Senja “Tidak Ditandai Lagi”

Catatan Rizal Effendi

HUBUNGAN Gubernur Rudy Mas’ud dengan wartawan sudah cair  alias sudah tidak panas lagi. Selain menyampaikan permintaan maaf, juga digelar acara silaturahmi antara Gubernur dengan jajaran media di kediaman resmi gubernur, Lamin Etam, Sabtu (26/7) malam atau malam Minggu

Acara yang dihadiri puluhan wartawan itu berlangsung santai. Gubernur juga tampil tidak mengenakan baju dinas. Lebih fashion. Dia mengenakan baju bermerek “Burberry.” Tak ada podium. Dia didampingi Kepala Diskominfo Kaltim, HM Faisal. Kelihatan juga asprinya yang viral yaitu Senja Fithrani Borgin, M.Hum.

Gesekan Gubernur dengan wartawan bermula dari pernyataan anggota DPRD Kaltim Hajjah Syahariah Mas’ud, SE alias Umi Putri. Dia mengkritik ketidakhadiran gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim sampai lima kali. Gubernur hanya mengutus staf ahli, bukan Wagub Seno Aji atau Sekdaprov Sri Wahyuni.

Yang menarik Umi Putri bukan orang lain. Dia anggota Golkar di mana Rudy sebagai ketua DPD Golkar Kaltim. Selain itu mereka bersaudara. “Tapi ini tak ada kaitan dengan keluarga, karena ini tanggung jawab kita sebagai anggota Dewan,” kata Umi Putri.

Ketika wartawan menanyakan soal ini kepada Gubernur, terjadilah insiden yang tak diinginkan wartawan. Senja terkesan mengalang-alangi dan malah mengucapkan kata-kata berbau intimidasi. “Tandai, tandai,” katanya ke arah wartawan yang bertanya.

Dia ingin menyetop pertanyaan wartawan dan juga menghendaki pertanyaan tidak melebar. Alasannya gubernur sudah lelah karena seharian mengikuti acara launching Koperasi Merah Putih lewat daring secara nasional.

Kontan jajaran wartawan meradang. PWI Kaltim, AJI Samarinda dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam tindakan asisten tersebut yang dinilai sebagai bentuk mengalang-alangi tugas jurnalistik. Itu melanggar undang-undang.

Sehari kemudian Gubernur menyampaikan permintaan maaf. “Saya meminta maaf atas kejadian itu di luar kontrol saya. Itu sifatnya spontan dan tidak ada niat apa pun. Saya mohon maaf kepada seluruh awak media,” katanya serius.

Dalam silaturahmi itu, Gubernur juga mempersilakan asisten pribadinya yang tadinya dianggap galak berbicara langsung kepada wartawan. “Saya mohon maaf karena terjadi kesalahpahaman,” katanya dengan melempar senyum. Terkesan tidak galak lagi.

Senja mengaku orang baru di Kaltim. Dia bertugas mendampingi gubernur. Bersikap tegas karena dua hal. Pertama, dia berlatar belakang militer dan kedua, karena harus menjaga pimpinan. “Protap saya menjaga gubernur,” katanya.

Apakah Senja anggota TNI? Menurut dia, lebih 10 tahun dia mengajar atau menjadi guru di lingkungan militer. Termasuk mengajar para jenderal. Sayang tidak terungkap apa latar belakang Senja? Dia mengajar apa? Mengajar di Akmil, Sesko, Sespim atau Lemhannas?

Beberapa data di akun pribadinya, @princessborgin menyebutkan, Senja yang bergelar magister humaniora (M.Hum) itu adalah dosen di  Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari Bandung. Dia pengajar Program Studi Sastra Jerman.

Buntut dari sorotan ketidakhadiran gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ternyata menimbulkan sejumlah isu hangat. Selain gesekan dengan wartawan, ternyata muncul isu lain, yaitu mulai soal akan dihentikan dana aspirasi DPRD untuk media sampai adanya kabar yang menyebutkan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kaltim, Dra Hj Norhayati Usman, bakal dicopot.

Anggota Dewan Fuad Fakhruddin kabarnya sempat ditegur Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud soal pemberitaan akan dihapuskannya dana aspirasi untuk media dan olahraga. Tapi belakangan ada  pelurusan dari anggota Dewan yang lain.

“Bukan dihapuskan tapi dievaluasi. Soalnya anggaran untuk media mencapai angka ratusan miliar rupiah, demi efisiensi disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prinsip kehati-hatian,” kata Syarifatul Sya’diah seperti diberitakan  Seputar Kaltim.

Ketika ditanya wartawan berkaitan dengan isu ini, Rudy Mas’ud menjelaskan, dana aspirasi tetap ada untuk media. “Tapi by system agar tidak terjadi pemeriksaan di kemudian hari,” jelasnya.

Penjelasan lebih rinci disampaikan Kadis Kominfo HM Faisal. Menurutnya, dana aspirasi DPRD untuk media akan dialihkan ke Diskominfo. Jumlahnya tidak sebesar yang diajukan. Untuk menghindari risiko hukum dan pelanggaran administrasi.

Saat ini ada 200 media yang mengajukan usulan dana aspirasi media ke DPRD. Kalau dihitung-hitung angkanya mencapai Rp165 miliar. “Wajar nggak sebanyak itu. Semuanya dari media di Kaltim, tidak ada media nasional. Kaltim masuk dalam pengawasan KPK, kita diminta melaporkan soal dana Pokir untuk media,” ungkap Faisal di NIAGA.ASIA.

Soal Norhayati diancam akan dicopot dari jabatannya gara-gara terjadi miskomunikasi soal undangan Rapat Paripurna kepada gubenur. Norhayati dianggap bersalah tidak mengomunikasikannya dengan baik kepada Pemprov. Tapi ada yang bilang masa miskomunikasi sampai 5 kali tak hadir.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sigit Wibowo dari PAN menyayangkan adanya rencana kebijakan penghapusan dana aspirasi Dewan untuk media dan olahraga serta isu pencopotan Sekwan Hj Norhayati. “Dewan juga mempunyai hak dan peran memperjuangkan aspirasi masyarakat termasuk dana pembinaan olahraga dan media,” katanya.

Sigit juga membela Sekwan yang terancam dicopot. Menurutnya, kesalahan soal ketidakhadiran gubernur ada di Pemprov. Undangan sudah dikirim. “Jadi masalahnya ada di Protokol Pemda bukan di Sekwan,” jelasnya.

Belakangan ini tata kelola di Pemprov Kaltim banyak disorot. Jumat (25/7) lalu ada aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK). Di kalangan wartawan beredar isu copot-mencopot kerap terdengar dalam lingkup Pemprov Kaltim dengan kepemimpinan daerah yang baru. Laporan suarakaltim.id menyebutkan, aksi itu di antaranya menyoroti kehadiran oknum “H” yang diduga banyak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan Pemprov Kaltim. Siapa dia? Kita tunggu saja perkembangan lebih jauh.(*)

---