Komisi IV DPRD Samarinda Bahas Program DPPKB

SAMARINDA–Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda membahas program kerja serta Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

“Saat ini kami kan sedang giat-giatnya melakukan Sosialisasi Raperda (Sosper) ini kan salah satu bentuk bagaimana komitmen kami untuk menyelesaikan Raperda tersebut”  kata Ketua Komisi IV Sri Puji Astuti saat hearing bersama DPPKB Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Samarinda, Kamis (2/3/2023)

Puji mengatakan hearing tersebut dilaksanakan setiap bulan sesuai inisiatif komisi IV dan berdasarkan mandat Pansus dari dewan dan diberikan waktu enam bulan dalam pembenahan DPPKB kota Samarinda

Menurut dia, banyaknya permasalahan dari lahir sampai meninggal perlu di tangani melalui peran keluarga. Hal itu disampaikan agar 8 fungsi keluarga bisa selalu ditingkatkan dan dioptimalkan.

Sebagai informasi 8 fungsi tersebut adalah fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi rerproduksi, fungsi sosialisai dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan

Sri Puji Astuti mengatakan pihaknya sedang menggali permasalahan warga dan akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi 59 kampung KB untuk disesuaikan dengan indikator utama Pemerintah Kota.

“Ini yang ingin kita gali, ternyata anggaran kecil hingga intruksi sampai UU yg kita regulasi dari pusat itu tidak bisa diimplementasikan di Samarinda” bebernya

Disampaikan juga bahwa program ini belum terlaksana dengan baik karena banyaknya kendala seperti sarana prasarana dan juga Sumber Daya Alam (SDA).

Untuk menuntaskan masalah tersebut, Ketua Komisi IV menyarankan kepada DPPKB untuk menjalin kerja sama dan berkolaborasi OPD yang ada di Samarinda serta dunia usaha dan juga institusi tertentu. Sejauh ini dikatakan terdapat 30 OPD dan yang dijangkau hanya 17 OPD saja

“Masih banyak PR makanya butuh kolaborasi agar optimal dan masyarakat melek bagaimana usia reproduksi, mandiri itu yang harus dipikirkan jangan cuman KB” ungkapnya

Puji meminta peran Pemkot itu agar lebih maksimal seperti halnya penanganan stunting, pencegahan narkoba, kenakalan remaja, pernikahan dini termasuk penguatan ekonomi keluarga tersebut guna menuntaskan kemiskinan

Ketua Komisi IV ini mengimbau agar masyarakat menyampaikan permasalahan dan keinginannya baik itu akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sehingga bisa dicari solusinya.

“Ini yang akan kita gali dan kita cari solusinya untuk sebuah keluarga yang bagus dan sejahtera itu tidak hanya peran pemerintah tapi peran masyarakat dan dunia usaha” tutupnya.  (Adv DPRD Samarinda)

---