Terintegrasi Disdukcapil, Manipulasi Data Atlet di Porprov Paser Sulit Dilakukan

SAMARINDA – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur memastikan proses verifikasi keabsahan atlet pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim di Kabupaten Paser akan diperketat melalui sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan.

Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Tim Keabsahan KONI Kaltim bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda serta tim Information Technology (IT) di Ruang Rapat KONI Kaltim, Senin (13/7/2026).

Dalam pertemuan itu, tim IT yang diwakili Wijaya memaparkan sistem verifikasi atlet yang terkoneksi langsung dengan basis data kependudukan Disdukcapil. Melalui sistem tersebut, identitas dan asal daerah atlet dapat diverifikasi secara digital sehingga potensi manipulasi data, termasuk perpindahan atlet yang tidak sesuai ketentuan, dapat diminimalkan.

“Melalui program ini kami dapat mendeteksi asal-usul atlet yang akan bertanding di Porprov. Dengan sistem yang terintegrasi, penyelewengan data akan jauh lebih sulit dilakukan,” ujar Wijaya.

Ketua Tim Keabsahan KONI Kaltim, Dandri Dauri, mengapresiasi pengembangan sistem tersebut. Menurutnya, inovasi ini menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas dan sportivitas pelaksanaan Porprov.

Dandri mengatakan, kerja sama dengan Disdukcapil merupakan salah satu upaya yang diinisiasinya agar persoalan terkait keabsahan atlet yang kerap muncul pada pelaksanaan Porprov sebelumnya tidak kembali terulang.

“Ini merupakan langkah awal Tim Keabsahan. Kami ingin memastikan pelaksanaan Porprov berjalan lebih tertib dan transparan. Kami tidak ingin lagi ada persoalan terkait dugaan pemalsuan asal atlet maupun administrasi kependudukan,” kata Dandri.

Ia menegaskan, apabila nantinya muncul sengketa terkait status atlet, penyelesaiannya tetap menjadi kewenangan KONI kabupaten/kota bersama pengurus provinsi cabang olahraga (Pengprov Cabor). Namun, untuk aspek administrasi kependudukan dan mutasi atlet, sistem verifikasi yang digunakan diyakini akan memperkecil peluang terjadinya pelanggaran.

“Dengan sistem ini, proses mutasi atlet akan lebih mudah diverifikasi sehingga persoalan seperti yang pernah terjadi pada Porprov sebelumnya diharapkan tidak terulang,” ujarnya.

Dandri menambahkan, hasil pemaparan sistem tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur sebagai bahan koordinasi.

Ia juga berharap Panitia Besar (PB) Porprov segera melakukan persiapan teknis, termasuk menyusun mekanisme verifikasi keabsahan atlet dan regulasi pendukung lainnya agar seluruh tahapan pelaksanaan Porprov dapat berjalan sesuai ketentuan. (*)

---