Pj Wali Kota Batu Maksimalkan Sosialisasi Persoalan Batas Desa/Kelurahan

BATU– Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menegaskan pentingnya penanganan persoalan batas administrasi desa dan kelurahan. Hal itu disampaikan  dalam acara sosialisasi Batas Administrasi Desa/Kelurahan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Hotel Horison Kota Batu, Kamis ( 7/12/2023 ).

“Pemahaman yang baik terhadap batas wilayah tersebut bukan hanya formalitas, melainkan krusial dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, ” ungkap Pj.Walikota Batu.

Dikatakan, pemahaman yang akurat terkait batas administrasi desa dan kelurahan menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Kesalahan dalam menentukan batas dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Aries mengingatkan sekitar 60 persen wilayah Kota Batu merupakan hutan. Dalam konteks ini, Aries menekankan perlunya perencanaan pembangunan wilayah yang memprioritaskan konsep pelestarian lingkungan dan kawasan hutan.

“Pentingnya pengelolaan kawasan hutan dan pelestarian lingkungan menjadi fokus utama, terutama di batas desa kelurahan yang mayoritas berupa hutan. Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa merugikan masyarakat. Kerusakan lingkungan harus diantisipasi agar tidak berdampak negatif ke depan,” tandas  Aries.

Aries Agung Paewai menekankan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan peruntukan kawasan, dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Sosialisasi menghadirkan narasumber utama berasal dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, Surveyor Pemetaan Badan Informasi Geospasial RI, Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Komisi A DPRD Kota Batu.

Mereka menggarisbawahi kesalahan dalam menentukan batas desa dan kelurahan yang dapat berdampak signifikan terhadap pengambilan kebijakan.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan pemerintah setempat dapat menghindari potensi dampak negatif dan memastikan langkah kebijakan yang efektif untuk pembangunan daerah.(Buang Supeno)

---