DPRD Samarinda Desak Evaluasi Total Penanganan Banjir

SAMARINDA – Sepekan lalu, hujan deras kembali mengguyur Samarinda selama dua hari berturut-turut yang mengakibatkan banjir dan longsor di berbagai titik, hal ini memicu kelumpuhan aktivitas warga dan kembali membuka pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem penanggulangan bencana di kota ini.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim menanggapi serius peristiwa tersebut dan menyebutnya sebagai sinyal kegagalan sistemik.

“Ini bukan sekadar soal cuaca ekstrem. Ini cerminan dari sistem yang tidak siap. Dinas PUPR harus bertanggung jawab!” tegasnya, Jumat (23/5/2025).

Menurut Rohim, buruknya saluran drainase yang tidak mampu menampung volume air tinggi menjadi penyebab utama banjir masih kerap melanda Kota tepian. Ia mengidentifikasi dua sumber masalah utama yakni di hulu, kurangnya daerah resapan dan kolam retensi sedangkan di hilir adalah  penyempitan serta penyumbatan saluran drainase.

“Kalau penyebabnya di hulu, percepat pembangunan kolam retensi. Kalau di hilir, normalisasi saluran harus segera dilakukan,” katanya.

Rohim menyebut Samarinda butuh sistem drainase yang tangguh dan penataan ruang berbasis mitigasi bencana. Ia menekankan pentingnya investasi infrastruktur yang sesuai dengan tantangan iklim ekstrem, serta koordinasi lintas sektor agar respon bencana lebih cepat dan efektif.

“Kami tidak ingin banjir ini menjadi siklus tahunan yang terus terulang,” tutupnya. (mr)

---