DPRD Balikpapan Belajar Dari Madiun Soal Atasi Konflik Sosial

Madiun – Kendati menjadi salah satu kota yang paling kondusif, Balikpapan tetap menyimpan potensi konflik sosial. Terlebih sejak diputuskan Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari mengatakan, hampir 2 ribu orang pendatang masuk ke Kota Balikpapan. Data itu ia dapatkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan.

“Kami belajar dengan Madiun dalam mengatasi konflik sosial walau kota kita sebenarnya sangat kondusif dan masyarakatnya multikultural,” ujar Subari, Jumat (29/11/2019).

Itu menjadi dasar Subari bersama puluhan anggota DPRD Balikpapan untuk melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Madiun. Mengingat heterogennya warga kota minyak dengan 108 paguyuban harus dirawat kebersamaanya.

“Setiap informasi dan masukkan yang kita terima di sini (Madiun) akan dipelajari, terutama dalam menangani setiap konflik sosial yang sewaktu-waktu bisa terjadi,” jelasnya.

Hasil kunjungan ini, lanjut Subari, akan didiskusikan kembali kepada sesama anggota DPRD Balikpapan. “Apakah nanti membuat perda, tentunya kami bicarakan dulu, termasuk ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Madiun, Misdi menerangkan ada hari besar yang potensi konfliknya sangat tinggi, yakni peringatan 1 Suro atau Tahun Baru Islam 1 Muharram. Gesekan bisa terjadi antar paguyuban pencak silat.

“Bahkan dua perguruan silat sudah saling berhadap-hadapan pada 2001 dan 2002. Untungnya aparat sigap untuk mengantisipasi,” ujar Misdi.

Belajar dari itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Madiun dan Gubernur Jawa Timur memberikan atensi serius. Kemudian 11 perguruan silat dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi. “Dari situ hingga tahun ini sudah tidak ada lagi konflik sosial,” tutupnya. (an)

---