Aji Mirni Mawarni Gelar Buka Puasa Bersama Wartawan, Bahas Program Strategis untuk Kaltim

SAMARINDA – Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, menggelar acara ramah tamah dan buka puasa bersama wartawan di Samarinda. Acara berlangsung di Rumah Makan Iga Bakar Mas Giri, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Minggu (23/3/25).

Aji Mirni  pada acara buka puasa bersama tersebut menyampaikan sejumlah program strategis dari pemerintah pusat yang akan diarahkan untuk pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya dalam bidang pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Ia menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan menengah atas di daerah. Menurutnya, masih banyak desa yang belum memiliki sekolah setingkat SMA, sehingga jarak tempuh siswa untuk bersekolah cukup jauh.

“Pemprov harus memprioritaskan pembangunan SMA karena pendidikan tinggi seperti universitas merupakan kewenangan pusat. Di banyak desa, anak-anak harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk bisa mengakses pendidikan SMA,” ujarnya.

Aji Mirni juga mengungkapkan, pemerintah pusat sedang mempersiapkan program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, yang ditargetkan berjalan di bulan Juli 2025. Ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program tersebut agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Selain itu, ia menyampaikan, pemerintah juga akan mendorong pemberdayaan koperasi melalui pembentukan Koperasi Merah Putih.

“Koperasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat di level akar rumput,” katanya.

Terkait kondisi infrastruktur di Kaltim, Aji Mirni menyoroti belum adanya perwakilan daerah di Komisi V DPR RI yang memiliki kewenangan khusus di bidang infrastruktur. Ia mendorong masyarakat untuk aktif menyuarakan persoalan tersebut.

“Kalau jalan rusak, viralkan saja. Sekarang ini zamannya media sosial. No viral, no justice. Kalau tidak diviralkan, pemerintah juga belum tentu responsif,” ungkapnya.

ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah memberantas tambang ilegal. Namun ia mengingatkan agar penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, melainkan juga pemodal besar di balik aktivitas tambang ilegal.

“Saya berharap Polri dan Bareskrim bisa menangkap pemodal tambang ilegal. Jangan hanya pekerja lapangan yang dikorbankan. Ini harus jadi perhatian serius. Kalau strategi penanganannya tidak tepat, masalah tambang ilegal tidak akan pernah selesai,” tegasnya.

 

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya menggembar-gemborkan program, tetapi juga memiliki strategi dan analisis yang matang agar hasilnya tidak mengecewakan masyarakat. (yud)

---