Bimtek Manajemen Risiko Didorong Jadi Pondasi Pemerintahan yang Akuntabel di Samarinda

SAMARINDA – Upaya memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel kembali ditegaskan Pemerintah Kota Samarinda melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Hero Mardanus, dengan tema ‘Membangun Budaya Sadar Risiko, Kunci Tercapainya Tujuan Strategis, Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel’ Di hotel Mercure, jalan Mulawarman, Samarinda, Selasa (6/5/2025).

Hero Mardanus menyoroti pentingnya membangun kesadaran risiko di setiap lini birokrasi. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah dijalankan dengan perencanaan yang matang dan antisipatif.

“Kami di Kota Samarinda sangat mendukung kegiatan ini karena pekerjaan yang ada sekarang bukan makin mudah, justru semakin kompleks. Harus ada rambu-rambu yang diikuti. Lewat manajemen risiko ini kita bisa memetakan dan memitigasi potensi risiko, agar hasil pekerjaan menjadi lebih terarah dan akuntabel,” ujarnya.

Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini juga datang dari Perwakilan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Timur, R. Gatot Megantoro, yang menilai Bimtek ini sebagai langkah strategis dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan berintegritas.

“Kami sangat mengapresiasi Pak Sekda dan jajarannya. Ini langkah luar biasa. Bimtek ini melibatkan seluruh OPD, bahkan pejabat struktural yang standby selama tiga hari. Harapannya, pada hari ketiga nanti, setiap OPD sudah memiliki daftar risiko masing-masing yang bisa menjadi acuan dalam penyusunan program ke depan, terlebih saat ini bertepatan dengan periode RPJMD baru,” ungkapnya.

Manfaat lain dari Bimtek ini juga dirasakan oleh Inspektorat Kota Samarinda. H. Mukhlis, Inspektur Pembantu Khusus, menyebut, kegiatan ini akan memperkuat efektivitas pengawasan internal.

“Kami mengundang semua OPD agar memahami bagaimana kegiatan yang dilakukan tidak mengandung risiko yang merugikan. Output dari kegiatan ini akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh perangkat daerah,” jelas Mukhlis.

Sebanyak 200 peserta dari seluruh OPD di Kota Samarinda ambil bagian dalam Bimtek ini. Mereka terbagi dalam lima kelas, dan selama tiga hari akan mendapatkan materi teori serta praktik penyusunan dokumen manajemen risiko. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program kerja tahunan maupun jangka menengah ke depan. (yud)

---