Wakil Wali Kota Samarinda Sampaikan Strategi Pencegahan Inflasi di Dialog Publika

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus berupaya mengendalikan inflasi di ibu kota Kaltim.  Kerja keras tersebut juga mendapat pengakuan pemerintah pusat dan memberikan penghargaan TPID award berupa dana insentif dari pemerintah pusat.

Pada acara Dialog Publika di studio 1 TVRI Kaltim, berbagai strategi dalam mengendalikan inflasi ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi bersama Wakil Ketua DPRD Samarinda H Subandi dan Kepala Dinas Perdagangan Samarinda Marnabas Patiroy.

“Kita bersyukurlah Samarinda, Pemerintah Kota dengan semua stakeholder ini mampu mengendalikan inflasi karena bagaimanapun juga inflasi ini penyakit yang berbahaya bagi ekonomi makro sebuah daerah dan kita bersyukur karena posisi tahun ini 5,2 persen itu di bawah daripada tingkat inflasi nasional mencapai 5,40 persen,” ungkap Rusmadi dalam dialog bertema  Cegah Pemicu Inflasi di Samarinda yang dipandu Said Husein, Rabu (8/3/2023)

Rusmadi juga menyampaikan Pemkot Samarinda sampai tahun terakhir 2022 diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat itu bentuk dana insentif daerah atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi di daerah. “Tidak banyak memang, Rp 19 miliar. Tapi dengan 19 miliar itu kita belanjakan kembali bagaimana mengendalikan inflasi, selain membantu usaha kecil menengah kemudian salah satunya adalah kita berikan mobil inflasi juga motor inflasi,” beber Rusmadi.

Dalam kondisi pasar selalu dalam pantauan yang tadi dilaporkan oleh dinas perdagangan setiap hari. Setiapi jam 10 TPAD sudah punya data. Jika misalnya di suatu wilayah kelurahan ada indikasi beras naik, harus cepat operasi.

“Kita bersyukurlah artinya upaya-upaya untuk mengendalikan inflasi daerah ini tetap terjaga. Kalau bicara inflasi harus berstrategi, terutama terkait dengan tadi monitoring jangan lepas,” tegasnya.

Dikatakan, kenaikan harga sepanjang tidak merugikan masyarakat kemudian kenaikannya tidak menimbulkan kenaikan bagi harga-harga yang lain bisa dianggap normal. Bagi produsen seperti petani nelayan pasti ingin juga harganya naik.Tapi naiknya itu misalnya ketika situasi seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri wajar karena permintaan yang tinggi.

“Hanya saja yang tidak boleh terjadi adalah kenaikan harga yang berlebih-lebihan. Disitulah pemerintah kota masuk untuk bagaimana produsen bisa dapat untung tetapi masyarakat bisa berbelanja dengan harga yang wajar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Marnabas menegaskan tugas mereka hanya tiga, bagaimana stok aman, harga rasional dan perlindungan konsumen.

Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi menilai Pemkot Samarinda mempunyai pengalaman selama ini dalam menghadapi gejolak-gejolak kenaikan harga dan ketersedian stok Bapokting di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Ia mengatakan fungsi Pemkot Samarinda berserta jajarannya termasuk dukungan Forkopimda serta TPID bagaimana melakukan langkah-langkah antisipasi.

“Kalau kenaikan saya yakin pasti akan naik, tapi kenaikan di angka titik wajar itu yang harus kita pertahankan kewajarannya,” tegasnya.

Untuk itu lanjutnya agar pemerintah harus bisa memastikan bahwa masyarakat Samarinda itu merasa aman karena stok tersedia.

“Jharus kita sosialisasikan secara masif karena kita punya pengalaman kasus minyak goreng beberapa waktu lalu, Pak Marnabas tau persis. Beliau yang dilapangan. Secara nasional produksi itu sebenarnya cukup, tapi distributor-distributor di Samarinda itu sudah minta permintaan 10 kontainer hanya dikirim dua atau tiga kontainer. Hampir semua distributor di Samarinda seperti itu. Artinya apa, jangan sampai terulang lagi kelangkaan-kelangkaan seperti itu dan pastikan masyarakat tenang, supaya tidak terjadi panick buying,”  tegas Subandi.(Dw/adv)

---