Masyarakat Akan Terima Manfaat Dana Kompensasi Emisi Karbon

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan menerima kompensasi sebesar Rp69 miliar. Dana ini berkat pengelolaan emisi karbon yang diterapkan Pemprov Kaltim melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund.

Ketua komisi IV DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengatakan, dana itu akan masuk menjadi pendapatan yang ada di dalam APBD Kaltim, namun untuk penggunaannya sudah spesifik dan tidak bisa dibelanjakan untuk yang lain.

“Kemana dananya akan dibelanjakan, itu sudah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Semuanya untuk mengurangi dan mencegah deforestasi serta memelihara hutan-hutan kita,” ucap Veridiana usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (31/1/2023)

Dikatakan, penerima dana emisi karbon itu adalah masyarakat di lapangan. Masyarakat nantinya tidak menerima dalam bentuk uang namun berupa program.

“Misal seperti pelatihan-pelatihan, dan pemberian bibit-bibit untuk penanaman kembali dan sebagainya yang bertujuan juga untuk pemeliharaan hutan,” lanjutnya.

Diakui, isu tentang karbon ini belum pernah dibahas di DPRD Kaltim. Menurutnya, program emisi karbon ini ada timbal baliknya dari sisi ekonomi. Sebab ada program-program memanfaatkan hutan agar hutan tidak gundul,. Selain itu ada juga kelompok perhutanan yang bisa dimanfaatkan, seperti berkebun, atau menanam apa saja dan menjual hasilnya.

Sosialiasi secara masif  soal emisi karbon harus terus dilakukan ke masyarakat. Sebab hal ini termasuk baru dan Kaltim baru tahun ini menerima dananya.

“Dana ini sebenarnya belum masuk di APBD Kaltim. Oleh sebab itu melalui RDP gabungan komisi ini, kami memang ingin memfokuskan ke mana peruntukannya dan mekanisme penggunaannya,” ujar Veridiana Huraq Wang. (adt)

---