Wali Kota Samarinda Pimpin Apel Pasukan Penanggulangan Bencana

SAMARINDA – Gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda dipimpin langsung Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang di halaman Polresta Samarinda, Senin (9/11/2020).

Gelar pasukan yang diiikuti jajaran dari  Polri, TNI, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, petugas Palang Merah Indonesia, petugas pemadam kebakaran dan para relawan di Samarinda ini dimaksudkan untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas kesiagaan dalam  penanggulangan bencana.

Syahari Jaang mengatakan, apel gelar pasukan yang dilaksanakan, merupakan salah satu bentuk kesiapan  dan sinergi terhadap  Penanggulangan bencana alam yang terjadi, dan sebagai bentuk pengurangan resiko bencana, dalam bersama-sama meningkatkan Kesiagaan

”Apel ini juga bentuk wujud kemintraan dan sikap tanggap serta solid antar institusi untuk bersama mewujutkan keamanan, ketentraman bagi warga Samarinda.” kata Jaang.

Wali Kota menambahkan, kesiapan ini juga dalam rangka  menghadapi bencana Lam Nina ini,  Selain menyiapkan personil yang siap siaga,  juga menyiapkan peralatan yang ada di BPBD yang selama ini dipergunakan dan harus di persiapkan sedini mungkin.

Jaang juga meminta kepada para camat dan lurah sebagai tonggak petama di wilayahnya u untuk siap  siaga dalam menghadapi bencana apapun.

“Apalagi saat ini, curah hujan sudah tinggi, camat dan lurah harus berada di tempat dan tidak boleh meninggalkan wilayahnya,” kata Syaharie Jaang.. (*/adv)

Pjs Bupati Kutim Nilai Sangatta Selatan Miliki Potensi Wisata

TELUK LOMBOK- Kecamatan Sangatta Selatan, dinilai memiliki potensi wisata yang cukup baik untuk dikembangkan di masa mendatang. Salah satunya kawasan pantai Teluk Lombok, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan. Lokasinya ini bisa dikelola BUMDes dan pembangunannya dapat melalui Dana Desa bekerjasama dengan pemangku kepentingan, seperti Pertamina. Read more

Pemkab Kutim Serahkan PTSL Kepada Warga Kutim

SANGATTA– Senin (11/9/2020), Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyerahkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat Kutim. Penyerahan 10 PTSL simbolis dilakukan Pjs Bupati Moh Jauhar Efendi, diruang Meranti Kantor Bupati. Disaksikan Asisten Pemkesra Setkab Kutim Suko Buono, Plt Kepala Kantor Pertahan Kutim Sofian Noor dan jajarannya serta tamu undangan lainnya.

Pjs Bupati Moh Jauhar Efendi dalam kesempatan itu mengatakan, sertifikat tanah adalah dokumen penting dimiliki sebagai jaminan kepastian hukum atas sebidang tanah yang punyai. Belum adanya kepastian hukum atas tanah, sering memicu terjadinya perseteruan atas lahan.

“Namun dengan adanya sertifikat tanah, maka hak kepemilikan tanah menjadi jelas dan ada bukti otentik yaitu sertifikat tanah. Sehingga aset tersebut semakin menguntungkan nilai di kemudian hari. Dengan adanya sertifikat harganya berbeda, kemudian bisa dijaminkan untuk pinjaman,” ujar Jauhar.

Lebih jauhJauhar menambahkan, dengan memiliki sertifikat tanah oleh negara, tentunya permodalan dapat diakses dengan lebih mudah. Jauhar lantas mengucapkan syukur sekaligus terima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Atas kinerja yang sangat baik dalam mendapat PTSL dari pemerintah. Hal itu, sambung Jauhar, sesuai dengan amanat presiden RI Joko Widodo yang mengintruksikan kepada Kepala BPN untuk bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengurus sertifikat.

“Dulu lebih dikenal prona, tapi ini (Program PTSL) lengkap dalam satu kawasan desa/kelurahan. Di Kutim sendiri, sudah selesai sekitar 1.200 lebih sertifikat tanah dan masih ada 10.000 bidang tanah yang masih dalam proses penyelesaian,” ungkap Jauhar ditemui usai acara itu.

Tak lupa mantan Kepala DPMD Provinsi Katim ini mengucapkan terima aksih kepada kepala Kantor Pertanahan Kutim berserta jajarannya, yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga hari ini dapat disaksikan penyerahan hari ini kepada masyarakat. Tentunya momen ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi warga yang menerima sertifikat hak miliknya. Diharapkan dengan adanya sertifikat ini bisa menjadi modal untuk usaha. Pastinya memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang bersangkutan.

Sebelumnya, Plt Kepala Kantor Pertanahan Kutim Sofian Noor mengatakan 10 penerima sertifikat tanah adalah warga Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutim.

“Ini salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami harapkan masyarakat yang menerima dapat mempergunakan sertifikat tanah ini dengan benar dan bijak sebagaimana pesan Presiden,” terang Sofian.

Untuk diketahui, sebelumnya penyerahan sertifikat tanah, terlebih dahulu menyaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sebanyak 1 juta sertifikat tanah untuk masyarakat yang tersebar di 31 provinsi dan 201 Kabupaten/Kota di Istana Negara, Jakarta. (hms15/hms3)

Jauhar Efendi : Kades Terpilih Jangan “Habisi” Perangkat Desa

TELUK PANDAN – Pjs Bupati Kutim Moh Jauhar Efendi mengatakan, tahun 2021 nanti akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, terutama yang masih Pj dan habia masa jabatannya. Berkaitan hal itu, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Setprov Kaltim ini meminta kapada Kades terpilih tidak “menghabisi” perangkat desa yang ada.

“Jangan sampai setelah terpilih menjadi Kades, perangkat desa diganti semuanya, terutama yang bukan tim suksesnya. Hal ini jangan sampai terjadi, karena menyalahi aturan yang ada,” kata Jauhar.

Pernyataan itu disampaikannya ketika memberikan sambutan pada acara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perangkat desa se kecamatan Teluk Pandan, Senin (9/11/2020) di kantor Camar setempat. Hadir juga pada acara itu antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkan Kutim Suroto, sejumlah kepala OPD, Camat Teluk Pandan Amir dan jajarannya, pengurus BPD dan undangan lainnya.

Kemudian mantan Kepala BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Provinsi Kaltim ini meberikan contoh, bahwa ada salah satu Kades yang terpilih, kemudian mengganti perangkat desa yang ada. Kemudian Gubernur Kaltim mengirimkan surat kepada bupati dan kades yang bersangkutan. Surat tersebut juha ditembuskan kepada Mendagri, gubernur se Indonesia.

“Yang terjadi kemudian perangkat desa yang diberhentikan diaktifkan kembali Sebab, jika tidak kadesnya yang dikenakan sanksi,” ujar Jauhar.

Dijelaskan perangkat desa masa tugasnya sampai usia 60 tahun. Demikian juga persyaratan menjadi Kades dan perangkat desa juga berbeda. Jika perangkat desa minimal ijazah SMA, sedangkan untuk mencalonkan Kades minimal SMP.

Setelah Gubernur Kaltim mengirim surat tersebut, terang Jauhar,   tidak lama kemudian Mendagri membuat aturan yang isinya hampir sama persis dengan surat Gubernur Kaltim. Sekali lagi, kepada Kades yang akan ikut Pilkades tahun depan, agar memperhatikan aturan yang ada, terutama menyangkut perangkat desa. (hms7)

Biduk-biduk Semakin Diserbu

TANJUNG REDEB – Tempat wisata di Biduk-biduk Berau semakin diminati. Ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang menyerbu lokasi ini setiap liburan. Bahkan, dibandingkan sebelum Covid 19, kunjungan ke lokasi ini meningkat drastis.

“Boleh jadi selama ini orang menahan diri untuk liburan. Begitu ada kesempatan langsung menumpuk,” sebut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Masrani (9/11/2020).

Tempat wisata di Biduk-biduk ada beberapa pilihan. Ada Danau Labuan Cermin, Pulau Kaniungan, Lamin Guntur, hingga wisata pantai. Semuanya cantik dan memesona. Tak hanya wisatawan dari Berau, banyak wisatawan dari luar Berau yang mengincar destinasi ini.

“Apalagi dari Samarinda bisa langsung mengakses lokasi wisata ini melalui Sangkulirang,” katanya.

Melihat kenyataan tersebut, Masrani menyampaikan, sejumlah objek wisata yang ada di Berau sudah mulai mendapatkan kunjungan wisatawan secara normal. Termasuk misalnya Pulau Derawan dan sekitarnya.

Masrani berharap, gairah para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi semakin meningkat. Sehingga sektor pariwisata segera pulih dan benar-benar normal.

Namun demikian, pihaknya tetap mengingatkan agar para pelaku usaha wisata tetap mengedepankan protokol kesehatan “Kami telah berikan sosialisasi agar selalu menerapkan protokol kesehatan ke semua pelaku usaha pariwisata,” katanya. (vbb1)

« Previous Page — Next Page »