Hadiri HLM TPID–TP2DD Kaltim, Pemkab Kukar Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi dan Digitalisasi Daerah

SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani bersama perwakilan 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kegiatan tersebut digelar di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Timur, Kamis (18/12/2025).

HLM TPID–TP2DD dibuka  Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji yang didampingi Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni. Dalam sambutannya, Wagub Seno Aji menegaskan bahwa tantangan pengendalian inflasi ke depan tidak semakin ringan, terutama seiring meningkatnya arus pendatang ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Tema yang kita angkat hari ini adalah memperkuat sinergi dalam stabilisasi harga serta digitalisasi keuangan daerah untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan. Ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, apalagi dengan perkembangan Ibu Kota Negara,” ujar Seno Aji.

Ia menjelaskan, peningkatan jumlah penduduk yang datang dan menetap di kawasan IKN dalam satu hingga dua tahun ke depan berpotensi menekan pasokan pangan, distribusi, dan harga. Oleh karena itu, digitalisasi keuangan daerah dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Kita akan menghadapi banyak pendatang baru di IKN. Maka digitalisasi keuangan harus diperbanyak. Memang sudah banyak kabupaten dan kota yang berjalan, tapi ini harus dipercepat dan diperdalam,” tegasnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID dan TP2DD di seluruh Kalimantan Timur. Berdasarkan data terakhir, inflasi Kalimantan Timur per November 2025 tercatat sebesar 2,28 persen secara year-on-year, sementara year-to-date berada di angka 1,96 persen.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni dalam paparannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027 pada tahun pertama menunjukkan perkembangan yang positif.

“Sebanyak sembilan kabupaten/kota telah menetapkan peta jalan tersebut, sementara Kabupaten Mahakam Ulu masih dalam proses penyelesaian regulasi di Bagian Hukum. Capaian ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga,” terangnya.

Ia menambahkan, ke depan koordinasi lintas sektor dan konsistensi pelaksanaan program pengendalian inflasi akan terus diperkuat agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, TPID Kalimantan Timur telah melaksanakan berbagai langkah strategis pengendalian harga dan pasokan pangan. Upaya tersebut antara lain melalui 27 kali operasi pasar, Gerakan Pangan Murah sebanyak 493 kali di tingkat provinsi dan 482 kali di tingkat kabupaten/kota, serta pemantauan harga dan stok pangan secara harian di seluruh wilayah.

Dalam kegiatan tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kukar Ahyani Fadianur Diani turut didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Bahari Joko Susilo, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kukar Haryo Martani, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya. (kk01).