Sejarah Kelam di Balik Istilah Londo Ireng

Oleh : Riyawan S,Hut

Pemerhati Sosial & Budaya

Belakangan ini media sosial kembali diramaikan dengan satu istilah yang sebenarnya sudah sangat tua, yaitu londo ireng. Kata yang berasal dari masa kolonial ini mendadak menjadi perbincangan setelah disebut dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Dalam hitungan jam, istilah tersebut langsung menjadi trending topic dan memancing perdebatan panjang di berbagai platform.

Ada yang menilai penggunaan istilah tersebut hanya ditujukan kepada segelintir pihak yang dianggap bekerja untuk kepentingan asing. Namun, tidak sedikit pula yang merasa istilah itu berbahaya karena membawa beban sejarah yang sangat berat. Apalagi ketika dikaitkan dengan wartawan, aktivis, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Lalu sebenarnya, apa arti londo ireng? Benarkah istilah ini identik dengan pengkhianat bangsa? Dan mengapa data sensus Hindia-Belanda tahun 1930 justru membuat sejarahnya menjadi jauh lebih kompleks?

Yuk, kita kupas satu per satu.

Asal Usul Londo Ireng, Julukan yang Lahir dari Masa Penjajahan

Secara harfiah, londo berarti Belanda, sedangkan ireng dalam bahasa Jawa berarti hitam. Jika diterjemahkan secara langsung memang berarti Belanda Hitam. Namun makna sebenarnya jauh lebih dalam dibanding sekadar warna kulit.

Istilah ini muncul pada masa Perang Diponegoro (1825–1830). Saat itu pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan menghadapi perlawanan rakyat Jawa. Untuk memperkuat pasukannya, Belanda merekrut banyak orang dari berbagai latar belakang untuk membantu mempertahankan kekuasaannya.

Dalam perkembangannya, masyarakat mulai menggunakan istilah londo ireng kepada siapa saja yang dianggap berpihak kepada pemerintah kolonial dan membantu menindas bangsanya sendiri.

Karena itulah, istilah ini sejak awal bukan sekadar julukan biasa, melainkan sebuah label moral yang mengandung tuduhan pengkhianatan.

Maknanya bahkan terus hidup hingga sekarang. Siapa pun yang dianggap lebih membela kepentingan pihak luar dibanding kepentingan bangsa sendiri sering kali disebut sebagai londo ireng, meski konteksnya tentu sudah sangat berbeda dengan masa kolonial.

Inilah yang membuat penggunaan istilah tersebut di era modern selalu mengundang kontroversi.

Viral Karena Pidato Presiden, Publik Langsung Terbelah

Kontroversi kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menggunakan istilah londo ireng dalam sebuah pidato. Sebagian masyarakat menafsirkan ucapan tersebut sebagai sindiran terhadap wartawan, pengamat politik, maupun organisasi masyarakat sipil yang selama ini cukup kritis terhadap pemerintah.

Tak butuh waktu lama, berbagai tokoh langsung memberikan tanggapan. Mahfud MD, misalnya, menilai bahwa kritik terhadap pemerintah tidak boleh disamakan dengan pengkhianatan. Menurutnya, kritik yang disertai solusi justru merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat.

Di sisi lain, pihak Istana melalui Hasan Nasbi menjelaskan bahwa publik salah memahami maksud Presiden. Ia menegaskan bahwa yang dimaksud bukan seluruh wartawan ataupun LSM, melainkan hanya oknum tertentu yang dianggap bekerja untuk kepentingan asing.

Senada dengan itu, Menteri HAM Natalius Pigai juga menyampaikan bahwa istilah tersebut tidak ditujukan kepada profesi tertentu. Siapa pun bisa disebut demikian apabila benar-benar membantu kepentingan asing yang merugikan negara.

Meski sudah ada berbagai klarifikasi, perdebatan di media sosial tidak juga mereda. Banyak warganet justru menilai pola komunikasi seperti ini sudah sering terjadi. Sebuah pernyataan memicu kontroversi terlebih dahulu, kemudian disusul berbagai klarifikasi dari para pejabat pemerintah yang berusaha menjelaskan maksud sebenarnya.

Akibatnya, muncul kesan bahwa masyarakat selalu diminta memahami maksud tersembunyi dibanding menerima ucapan pejabat secara apa adanya. Di sinilah perdebatan berubah bukan lagi soal satu kata, melainkan soal bagaimana komunikasi politik dilakukan di ruang publik.

Data Sensus Hindia-Belanda 1930 Justru Membuka Fakta yang Mengejutkan

Kalau kita melihat sejarah lebih dalam, istilah londo ireng ternyata tidak sesederhana membagi orang menjadi penjajah dan pribumi. Sensus Hindia-Belanda tahun 1930 justru memperlihatkan fakta yang mengejutkan.

Mayoritas aparatur pemerintahan kolonial ternyata diisi oleh orang-orang pribumi. Beberapa angkanya bahkan sangat mencolok. Di tingkat aparatur desa, hampir seluruh petugas merupakan bumiputera. Dari sekitar 274 ribu aparat desa, hanya belasan orang yang berasal dari Belanda.

Pada pemerintahan daerah, sekitar 97 persen pegawai juga merupakan orang Indonesia. Di pemerintahan pusat, sekitar 89 persen pegawai berasal dari kalangan bumiputera.

Begitu pula di kepolisian kolonial. Lebih dari 34 ribu personelnya merupakan orang Indonesia, sedangkan polisi Belanda hanya sekitar 1.500 orang.

Hal serupa juga terlihat pada sektor militer. Tentara KNIL yang bertugas menumpas berbagai pemberontakan ternyata mayoritas terdiri dari prajurit pribumi. Kalau direnungkan, fakta ini sebenarnya cukup logis.

Belanda yang jumlah penduduknya sangat sedikit mustahil mampu menguasai wilayah seluas Nusantara selama ratusan tahun tanpa bantuan masyarakat lokal.

Artinya, sistem kolonial bisa bertahan bukan hanya karena kekuatan Belanda semata, tetapi juga karena adanya ribuan pegawai, aparat desa, polisi, hingga tentara pribumi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Namun, apakah seluruh mereka bisa langsung disebut pengkhianat?

Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Banyak di antara mereka yang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, terikat oleh sistem, atau bahkan tidak memiliki pilihan lain pada masa itu.

Karena itulah banyak sejarawan mengingatkan agar kita membaca sejarah secara utuh, bukan sekadar hitam putih. Kolaborasi dengan pemerintah kolonial memang terjadi, tetapi motif setiap individu bisa sangat berbeda.

Pelajaran yang Bisa Diambil untuk Demokrasi Indonesia Hari Ini

Kontroversi mengenai istilah londo ireng sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi Indonesia saat ini.

Pertama, sejarah sebaiknya tidak dijadikan sekadar alat retorika politik. Istilah yang lahir dari masa penjajahan membawa beban sejarah yang besar. Ketika digunakan dalam konteks politik modern, maknanya bisa berubah dan memicu berbagai tafsir yang tidak diinginkan.

Kedua, kritik terhadap pemerintah tidak otomatis berarti anti-negara. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar kebijakan publik berjalan lebih baik. Wartawan, akademisi, peneliti, hingga aktivis memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Selama kritik disampaikan berdasarkan data, argumentasi, dan dilakukan secara bertanggung jawab, keberadaannya justru menjadi tanda bahwa demokrasi masih bekerja.

Ketiga, sejarah kolonial mengajarkan bahwa kekuasaan selalu membutuhkan dukungan banyak pihak agar dapat bertahan. Pelajaran ini tidak hanya berlaku pada masa penjajahan Belanda, tetapi juga relevan untuk semua bentuk pemerintahan modern.

Karena itu, setiap individu, baik pejabat, aparat, birokrat, maupun masyarakat biasa, perlu terus bertanya kepada diri sendiri apakah tindakan yang dilakukan benar-benar memperkuat keadilan atau justru memperbesar ketimpangan.

Yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi publik yang sehat. Pejabat negara tentu memiliki kebebasan menyampaikan pendapat. Namun setiap ucapan yang keluar dari seorang pemimpin memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding ucapan masyarakat biasa.

Pilihan kata yang kurang tepat dapat memicu polarisasi, memperkeruh suasana, bahkan mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya ingin dibahas.

Sebaliknya, masyarakat juga perlu menyikapi setiap perdebatan dengan kepala dingin dan melihat konteks secara menyeluruh, bukan hanya potongan-potongan pernyataan yang beredar di media sosial.

Istilah londo ireng mengingatkan kita bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Ia selalu hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dan bisa muncul kembali kapan saja dengan makna baru.

Karena itu, daripada sibuk memberi label siapa londo ireng dan siapa pejuang sejati, jauh lebih penting bagi kita untuk menjaga ruang dialog, menghargai kritik yang membangun, dan terus belajar dari sejarah agar kesalahan yang sama tidak terulang.

Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu menerima kritik sebagai bagian dari upaya bersama untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik. (*)

---