Perbankan Ditarget Gabung SI PURI

TANJUNG REDEB – Sektor perbankan akan dijajaki untuk ikut bekerja sama dalam Program Sistem Kemitraan Pelaku Utama Perikanan (SI PURI). Sektor perbankan sengaja dilirik agar memudahkan para nelayan mengakses permodalan usaha. Sebab saat ini banyak nelayan belum mengetahui sistem perbankan.

“Padahal sektor perikanan ini sangat potensial, sehingga perbankan tidak akan rugi jika memberikan pembiayaan,” sebut Kepala Dinas Perikanan Berau, Tentram Rahayu, Selasa (17/11/2020)

Seperti diketahui, Si PURI telah diluncurkan bulan lalu di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan oleh Pjs Bupati Berau, M Ramadhan. Program ini dilakukan dengan pola kemitraan. Di antaranya pola inti plasma dalam usaha budi daya dan pengolahan.

Selain itu pola perdagangan umum dalam usaha budi daya, penangkapan dan pengolahan, pola sub kontrak dengan usaha pengolahan, serta pola kerja sama operasional dalam usaha budi daya.

“Setelah launching pada kelompok percontohan, mitra penampung ikan sudah membuat perjanjian tertulis pola perdagangan umum dengan nelayan dan sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS,” katanya. Program SI PURI juga siap menggandeng para pelaku usaha perikanan.

Saat ini SI PURI fokus pada kelompok nelayan. Dalam program ini telah ditetapkan percontohan untuk Kampung Tanjung Batu sebanyak 9 nelayan dan 1 penampung kecil. Ada pula di Kampung Kasai 9 nelayan, Pulau Derawan 9 nelayan dan Karangan 1 penampung.

“Komoditasnya bermacam-macam, kalau di Kasai udang, di Derawan lobster sama kerapu hidup, Tanjung Batu ada rajungan dan ikan campuran,” ujarnya.

Program ini sesuai dengan Peraturan Bupati Berau No. 59/2020 tentang SI PURI. Perbup ini menjadi acuan nelayan dalam bermitra.

“Diharapkan tata niaga sektor perikanan ini bisa lebih jelas dan teratur. Nelayan bisa menikmati hasil maksimal,” jelasnya.

Seperti diketahui, program jangka panjang hingga 2023 ini mencakup tujuh aspek. Di antaranya proses alih keterampilan manajemen dan teknis, pemasaran, permodalan, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan sumber daya manusia. Selain itu teknologi sesuai pola kemitraan, tata niaga rantai pasok yang berkeadilan, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan program lingkungan. (vb1)

Gusti Putri Kagumi Sarung Samarinda dan Masker Etnik

vivaborneo.com – Stand Pemerintah Kota Samarinda dikunjungi oleh Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam X, Istri Wakil Gubernur DI Yogjakarta biasa dipanggil Gusti Putri usai acara pembukaan (12/11/2020) pameran terpadu Indonesia Quality Expo 2020 di Jogja City Mall, 12-15 November 2020.

Didampingi oleh Istri Wakil Gubernur Kaltim Hj. Erni Makmur serta Kepala Badan Standarisasi Nasional Kukuh S.Achmad, Gusti Putri melihat proses pembuatan sarung tenun Samarinda.

“Wah tampak rumit ya proses pembuatannya, berapa hari ini bikinnya? Benangnya dari sutera? Berasal darimana sutera nya?” tanya Gusti Putri kepada perajin sarung tenun Samarinda Herlina.

Selanjutnya secara berganti dijelaskan proses pembuatan sarung tenun samarinda ini oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nina Endang Rahayu dan Kadisperin Muhammad Faisal, serta Hj. Erni Makmur.

Gusti Putri juga melihat-lihat dengan seksama masker etnik yang ada dipamerkan,

“Masker nya juga unik dan etnik sekali ini, saya suka coba segera nanti berkoordinasi kebetulan kami mengadakan Pameran Masker mulai besok di Galleria” lanjut Gusti Putri bersemangat mengajak turut serta berpameran.

Selang beberapa jam, stand juga dikunjungi Walikota Samarinda H.Syaharie Jaang, dan Ketua Dekranasda Hj. Puji Setyowati. Dihari berikutnya juga hadir Sekda H. Sugeng Chairuddin dan Asisten H. Tejo Sutarnoto, kemudian juga ada berkunjung Ibu Hj.Norbaiti Isran Noor isteri Gubernur Kaltim yang juga Ketua Dekranasda Prov Kaltim.

Sementara di acara penutupan pada hari Minggu (15/11), Pemkot Samarinda meraih juara 1 sebagai stand terbaik pada kegiatan pameran ini. Urutan selanjutnya sebagai juara adalah Disperindagkop Kaltim, DPMPTSP Kaltara, DPMPTSP Bandung, Dinas Pangan Ngawi dan Disperindag Kab.Dogiyai.

“Alhamdullillah, saya apresiasi dan bangga dengan semua tim yang terlibat pada kegiatan expo kali ini khususnya DPMPTSP kota Samarinda dan juga Dekranasda yang telah berusaha maksimal menampilkan yang terbaik, kepada pengrajin sarung samarinda yang ikut saya ucapkan terima kasih” ucap Hj Puji Setyowati sambil tersenyum bangga.

Lebih lanjut dia mengatakan senang dengan pola kerjasama antara DPMPTSP, Disperin dan Dekranasda seperti ini saling melengkapi untuk menghasilkan yang terbaik,

“Mudahan bisa dilanjutkan saling kolaborasi antar OPD seperti ini kalo mengikuti kegiatan pameran, sehingga dapat menghasilkan yang terbaik sekaligus bisa efektif dan efisien” kata Puji Setyowati. (*/adv)

Indonesia Berperan dalam Pertumbuhan Ekonomi Islami Dunia

JAKARTA – Pademi Covid-19 selama 2020 telah menekan pertumbuhan ekonomi berbagai negara, termasuk pada sektor industri halal. Pandemi ini diperkirakan menyebabkan penurunan pengeluaran (belanja) warga muslim global sekitar 8 persen.

Meski begitu, Indonesia dinilai memiliki potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dengan eksostem yang kuat, akan memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi islami dunia.

“Laporan saya menyajikan kebangkitan Indonesia yang terus berlanjut memiliki ekosistem yang kuat untuk memungkinkan partisipasi besar dalam peluang pasar global multi-triliun ini. Ini juga salah satu yang paling menarik pasar untuk investor internasional saat ini,” ungkap CEO Dinard Standard, CEO Dinar Standard dalam sambutannya di webinar hybrid launching The State of Global Islamic Economy Report (SGIER) yang digelar dari Rafles Hotel, Jakarta (17/11/2020).

Sementara, Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr (HC). KH. Ma’ruf Amin yang me-launching SGIER secara virtual, menyebutkan, The State of Global Islamic Economy Report ini sudah masuk edisi ke 8. Menurut Wapres, SGIER ini merupakan acuan penting karena fokus memberikan analisis terkini perkembangan Islam global.

“Report ini mengetahui eksistensi Negara Islam saat ini. Peran ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat karena produk Islam produk makanan halal, pariwisata, kosmetik, dan media rekreasi yang juga meningkat,” kata Wapres saat pembukaan.

Semua sektor tersebut, menurut Wapres menjadi bahan penilaian islamic indicator. Dan Indonesia menurutnya, masuk 10 besar dari indikator-indikator tersebut.

Ketua IHLC, Dr. Sapta Nirwandar juga menyampaikan, dari laporan The State of The Global Islamic Economy Report 2020/2021, ada penurunan belanja warga muslim yang terjadi di semua sektor industri halal akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, seluruh sektor industri tersebut akan kembali bangkit kembali ke tingkat pengeluaran pra-prandemi, di akhir 2021. Pengeluaran warga muslim diperkirakan akan mencapai 2,3 triliun dolar AS pada tahun 2024 pada Tingkat Pertumbuhan Kumulatif tahunan (CAGR) 3,1 persen.

Setiap tahun Dinar Standrard mengeluarkan The State of Global Islamic Economy Report (SGIER) yang merupakan laporan perkembangan ekonomi Islam global. Peluncuran SGIER tahun ini dilaksanakan di beberapa kota di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Jakarta secara hybrid, online dan pertemuan terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan covid-19, Selasa, 17 November 2020. Selain Indonesia, SGIER diluncurkan di kota pusatnya Dinar Standard, Dubai (16 November 2020), Kuala Lumpur (18 November 2020), Marocco (19 November 2020), London (20 November 2020), dan madrid (23 November 2020). “IHLC menjadi partner untuk peluncuran dan menerjemahkan ringkasan eksekutif (executive summary) ke dalam bahasa Indonesia,”ungkap Ketua IHLC, Dr. Sapta Nirwandar.

Dalam perkembangan industri halal, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dibandingkan negara lainnya. Bahkan masa pandemi Covid-19 menjadi momentum kebangkitan ekonomi halal. Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr (HC). KH. Ma’ruf Amin menyatakan “Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024”.

“Indonesia memiliki kemajuan yang pesat di putaran ekonomi islam global di berbagai sektor, seperti keuangan, makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata, dan media rekreasi,”jelas Rafi-uddin Shikoh.

Sapta Nirwandar menjelaskan, di tengah pandemi tentu ada sektor yang mendapatkan tantangan lebih berat, seperti sektor pariwisata. Tapi ada juga yang terdampak relatif ringan seperti sektor makanan dan minuman, yang bahkan cenderung stabil. Sementara sektor teknologi dan farmasi mengalami pertumbuhan pesat.

“Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengakselerasi produk dan jasa halal. Tidak saja untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mempunyai peluang untuk go-ekspor,”kata Sapta Niwarndar, yang juga mantan Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia ini.

SGIER 2020/2021 memaparkan, pada 2019 tingkat pertumbuhan belanca muslim mencapai 3,2 persen (year on year) dengan nilai sekitar 2,02 miliar dolar AS. Sementara aset keuangan syariah dunia juga mengalami pertumbuhan tinggi, asetnya kini mencapai 2,88 triliun dolar AS. Di tengah pandemi covid-19 akan mengalami penurunan belanja muslim global sebesar 8 persen. Namun, pengeluaran ekonomi halal akan kembali tumbuh di akhir 2021, kecuali sektor pariwisata.

Pandemi Covid-19 telah mencatat banyak perkembangan penting dalam ekonomi Islami, yangantara lain terjadinya percepatan transformasi digital, disrupsi rantai pasok global, dan naiknya fokus pemerintah pada investasi yang berkaitan dengan keamanan pangan. “Ekonomi islami global terus bertumpu pada delapan pendorong kunci, termasuk jumlah penduduk muslim yang besar dan bertumbuh, naiknya ketaatan pada nilai-nilai etis islami yang mempengaruhi konsumsi, dan sejumlah strategi nasional yang ditujukan pada pengembangan produk dan layanan jasa halal.

Beberapa strategi ekonomi Islami nasional Indonesia yang paling menonjol aalah Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Di samping itu, industri halal terus mengembangkan dirinya melalui pembangunan ekosistem yang komprehensif menuju Indonesia menjadi produsen produk halal dunia. “Ini sejalan dengan tekad dan kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan pada tahun 2024 akan menjadi pusat produsen produk halal dunia,” kata Sapta Nirwandar. (*)

Kaltim Tertinggi Cakupan Perekaman KTP-el dan Akta Kelahiran

SAMARINDA – Progres capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota se Kaltim untuk perekaman KTP-el se kabupaten/kota telah melampaui target nasional.

“Dari 2.582.065 wajib KTP, yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.692.573 atau mencapai 104.38 persen,” kata Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A Kaltim Zaina Yurda usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Dukcapil Provinsi Se Indonesia secara virtual, Selasa siang (17/11/2020).

Capaian ini menempatkan Kaltim pada posisi pertama data perekaman KTP-el tertinggi disusul Kepulauan Riau, Kalimantan Utara dan Riau.

Sementara untuk cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, jumlah anak 0-18 Tahun se Kaltim berjumlah 1.178.643. Yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 1.210.194 (104, 05 persen) dan sudah melampaui target nasional sebesar 95 persen.

“Capaian ini juga menempatkan Kaltim pada posisi pertama cakupan kempemilikan Akta Kelahiran di susul Bengkulu, Lampung, dan Gorontalo,” imbuh Yurda.

Sedangkan cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari se Kaltim berjumlah 1.120.264 dan yang telah memiliki KIA sebanyak 309.727 (27,65 persen) dan sudah melampaui target nasional sebesar 20 persen.

“Yang perlu dikejar cakupan KIA adalah kabupaten/kota yang belum mencapai 20 persen yaitu Kota Samarinda 11,31 persen, Kabupaten Kutai Kartanegara 15,56 persen, Kabupaten Kutai Barat 19,10 persen dan Kabupaten Kutai Timur 19,09 persen,” terang Yurda.

Yurda melanjutkan, terkait Capaian Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS), 9 dari 10 Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota telah melakukan PKS dengan OPD di daerahnya.

“Data per 13 November 2020 untuk PKS dan Akses DKP3A Kaltim, yang sudah PKS sebanyak 7 dan yang sudah Akses Data Warehouse (DWH) sebanyak 4. Sementara 3 OPD masih menunggu pemasangan jaringan tertutup dari Diskominfo,” ujarnya.

Selain itu, kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman yaitu Samarinda, Balikpapan, Bontang dan PPU. Sedangkan untuk layanan daring, 10 kabupaten/kota sudah menerapkan layanan daring melalui website dan Whatsapp. Sementara layanan daring berbasis android sudah diterapkan di Berau, Kubar dan PPU. (dell/vivaborneo.com)

Syarifuddin : Warga Keluhkan Pembangunan Belum Merata

SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda kata Muhammad Syarifuddin melakukan reses di Kelurahan Simpang Pasir, tepatnya di RT 22. Beberapa keluhan dan harapan dari konstituennya didampaikan antara lain pembangunan infrastruktur.

“Saat ini saya melakukan reses sekaligus bersilaturahmi kepada masyarkat di dapil saya, untuk mendengarkan berbagai usulan dari mereka,” kata Muhammad Syarifuddin.

DIkatakan Syarifuddin, saat reses di Samarinda Seberang-Palaran-Loa Janan Ilir , konstituennya yang ditemui mengusulkan agar persoalan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Simpang Pasir diperhatikan, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh warga setempat.

“Setiap kenginan masyarakat tentunya akan diakomodir dan ditampung. Nanti, akan dimasukan ke dalam pokok pikiran DPRD Samarinda, sesuai dengan peraturan yang ada,” jelas mantan aktivis mahasiswa ini

Politisi Fraksi PKB menyebutkan, usulan masyarakat yang bakal diperjuangkan adalah pembangunan drainase, penerangan jalan dan air minum.

“Usulan masyarakat tersebut akan dia perjuangkan dengan bekerja dengan kapasitas yang dimiliki,” tutupnya. (man)

« Previous Page — Next Page »