ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Tantangan dan Peluang Kebebasan Pers Dimasa Pandemi Covid-19

December 12, 2020 by  
Filed under Daerah

Share this news

SAMARINDA. Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia khususnya Indonesia selama 10 bulan ini, telah menghantam sektor kesehatan dan sektor perekonomian . Salah satu yang terdampak adalah kelangsungan kemerdekaan Pers. Tantangan  hingga saat ini banyak perusahaan Pers yang mulai kehilangan pangsa pasar iklan dan di khawatirkan akan menyebabkan perusahaan pers akan kolap dan akan terjadi PHK kepada karyawan dan wartawan.

Namun dibalik tantangan, ada peluang, pers bisa mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan mengurangi banyaknya infodemik ditengah masyarakat, hingga memberikan kepercayaan dan merawat harapan akan pulihnya kesehatan dan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Hal tersebut terungkap saat webinar yang diselenggarakan BBC media dan Dewan Pers, Jumat 11 Desember 2020 dengan tema “Pandemi Covid-19 dan Kebebasan Pers”. Dengan nara sumber, Ketua Dewan Pers RI- M. Nuh, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste-Owen Jenkins, Staf Ahli Kemenkominfo RI-Prof Hendry Subiakto, wartawan senior-Bambang Harymurti, Pimpinan Redaksi Femina-Petty S Fatimah dan diikuti ratusan wartawan seluruh Indonesia dan di pandu oleh Yulia Supadmo-Pimpinan Redaksi RTV sebagai moderator.

Ketua Dewan Pers M. Nuh mengatakan Covid-19 memberikan dampak pada dunia pers, dimasa pandemi ini, tantangan media semakin besar dimana media harus menjadi media sustainability secara sosial ekonomi, namun peluang dari sisi pemberitaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tetap diminati warga, informasi berita dengan nilai kemanusiaan di saat pandemi covid-19 adalah diatas segalanya.

Hal ini tercermin dari nilai-nilai kemanusiaan Pers Indonesia, seperti pada alenia ke 4 pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Kemerdekaan Pers bukan bersifat “Given’ atau pemberian namun harus diperjuangkan, bertanggungjawab, memiliki kompetensi dan mensejahterakan,”ujar mantan Menteri Kominfo era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste-Owen Jenkins mengungkapkan langkah-langkah Pemerintah Inggris terkait kebebasn pers di masa pandemi covid-19, dimana pemerintah inggris sangat komitmen dalam mendukung kebebasan pers di seluruh dunia, termasuk disaat pandemi sekarang ini.

“Pemerintah Inggris memberikan bantuan hukum kepada jurnalis inggris, dan di Indonesia kami melakukan pelatihan jurnalistik kepada puluhan awak media dari berbagai propinsi di Indonesia,”kata Owen Jenkins.

Staf Ahli Kemenkominfo RI-Prof Hendry Subiakto dalam paparannya menyampaikan tantangan disaat pandemi covid-19 ini. Dia mengungkapkan saat pandemi,banyak muncul infodemik. Selain tantangan dalam upaya memutus penyebaran virus corona, hambatan lain yang juga dihadapi masyarakat adalah adanya infodemik seputar COVID-19. Infodemik ini mengarah pada informasi berlebih akan sebuah masalah, sehingga kemunculannya dapat menngganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut.

“Banyaknya infodemik, yang membuat orang tidak percaya adanya covid (hoax tentang covid), vaksin tidak halal, padahal MUI menyatakan halal dan dalam waktu dekat infonya, akan terbit Fatwa MUI, vaksin akan membuat gangguan DNA dan menyebabkan kemandulan,”ungkapnya.

Disinilah, peran pers sangat besar, ia sangat mendukung berbagai upaya kerjasama yang dilakukan Satgas Covid-19 dan Dewan Pers dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini, seperti program Jurnalist Ubah Laku yang diikuti ribuan jurnalis seluruh indonesia dalam upaya memberikan sosialisasi ubah perilaku masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan 3M dalam upaya merawat harapan dimasa pandemi covid-19 ini.

Hal senada disampaikan wartawan senior- Bambang Harymurti, menurutnya infodemik sangat berbahaya dimasa pandemi saat ini. Jika hanya bersifat mis informasi yang disebabkan kekurangtahuan informasi, masih bisa dimaklumi, namun jika bersifat disinformasi artinya dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar, ini termasuk infodemik dan berbahaya.

Apalagi menurutnya, dengan budaya paternalistik masyarakat Indonesia, apa yang dilakukan para pejabat publik dan tokoh masyarakat Indonesia, akan dengan mudah di dengar dan diikuti oleh masyarakat. Dia mencontohkan kasus kerumunan massa dimana ada pejabat publik atau tokoh masyarakat yang sepertinya abai akan protokol kesehatan maka akan dengan mudah didengar dan diikuti masyarakat.

“Pers berpeluang menjadi media yang effektif dalam mengurangi dis informasi – infodemik yang saat ini banyak ditemukan di tengah masyarakat, untuk itu wartawan juga perlu mendapatkan edukasi-ilmu pengetahuan terkait covid-19 seperti tehnis penularan dan cara menutus rantai penyebaran, sehingga wartawan percaya diri dan bisa menyampaikan secara tehnis,”kata wartawan senior Majalah Tempo ini.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Redaksi Femina-Petty S Fatimah mengungkapkan berbagai terobosan yang dilakukannya di group media Femina, dimasa pandemi tentunya mereka juga terdampak dari sisi pendapatan iklan. Namun dia bersyukur Dewan Pers membuat berbagai kebijakan kepada wartawan seperti Program Jurnalist Ubah Laku.

“Wartawan bisa menginformasikan terkait ubah laku masyarakat dalam merawat harapan, covid-19 update dan skill development dimasa pandemi, sehingga pesan harapan positif akan berakhirnya pandemi tersampaikan ke masyarakat,”kata Petty. (Hel)*


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.