Antara Etika Publik dan Kemewahan “Kuda Besi”

Catatan Rusdiansyah Aras

​PERSOALAN kendaraan dinas bagi pejabat publik di Kalimantan Timur mendadak jadi sorotan tajam. Bukan karena fungsinya sebagai penunjang operasional, melainkan karena angka-angka fantastis di balik pengadaannya yang memicu kegaduhan di ruang publik.

​Kita melihat rentetan angka yang cukup mencengangkan: mulai dari mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar, disusul mobil dinas Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud seharga Rp6,8 miliar. Belum lagi polemik di Ibu Kota Provinsi, di mana Wali Kota Samarinda Andi Harun sempat menggunakan skema sewa untuk Land Rover Defender dengan biaya Rp160 juta per bulan.

​Di sisi lain, kontras sosial terlihat jelas. Di saat pucuk pimpinan di tingkat provinsi dan kota besar menggunakan kendaraan kelas premium, masih banyak kepala daerah di kabupaten/kota lain di Kaltim yang setia menggunakan “mobil lawas” untuk menjangkau pelosok desa dan medan berat di Bumi Etam.

​Klarifikasi yang Belum “Mendinginkan” Suasana

​Upaya klarifikasi sebenarnya sudah dilakukan. Gubernur Rudy Mas’ud dan Sekprov Sri Wahyuni telah memberikan penjelasan. Namun, nampaknya penjelasan teknis mengenai pengadaan dan standar keamanan belum cukup memuaskan rasa keadilan masyarakat. Arus kritik yang begitu deras—terutama di tengah isu kemiskinan ekstrem dan perbaikan infrastruktur jalan yang masih compang-camping—akhirnya memaksa sebuah keputusan besar: kendaraan tersebut diputuskan untuk dikembalikan.

​Langkah serupa diambil Wali Kota Andi Harun. Beliau memilih jalan evaluasi dengan meminta Inspektorat Daerah Kota Samarinda meninjau ulang seluruh penggunaan kendaraan operasional Pemkot, termasuk skema sewa mobil dinas wali kota. Ini adalah langkah responsif terhadap “suara bising” di akar rumput.

​Belajar dari Masa Lalu: Revitalisasi Humas dan Wartawan Pos

​Polemik ini seharusnya bisa diredam lebih dini, atau bahkan tidak terjadi, jika fungsi kehumasan di lingkungan Pemprov, Pemkab, dan Pemkot berjalan lebih interaktif. Saya teringat ketika masih aktif di lapangan sebagai jurnalis Kaltim Post  pada era pemerintahan Gubernur HM Ardans maupun Mayjen TNI (Purn) Suwarna AF. Saat itu, komunikasi antara pengambil kebijakan dengan masyarakat melalui media massa terjalin sangat erat.

​Sudah saatnya pemerintah daerah kembali memberdayakan wartawan yang bertugas di pos kantor gubernur maupun balaikota—mirip dengan pola “Wartawan Istana” di tingkat kepresidenan. Minimal sebulan sekali, perlu digelar agenda coffee morning yang santai namun berbobot untuk membahas isu kekinian dan program pembangunan.

​Dengan ruang dialog yang terbuka, isu sensitif seperti pengadaan aset tidak akan meledak menjadi bola liar. Transparansi melalui diskusi tatap muka antara wartawan dan pejabat akan menciptakan pemahaman yang sama (common understanding) sebelum sebuah kebijakan dieksekusi.

​Sensibilitas di Tengah Fiskal yang Melambat

​Apalagi, kita semua tahu bahwa kondisi fiskal Kalimantan Timur saat ini sedang “tidak baik-baik saja”. Di tengah tantangan anggaran, setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus benar-benar memiliki asas manfaat langsung bagi rakyat.

​Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola pemerintahan di Kaltim. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk tertib administrasi, tetapi juga harus memiliki “antena” yang peka terhadap kondisi kebatinan rakyatnya. Keputusan untuk mengembalikan kendaraan mewah tersebut adalah langkah korektif yang patut diapresiasi, meski seharusnya tidak perlu terjadi jika prinsip efisiensi dan transparansi dikedepankan sejak awal.

​Pada akhirnya, kehormatan seorang pemimpin bukan terletak pada seberapa mewah “kuda besi” yang dikendarainya, melainkan pada seberapa jauh kebijakannya mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya.(rd)

---