ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Soraya : Pendataan Penduduk Rentan Adminduk Jadi Perhatian Pemprov Kaltim

May 24, 2022 by  
Filed under Daerah

Share this news

BALIKPAPAN – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, tingkat Perekaman KTP-el untuk Provinsi Kalimantan Timur per tanggal 15 Mei 2022 mencapai 100,89%.

Hal tersebut diungkapkan Sorayalita dalam acara Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk Bagi Aparatur Penyelenggara Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan Provinsi dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota Se Kaltim Tahun 2022,

“Sementara target nasional tahun 2022 adalah 99,30%. Sehingga jumlah perekaman kita di Kaltim melebihi angka nasional. Tingkat perekaman KTP-el tertinggi berada di Kota Bontang dengan cakupan perekaman sebesar 102,44 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Kutai Timur sebesar 95,97 persen,” ujar Soraya, di Hotel Swiss-belhotel Balikpapan, Selasa (24/5/2022).

Dalam acara ini, dijelaskan pula yang menjadi perhatian pemerintah adalah pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.  Penduduk rentan terdiri dari penduduk korban bencana alam atau bencana sosial, orang terlantar, komunitas terpencil, penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara atau tanah dalam kasus pertanahan.

“Subjek dari penduduk terlantar itu adalah orang jalanan atau kaum marjinal, miskin kronis, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), narapidana, penyandang disabilitas dan transgender,” ujarnya.

Soraya berharap Dinas Dukcapil kabupaten/kota harus terus berinovasi dalam pelayanan adminduk dan pencatatan sipil. Semua itu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Adminduk.

“Setiap hari kita mendapatkan tantangan baru untuk bagaimana berinovasi agar layanan Dukcapil bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu,” ucap Soraya.

Sementara itu, untuk cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk Provinsi Kaltim sebesar 67,69 persen sedangkan target nasional tahun 2021 adalah 40,00 persen.

“Secara umum tingkat kepemilikan KIA tertinggi adalah Kota Samarinda dengan cakupan kepemilikan sebesar 101,29 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 41,31 persen,” jelas Soraya.

Soraya mengimbau, bagi kabupaten/kota yang telah mencapai target kinerja jangan berpuas diri mengingat penduduk bersifat dinamis yang setiap saat mengalami perubahan. Dirinya  meminta tetap tingkatkan cakupan perekaman identitas penduduk khususnya untuk anak sekolah menjelang usia 17 tahun.

“Manfaat yang diterima oleh anak yang memiliki KIA adalah bisa mendapatkan mendapat potongan harga melalui kerjasama dengan pihak ketiga di daerah seperti tempat bermain anak, toko pakaian anak, toko buku dan rumah makan, sehingga melalui kerjasama tersebut maka secara otomatis masyarakat semakin banyak dan dengan kesadaran sendiri mengurus KIA untuk anak-anaknya,” jelasnya.(*)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.