Kejati Kaltim Dorong Optimalisasi PNBP Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo

‎‎BALIKPAPAN – PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 dengan menggelar kegiatan tema Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Jasa Kepelabuhanan yang Diusahakan oleh PT Pelindo (Persero)” dilaksanakan di Hotel Jatra Balikpapan, Senin (15/12/2025).
‎
‎Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Supardi  yang didaulat menjadi pemateri pada FGD tersebut menyampaikan, bahwa PNBP merupakan komponen strategis dalam struktur pendapatan negara. Di tengah tantangan ekonomi global dan tuntutan efisiensi fiskal, pengelolaan PNBP yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan hukum dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendukung pembangunan nasional.
‎
‎Supardi juga menyoroti sejumlah permasalahan klasik dalam pengelolaan PNBP, seperti ketidaktertiban administrasi, piutang negara yang tidak tertagih, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, penyimpangan dalam penetapan maupun pemungutan tarif, hingga potensi kebocoran penerimaan negara.
‎
‎”Kondisi tersebut dinilai perlu ditangani secara komprehensif melalui penguatan sinergi lintas sektor,” katanya.
‎
‎Kejaksaan, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, memiliki peran strategis dalam penguatan PNBP. Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan memberikan pendapat hukum dan pendampingan hukum kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD untuk memastikan pengelolaan PNBP berjalan sesuai regulasi.
‎
‎”Selain itu, Kejaksaan juga melakukan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi dalam rangka penyelamatan serta pemulihan keuangan negara, termasuk penagihan piutang negara,” ujarnya.
‎
‎Dijelaskan, pada bidang intelijen, Kejaksaan berperan melakukan deteksi dini dan peringatan awal terhadap potensi kerawanan, mulai dari perizinan, pemanfaatan sumber daya alam, hingga pungutan retribusi, serta memperkuat sinergi pengawasan terhadap pola-pola penyimpangan baru.
‎
‎Sementara itu, melalui bidang pidana khusus, Kejaksaan melakukan penegakan hukum represif terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan atau berpotensi merugikan PNBP, dengan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap korupsi, khususnya pada sektor-sektor strategis penyumbang PNBP seperti kepelabuhanan, perhubungan, kehutanan, minerba, dan pelayanan publik.
‎
‎Kajati Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan pencegahan (preventive approach) dalam pengelolaan PNBP. Upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui penguatan ketertiban administrasi dan kontrak, transparansi dan standarisasi tarif PNBP, identifikasi dini daerah rawan penyimpangan, penguatan pengawasan internal dan kepatuhan, serta penyelesaian permasalahan hukum secara preventif.
‎
‎Melalui FGD ini, ia berharap menjadi ruang dialog konstruktif untuk menyamakan pemahaman, berbagi pengalaman, serta merumuskan rekomendasi konkret guna menutup celah penyimpangan PNBP, khususnya di sektor jasa kepelabuhanan.
‎
‎Kajati Kaltim pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, dengan harapan forum tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan PNBP yang bersih, transparan, dan berintegritas.
‎
‎”Kita harus jaga diri, kita disini sudah bertemu dan kenal Jaksa dan sudah tercipta networking, manfaatkan dalam upaya pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan. setiap kegiatan diskusikan sehingga melangkah kedepan tidak ragu-ragu,” pungkasnya.
‎
‎FGD ini dihadiri Executive Director 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) H. Abdul Aziz beserta jajaran, para Asisten pada Kejati Kaltim, Kajari Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Bontang dan Berau, perwakilan Forkopimda Kota Balikpapan, KSOP Kelas I Samarinda dan Balikpapan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, para Kasi Datun se-Kalimantan Timur, serta Jaksa Pengacara Negara.*