Kemenag Kaltim dan BMKG Pantau Hilal di IKN

NUSANTARA – Tim pemantau hilal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalimantan Timur bersama Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan melakukan pengamatan rukyatul hilal di Rusun ASN 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (19/3/2026).

Meski lokasi ini memiliki pandangan ke ufuk barat yang cukup baik, hasil pengamatan menunjukkan posisi hilal di wilayah IKN masih berada di bawah kriteria yang ditetapkan MABIMS.

Penelaah Teknis Kebijakan Stasiun Geofisika Balikpapan, Firmansyah, menjelaskan bahwa berdasarkan data astronomi, ketinggian hilal di IKN berada pada posisi 2,029 derajat dengan sudut elongasi 4,51 derajat.

“Angka ini masih di bawah syarat minimal MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.” jelas Firmansyah.

Meskipun di wilayah paling barat Indonesia seperti Aceh ketinggian hilal sudah mencapai di atas 3 derajat, namun sudut elongasinya tercatat masih di bawah 6,4 derajat.

Pengamatan di IKN menghadapi tantangan alam yang cukup signifikan. Selain kondisi ufuk barat yang tertutup awan, cahaya senja (gloaming) pasca-matahari terbenam pada pukul 18:24 WITA berpotensi menyamarkan penampakan bulan sabit tipis tersebut.

Waktu pengamatan di IKN pun tergolong sangat singkat. Para pengamat hanya memiliki durasi sekitar 10 menit sebelum bulan ikut terbenam pada pukul 18:34 WITA.

IKN merupakan satu dari 119 titik lokasi pemantauan di seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Seluruh hasil observasi dari berbagai daerah akan diverifikasi lebih lanjut untuk kemudian dilaporkan kepada Kementerian Agama sebagai bahan pertimbangan Sidang Isbat malam ini pukul 18,45 WIB.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, Abdul Khaliq, menyebutkan rukyat merupakan bagian dari kegiatan ibadah.

“Berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu karena melihat bulan,” kutip Abdul Khaliq sebagai wujud melaksanakan perintah Rasulullah SAW dalam haditsnya.

Abdul Khaliq, mengatakan hasil perhitungan rukyatul hilal ini akan dilaporkan sebagai bahan pertimbangan sidang isbat awal 1 Syawal 1447 H.

“Kita tidak dapat memberikan keputusan, harus tetap menunggu hasil sidang isbat di Jakarta,” ucapnya.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan kalau ada sebagian yang lain terkait penetapan awal Ramadan berselisih dengan pemerintah, karena didasari dengan metode dan cara yang berbeda.

“Kalau metode yang dilakukan pemerintah ada hisab, juga ada rukiyatul hilal,” sebutnya.

“Harapannya tidak menjadi polemik, yang terpenting kita tetap menjaga keutuhan. Momentum Ramadan ini untuk medekatkan diri kepada Allah,” imbuh Kepala Kanwil.

Turut hadir memantau langsung di lokasi, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Kepala Kankemenag PPU Muhammad Syahrir, serta Ketua Pengadilan Agama PPU. (mn)

---