DPRD Samarinda Siapkan Pengawasan Ketat terhadap Program Infrastruktur

SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempertahankan seluruh usulan program pembangunan Tahun Anggaran 2027 sesuai data yang telah tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah tersebut dinilai penting agar pembahasan anggaran tidak diwarnai perubahan terhadap program yang telah direncanakan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya telah mengingatkan jajaran Dinas PUPR agar tetap berpegang pada daftar usulan yang telah dimasukkan ke SIPD saat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami sudah mengingatkan Plt Kepala Dinas PUPR agar seluruh program yang telah diusulkan tetap menjadi dasar ketika dibahas bersama TAPD. Harapannya, tidak ada perubahan ataupun penyimpangan dari daftar kegiatan yang sudah tercatat di SIPD,” kata Deni, Kamis (9/7/26).

Menurutnya, SIPD menjadi instrumen penting agar memastikan setiap program pembangunan memiliki dasar perencanaan yang jelas sebelum masuk ke tahap penyusunan anggaran.

Ia menjelaskan, seluruh usulan yang telah terdokumentasi pada sistem tersebut akan memudahkan proses pengawasan sekaligus menyelaraskan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Data yang sudah masuk ke SIPD harus menjadi acuan. Dengan begitu, semua usulan terdokumentasi dengan baik sehingga proses pengawasan maupun sinkronisasi antara DPRD dan pemerintah daerah bisa berjalan lebih mudah,” ujarnya.

Ia menilai penggunaan SIPD juga berperan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, sistem tersebut diharapkan mampu meminimalkan perubahan program yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan.

“Ketika nantinya anggaran tersedia, program-program prioritas diharapkan tetap sesuai dengan usulan awal. Dari situ kita dapat menilai seberapa efektif proses perencanaan anggaran Tahun 2027,” tegasnya.

Dirinya memastikan akan terus mengawal proses penyusunan APBD 2027, khususnya terhadap program pembangunan infrastruktur yang diusulkan Dinas PUPR. Pengawasan tersebut dilakukan agar seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat serta tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disepakati. (yud/adv)

---