Kenapa Begitu Pak Sembiring?

Catatan Rizal Effendi

SAYA kenal dengan Pak Sembiring. Nama lengkapnya Arif Frananta Filifus (AFF) Sembiring. Lahir di Delitua, Sumut, 26 Mei 1969. Beberapa hari lagi berulang tahun ke-57. Dia pejabat Eselon II A Pemprov Kaltim, yang saat ini dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Jabatan itu baru saja dipangkunya. Sebelumnya dia adalah Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Plt itu jabatan sementara. Biasanya hanya 3 bulan, kemudian bisa diperpanjang lagi. Seorang Plt bisa saja nanti jadi pejabat definitif, bisa juga tidak. Itu tergantung pertimbangan sang kepala daerah, apakah yang bersangkutan dinilai mampu atau tidak.

Sesuai Permendagri No 11 Tahun 2019, tugas Kesbangpol itu membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Jika dirinci lebih jauh tugas Kesbangpol itu sangat penting dan strategis. Mulai soal pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Baru beberapa bulan jadi Plt Kesbangpol, Sembiring sudah jadi sorotan. Viral di media sosial. Tapi nuansanya negatif.  Rasanya sudah dua kali dia melakukan tindakan atau kebijakan yang blunder. Padahal dia pejabat yang cukup berpengalaman. Pernah di TNI sampai pangkat kolonel, lalu di Pemprov Kaltim pernah menjadi Kepala Dishub, Kepala Satpol PP dan Staf Ahli Gubernur.

Pada bulan lalu Sembiring mengundang sejumlah Ormas. Dia bilang tujuannya silaturahmi karena dia pejabat baru. Tapi orang menduga ada maksud lain. Soalnya waktunya menjelang digelarnya Aksi Massa 214.

Yang menarik dan aneh surat Sembiring ke Sekdaprov bocor. Isinya meminta dukungan snack dan dana. Nanti tiap anggota Ormas yang hadir dapat Rp100 ribu untuk pengganti transportasi. Ternyata usul tersebut tidak dipenuhi, sehingga dia jadi gunjingan dari Ormas yang hadir.

Sembiring sempat menyampaikan pernyataan minta maaf. “Maklum saya orang baru dan masih belajar,” katanya berkilah.

Pertemuan Gubernur Rudy Mas’ud dengan 30 perwakilan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) yang berlangsung di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur, Kamis (21/5) sore, berlangsung panas. Salah satu pembuat suasana jadi panas itu ironisnya datang dari Sembiring sendiri.

Sebelum Gubernur masuk, Sembiring memberikan semacam “wejangan” kepada perwakilan APMK. Dia memegang mik. Tidak di atas podium atau duduk di kursi. Tapi berdiri sambil berjalan mengelilingi tempat duduk perwakilan APMK.

Seolah-olah dia mampu menguasai perwakilan APMK. Malah ada ucapannya yang terkesan mengancam. “Saya tidak segan-segan menyuruh kalian keluar atau Pak Gubernur meninggalkan tempat ini kalau kalian tidak benar, karena itu kita harus berdialog dengan baik-baik, jangan berulang-ulang, tunjukkan kita orang berpendidikan, paham!,” katanya begitu.

Dia juga menyatakan bahwa ke depan dia banyak berhubungan dengan Ormas dan organisasi lainnya. “Sebagai Kepala Kesbangpol saya akan banyak  berhubungan dengan kalian ke depan, tugas saya menjaga bagaimana menjaga hubungan pemerintah dengan masyarakat bisa terjalin dengan baik,” tandasnya.

Sembiring juga sempat mengajak perwakilan APMK menunjukkan sikap yang baik dan simpatik kepada Gubernur. Ketika Gubernur masuk, pintanya, perwakilan APMK bisa berdiri dan memberikan tepuk tangan.

Ajakan Sembiring ini membuat perwakilan APMK jadi gusar. Mereka menghalau Sembiring dan bahkan ada yang mengajak berkelahi. “Terlalu banyak omong, jangan cari muka,” kata seorang perwakilan APMK geram.

Syukur Sembiring tidak terpancing. Dia masih sempat tersenyum ketika beberapa perwakilan APMK meneriaki dia. Selanjutnya dia berdiri di belakang Gubernur ketika dialog berlangsung.

GUGAT PENJABAT GUBERNUR

Rekam jejak Sembiring cukup menarik. Ketika masih menjadi tentara aktif, dia pernah diterjunkan dalam operasi militer di Timtim, operasi kemanusiaan bencana tsunami Aceh, mengikuti misi Unifil di Lebanon, Intelex Thailand, dan Secretary of RIRPBC (Republic Indonesia-Republic Philipina Border Commite).

Dia “hijrah” dari Kodam VI/Mulawarman ke Pemprov Kaltim era Gubernur Awang Faroek Ishak. Sepertinya Pak Awang yang menarik. Di era Gubernur Isran Noor, dia diikutkan menjadi peserta Lemhannas. Kabarnya terpilih masuk 3 besar sebagai lulusan terbaik. Tapi informasi lain menyebut informasi itu tidak terlalu akurat. Malah dia hampir gugur karena mengajukan pertanyaan nyeleneh.

Ketika Sembiring dimutasi dari Kasatpol PP ke Staf Ahli bulan Maret 2024, dia sempat menggugat Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Alasannya, mutasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Nasson Nadeak, Penasihat Hukum Sembiring, Pj Gubernur melanggar Pasal 116 UU No 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa batas bertugas dalam jabatan itu maksimal 2 tahun setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK).

Sementara Sembiring bertugas sebagai Kasatpol PP baru 1 tahun 7 bulan. Jadi belum 2 tahun. Karena itu Sembiring merasa kebijakan rotasi yang dialaminya terlalu dini dan tidak sesuai dengan penilaian nilai baik yang ia miliki di internal Pemprov Kaltim.

Apakah gugatan itu diterima? Hakim PTUN Samarinda yang diketuai  A Taufik Kurniawan pada awal Oktober 2024 menjatuhkan putusan. Poin penting dari putusan itu, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan hukum yang diajukan AFF Sembiring dan menegaskan bahwa kebijakan mutasi yang dilakukan Pj Gubernur Akmal Malik adalah sah secara hukum.

Ke depan tugas Sembiring ada kemungkinan semakin berat. Soalnya tekanan masyarakat kepada Gubernur Rudy Mas’ud belum reda. Kalau sampai Hak Angket lolos di DPRD Kaltim, maka di hari-hari mendatang riak politik makin keras terjadi di daerah ini. Nah Kepala Kesbangpol jangan membuat blunder lagi. Pahamkah ikam!.(*)

---