BPK-RI Diskusikan Peran Pemprov Kaltim Terhadap Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

SAMARINDA – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menghadiri, sekaligus memimpin diskusi Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terkait Peran Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Selasa, (1/8/2023).

“Dalam program FCPF di Indonesia, Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi yang benar-benar dinilai mampu mengimplementasikan mitigasi program perubahan iklim, sehingga kami berhak mendapatkan dana karbon oleh World Bank didukung beberapa negara donatur,” jelas Sri Wahyuni di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda.

Kegiatan mitigasi yang dimulai sejak tahun 2008, menurut Sekda, jauh sebelum ada program FCPF yang didukung World Bank. Kaltim sudah mengintegrasikan program untuk pembangunan hijau itu ke dalam RPJMD dan rencana strategis setiap perangkat daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

“Semuanya sinergis,” tegas Ketua Komite Teknis FCPF Kaltim ini.

Sebelumnya, Pengendali Teknis 1 BPK-RI Ari Kristiana menjelaskan maksud dan tujuan Tim BPKRI datang ke Kaltim sebagai kinerja pendahuluan atas Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya.

“Kami dibagi dua tim, masing-masing ke Kaltim Jambi,” ujarnya.

Program lingkungan dan diperolehnya insentif dana karbon untuk Kaltim dari World Bank, diakuinya, saat ini menjadi perhatian nasional dan isu global berbagai negara, terlebih BPK negara-negara tersebut.

“Bukan hanya BPKRI, jadi ada BPK negara lain juga melakukan audit dengan tema yang sama terkait perubahan iklim, seperti Brasil, Finlandia, Estonia,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Prov Kaltim Ujang Rachmad, yang juga Ketua Project Management Unit FCPF Kaltim memaparkan program awal Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim menuju Pembangunan Hijau Kaltim hingga masuk program FCPF Carbon Fund.

“Program mitigasi untuk perubahan iklim ini sudah masuk dalam tiga RPJMD kami. Bahkan, dilakukan dalam program rencana aksi daerah untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi program ini panjang proses dan tahapannya,” urainya.

Tim BPKRI yang hadir terdiri Normas Andi Ahmad (Ketua Tim), Denny Wahdini (Ketua Subtim 1) didampingi anggota Nurma Livrianti, Muhammad Andana Setiarsa dan Diana Pratiwi

Hadir pejabat dinas/instansi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim.(mas)

---