Layanan Kesehatan Tak Boleh Diskriminatif

SAMARINDA – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin, menegaskan pentingnya pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status kepesertaan, termasuk antara pasien umum dan peserta BPJS.

Pernyataan tersebut disampaikan Jaya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu rumah sakit di Samarinda. Ia menemukan adanya ketimpangan pelayanan antar pasien yang dianggap tidak adil.

“Saya kemarin sidak salah satu rumah sakit, ada satu dokter yang pasiennya cuma satu atau dua. Sementara yang lain pasiennya menumpuk,” ungkapnya, Kamis (19/6/25).

Menurut Jaya, kondisi tersebut terjadi akibat pemisahan jalur pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum. Ia menilai, semua pasien berhak atas pelayanan medis yang setara.

“Kenapa bisa dibedakan? Pasien dari yang BPJS enggak mau ngantri pindah ke sini,” ujarnya.

Ia bahkan mengusulkan sistem pembagian tugas yang lebih adil di antara dokter.

“Kalau ada tiga dokter, ya ketiganya melayani semua pasien. Jangan satu hanya pegang umum, yang lain BPJS. Saya tidak mau tutup mata,” tegas Jaya.

Ia mengingatkan, baik gedung rumah sakit maupun pembiayaan BPJS merupakan hasil dari dana publik. Seluruh fasilitas dan tenaga medis harus digunakan secara adil melayani masyarakat tanpa diskriminasi. (yud)

---