bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap pencegahan Covid-19.

“Dukungan pers pun juga berperan memberikan informasi kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi sumber makanan yang sehat dan bergizi yang dihasilkan dari sektor pertanian,” tutur SYL.

Sunari – Direktur Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam paparannya menyampaikan hingga tahun 2021 total Luas Lahan perkebunan sawit sebanyak  ± 16,38 Juta Ha, dimana total 2,6 Juta Petani dan  4,3 Juta Pekerja Perkebunan. Rata-Rata Pendapatan Petani Swadaya Rp 4 Juta.

Produktivitas petani sawit Indonesia rendah, hanya berkisar 2-3 Ton/Ha/Tahun (tanaman tua dan kebun yang menggunakan bibit illegal bahkan palsu, jauh di bawah Perkebunan Swasta yang berkisar 5-6 ton/Ha/tahun.

Industri sawit menghadapi berbagai permasalahan dari sektor hulu sampai dengan hilir. Untuk itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keberlanjutan industri sawit, salah satunya dengan mendirikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Solusi yang dilakukan oleh BPDPKS adalah melalui program dana bantuan peremajaan untuk pekebun, dengan menggunakan dana pungutan ekspor sawit.

Terkait Peran pers, Sunari menyampaikan pers dapat turut serta menyampaikan informasi yang membangun sektor perkebunan sawit dengan bersama-sama melawan kampanye negatif baik pada pasar dalam maupun luar negeri yang selalu diserang dengan isu kesehatan dan lingkungan

Program BPDPKS sesuai Perpres 61 Tahun 2015 Jo. Perpres 66 Tahun 2018 diantaranya ; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Penelitian dan Pengembangan; Promosi; Peremajaan; Sarana dan Prasarana; Pemenuhan Kebutuhan Pangan; Hilirisasi Industri Perkebunan Kelapa Sawit; Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati. (hd)