Komisi II DPRD Samarinda Soroti Anggaran UMKM

SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengaku terkejut setelah mencermati realisasi anggaran Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda. Dalam rapat evaluasi, ia menyoroti minimnya alokasi anggaran program yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha, bahkan anggaran sektor Usaha Kecil dan Mikro (UKM) tercatat nihil pada tahun 2026.

Menurutnya, secara umum Diskumi memiliki pagu anggaran sekitar Rp14 miliar dengan tingkat serapan mencapai 48 persen. Namun, sebagian besar anggaran tersebut digunakan belanja operasional, sementara anggaran program pemberdayaan masyarakat dinilai sangat minim.

“Saya benar-benar kaget. Dari anggaran sekitar Rp14 miliar, lebih dari 95 persen ternyata digunakan belanja operasional. Sementara anggaran bidang koperasi hanya sekitar Rp400 juta, sektor industri Rp504 juta, dan yang paling mengejutkan, anggaran UKM justru nol rupiah,” ujarnya, Sabtu (4/7/26).

Ia mempertanyakan kebijakan penghapusan anggaran UKM yang menurut penjelasan Diskumi merupakan dampak efisiensi anggaran. Iswandi menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintah yang selama ini selalu menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

“Selama ini semua pihak selalu berbicara bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Tapi kenyataannya, anggarannya justru nol. Ini jelas tidak masuk akal dan tidak sejalan dengan apa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menyatakan akan meminta penjelasan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait alasan penghapusan anggaran tersebut. Menurutnya, jika memang terjadi pemotongan akibat efisiensi, maka harus ada penjelasan yang transparan mengenai dasar kebijakannya. (yud)

---