Pemerintah Kota Samarinda Siap Gandeng Anhui Bangun Industri Hijau di Palaran

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat peran sebagai fasilitator dalam upaya menarik investasi asing, khususnya di sektor industri ramah lingkungan. Langkah terbaru dilakukan melalui penjajakan kerja sama strategis dengan Provinsi Anhui, Tiongkok, yang ditandai dengan kunjungan resmi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anhui ke Balai Kota Samarinda, Senin (5/5/2025).

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, dirinya menerima undangan resmi untuk melakukan kunjungan balasan ke Kota Hefei, ibu kota Provinsi Anhui, pada pertengahan tahun ini. Kunjungan tersebut bertujuan mendalami potensi kerja sama lintas kota, khususnya di sektor industri energi terbarukan dan manufaktur.

“Ini bagian dari diplomasi kota. Kami ingin membuka jalan bagi investasi yang relevan dengan potensi daerah dan kebutuhan masa depan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, sejumlah sektor strategis dibahas. Di antaranya industri pengolahan limbah sawit dan minyak bekas untuk produksi biodiesel (B35), biogas, dan pembangkit listrik tenaga sampah. Selain itu, investor dari Anhui juga tertarik mendirikan fasilitas perakitan crane pelabuhan dengan kebutuhan lahan hingga 50 hektar.

Menanggapi minat tersebut, Pemkot telah menyiapkan wilayah Palaran sebagai kawasan pengembangan industri. Wilayah itu telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai zona industri, sehingga memungkinkan dilakukan investasi skala besar.

“Kami sudah petakan Palaran sebagai pusat industri. Kalau lahan pemerintah tidak cukup, bisa kami kolaborasikan dengan pemilik swasta lokal melalui pola kemitraan,” jelasnya.

Dirinya juga menyatakan, pendekatan kerja sama ini dirancang fleksibel. Selain melalui skema antar-pemerintah (G2G), Pemkot membuka ruang seluas-luasnya untuk kerja sama business-to-business (B2B) agar lebih cepat direalisasikan.

Menariknya, ia mengusulkan agar rencana kunjungannya ke Tiongkok tidak menggunakan anggaran daerah. Menurutnya, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, sementara pelaku usaha lokal yang akan diajak serta diharapkan mampu menjalin koneksi bisnis secara langsung.

“Kami ingin efisien. Keberangkatan delegasi tidak pakai APBD. Cukup izin dari Presiden, dan pengusaha bisa menanggung biayanya sendiri,” jelasnya.

Dari hasil diskusi, pihak Anhui menilai Samarinda sebagai kota yang paling potensial untuk pengembangan industri energi bersih di Kalimantan. Mereka bahkan mengklaim memiliki teknologi pengolahan sampah skala besar, hingga 1.000 ton per hari, dan mengolah limbah sawit menjadi biodiesel.

Selain penjajakan dengan Anhui, Pemkot Samarinda juga sedang memproses kerja sama dengan investor asal Malaysia terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Dalam hal ini, pemerintah tidak ingin menjadi aktor utama, melainkan membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk mengambil peran lebih besar.

“Lebih baik kerja sama dilakukan antara pelaku usaha. Pemerintah hanya mendorong dan memfasilitasi. Bahkan kalau bisa, ini melahirkan pengusaha baru dari Samarinda. Itu yang kita harapkan,” pungkasnya. (yud)

---