TPID dan TP2DD Kaltim Gelar High Level Meeting, Perkuat Stabilitas Harga dan Digitalisasi Keuangan Daerah

SAMARINDA – Menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga mendorong ekonomi di Kalimantan Timur. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan High Level Meeting (HLM) dengan tema “Merajut sinergi dalam stabilisasi harga serta digitalisasi keuangan daerah untuk pertumbuhan ekonomi Kaltim yang berkelanjutan” di Kantor Bank Indonesia Kaltim, (18/12/2025).

Kegiatan dipimpin Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, selaku Ketua TPID Provinsi Kaltim. Acara juga dihadiri Perwakilan Kemenko Perekonomian RI, Forkopimda Kalimantan Timur (Danrem 091/ASN, Danlanud Dhomber, Danlanal Balikpapan, Kabinda Kaltim, Polda Kaltim), Sekretaris Daerah Prov Kaltim, Kepala Dirjen Perbendaharaan Kaltim, Kepala BPS Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kaltim, TPID Kab/Kota, Kepala Dinas Terkait.

Pada gelaran ini ini turut diluncurkan aplikasi Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama (Mandau) Kalimantan Timur, yaitu sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dikembangkan untuk memantau dinamika harga, pasokan, dan distribusi komoditas strategis secara real-time serta tidak hanya kuratif tetapi juga preventif.

Mandau Kaltim menjadi instrumen pendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data hasil kolaborasi (DPTPH, Disperindag, BPS, BMKG, BULOG, BUMD, Pemkab/ pemkot). Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltim Budi Widihartanto memaparkan strategi penguatan TPID dan TP2DD. Penguatan TPID difokuskan pada komoditas yang secara historis menjadi penyumbang inflasi, khususnya menjelang HBKN, antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, cabai rawit, bawang merah, tomat, serta angkutan udara. Peluncuran Mandau Kaltim diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan pengendalian inflasi Kalimantan Timur ke depan.

Sementara itu, strategi penguatan TP2DD diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu: pertama, mendorong efektivitas kebijakan P2DD untuk mendukung kemandirian fiskal dan pencapaian target pembangunan daerah tanpa menambah beban masyarakat; kedua, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi guna memperkuat tata kelola keuangan pemerintah daerah; dan ketiga, percepatan realisasi serta peningkatan ketepatan sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penguatan tersebut sejalan dengan arahan Wakil Gubernur Kalimantan Timur menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Selain itu pengatan TPID dan TP2DD juga harus dilakukan dengan melakukan penguatan dengan pemberian anggaran.

Pada laporannya Sekda Kaltim, Sri Wahyunu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendapatkan penghargaan Juara 1 TPID Provinsi Berkinerja Terbaik, Juara 1 TPID Kabupaten Berprestasi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, Juara 2 TPID Kota Terbaik oleh Kota Samarinda, Juara 3 TPID Kab/Kota Berprestasi oleh Kota Bontang, serta penghargaan TP2DD Terbaik Wilayah Kalimantan yang diraih Provinsi Kalimantan Timur (Provinsi Terbaik I), Kota Balikpapan (Kota Terbaik I), Kota Bontang (Kota Terbaik II), Kota Samarinda (Kota Terbaik III), dan Kabupaten Kutai Barat (Kabupaten Terbaik II).

Penghargaan TPID dan TP2DD ini menjadi modal untuk memperkuat kinerja ke depan, dengan komitmen bersama menjaga stabilitas harga, mendorong digitalisasi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan. Sebagai komitmen dan tindak lanjut HLM ini Pemerintah Kabupaten kota akan melaksanakan pengendalian inflasi berdasarkan roadmap pengendalian inflasi 2025-2027 yang telah disusun dan menyelesaikan penyusunan Roadmap TP2DD. (*)