Tren Perceraian di Indonesia Masih Tinggi

SAMARINDA — Fenomena perceraian di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Meski data resmi tahunan 2025 belum dirilis sepenuhnya, sejumlah laporan sementara mengindikasikan tren perceraian hingga kini belum menunjukkan penurunan signifikan.

Laporan Pengadilan Agama dilansir dari Netralnews.com, hingga September 2025 tercatat lebih dari 317 ribu putusan perceraian di tingkat nasional. Angka tersebut merupakan akumulasi perkara yang telah diputus pengadilan dan menggambarkan besarnya persoalan perceraian di masyarakat, meskipun data final tahunan masih menunggu rekapitulasi lengkap.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Sepanjang 2024, tercatat sekitar 399.921 kasus perceraian di seluruh Indonesia. Sejumlah provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat (88.985 kasus), Jawa Timur (79.293 kasus) dan Jawa Tengah (64.937 kasus) menjadi wilayah dengan jumlah perceraian tertinggi di Indonesia pada 2024.

Di tingkat regional, Provinsi Kalimantan Timur BPS mencatat lebih dari 6.200 kasus perceraian sepanjang 2024. Ini menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Kalimantan setelah Kalimantan Selatan.

Sementara itu, data Pengadilan Agama Pengadilan Agama Samarinda pada 2024 menunjukkan terdapat sekitar 2.030 kasus perceraian, dengan dominasi cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri mencapai sekitar 74,3 %.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khaliq, mengakui tren perceraian masih tinggi meski data final sepanjang 2025 belum dirilis secara resmi.

“Kami memang belum menerima data final dari Pengadilan Agama, tetapi melihat dinamika yang ada, angka perceraian cukup tinggi di masyarakat,” ujar Khaliq.

Menurutnya, jika dirata-ratakan dalam setahun, angkanya bisa mencapai ratusan ribu kasus di tingkat nasional. Sejumlah faktor penyebab perceraian yang sering muncul di Kaltim juga sejajar dengan tren nasional. Persoalan ekonomi, yaitu tekanan finansial yang berimbas pada keharmonisan keluarga, perselisihan terus-menerus tanpa penyelesaian efektif di rumah tangga.

Pengambilan keputusan yang tidak matang dalam pernikahan awal juga menjadi sebab, lalu pengaruh teknologi dan penggunaan informasi teknologi (IT) yang turut memberi tekanan pada relasi pasangan.

Temuan BPS juga mengungkap, penyebab perceraian dominan di Indonesia berasal dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, diikuti persoalan ekonomi, dan faktor lainnya seperti meninggalkan salah satu pihak dalam pernikahan. (intan)