Wagub Minta Komisioner KI Kawal Keterbukaan Informasi Publik di Kaltim

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi melantik dan mengambil sumpah jabatan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2020-2024, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (07/11/2020).

Wagub dalam arahannya meminta Komisioner KI yang baru dilantik dapat mengawal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

“Pemprov mengharapkan kepada Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim yang baru saja dilantik, agar segera bekerja, dan merancang berbagai program sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki,” katanya.

Menurutnya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu wujud implementasi dari UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik.

Melalui UU tersebut keberadaan Komisi Informasi diharapkan selain mengawal keterbukaan informasi publik juga dapat memberikan stimulan pembangunan yang transparan dan demokratis, dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Komisi Informasi Provinsi ini adalah representasi perwakilan unsur masyarakat dan unsur pemerintah yang dipilih melalui tahapan dan mekanisme yang diatur undang-undang.

Tentunya dalam pelaksanaan tugasnya nanti diharapkan dapat bersinergi dengan baik dan konstruktif, terutama dalam menyelesaikan dua peran utamanya yaitu menyelesaikan sengketa informasi dan menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik bagi badan-badan publik.

Saat ini, tantangan semakin besar dan kompleks, sehingga semua harus mempersiapkan diri untuk bekerja secara optimal demi mewujudkan ekspetasi masyarakat dalam hal mendapatkan informasi.

“Jadikan KI sebagai lembaga terdepan dalam mewujudkan keterbukaan informasi, dengan tetap mengacu kepada norma yang ada, sehingga kondusifitas dan harmonisasi dapat tetap terjaga, ” katanya.

Dia juga berpesan agar Komisioner KI Kaltim bisa ikut terlibat bekerjasama membangun Kaltim berdaulat.

Apa yang bisa dilakukan KI untuk memajukan Kaltim diharap dapat dilakukan seiklasnya.

“Lima orang ini pilihan dari 30 orang yang ikut seleksi dengan proses panjang. Dengan proses seleksi yakin bisa bekerja dengan baik, ” yakinnya sambil menyebut bahwa mereka merupakan orang yang diberi kepercayaan ALLAH SWT, masyarakat, dan Pemprov Kaltim melalui proses seleksi sehingga harus mampu menjaga kepercayan.

Diharap selama masa bhaktinya terus bekerjasama baik dengan pemprov maupun pemangku kepentingan terkait agar bisa mewujudkan Kaltim berdulat.

Sementara Plt Kepala Diskominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah menyebut lima orang yang dilantik merupakan hasil seleksi panjang sekitar tiga bulan dari timsel berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, profesi dan KI Pusat.

“Terakhir ada sepuluh nama. Nah hasil uji kepatutan dan kelayakan di DPRD Kaltim lima nama ini yang ditetapkan dan dilantik. Lima orang lainnya sesuai peringkatnya menjadi cadangan,” ucapnya.

Pelantikan ditandai pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan oleh perwakilan Komisioner dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi disaksikan Plt Kepala Diskominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah.

Lima anggota Komisi Informasi Kaltim yang dilantik Imran Duse, M. Khaidir, Erni Wahyuni, Ramon D Saragih, dan Indra Zakaria.

Dari lima Komisioner Komisi Informasi Kaltim yang dilantik satu diantaranya merupakan Komisioner Incumbent yang mengabdi pada masa bhakti sebelumnya, yakni M Khaidir. (AM)

Komisioner KI Kaltim Siap Nilai Panji Keberhasilan Pembangunan Keterbukaan Informasi Publik

SAMARINDA – Komisioner Komisi Informasi Publik (KI) Kaltim masa bakti 2020-2024 langsung bersiap tancap gas melaksanakan tugas setelah dilantik Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (07/11/2020).

Lima komisioner baru ini akan turun lapangan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kabupaten/kota se Kaltim. Ini dalam rangka penilaian Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Keterbukaan Informasi Publik.

“Sesuai amanah KI Kaltim diminta memberikan penilaian untuk Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Keterbukaan Informasi Publik bagi kabupaten/kota se Kaltim. Pekan depan kita sudah mulai turun, ” aku Komisioner KI Kaltim M Khaidir ketika berbincang disela pelantikan.

Khaidir yang merupakan komisioner incumbent ini mengaku akan memaksimalkan pelaksanaan penilaiaan di sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2020 ini.

Dan sesuai target Panji Keberhasilan Pembangunan akan diberikan Pemprov Kaltim pada Upacara HUT Pemprov Kaltim pada 9 Januari 2020.

Sedangkan tugas mengawal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, dia memastikan selalu dilantik akan membangun koordinasi dengan sesama komisioner melanjutkan tugas pokok dan fungsi komisioner terdahulu.

Diantaranya menyelesaikan sengketa informasi badan publik yang masih berjalan dan harus diselesaikan. Tidak terkecuali melaksanakan arahan Wagub Hadi Mulyadi mengawal pelaksanaan Pilkada serentak di sembilan kabupaten/kota se Kaltim.

Hal tersebut juga sesuai Peraturan Ketua KI Pusat No 1/2019 yang menyebut KI bertanggung jawab mengenai sengketa informasi di Pilkada.

“Juga akan menempatkan diri dan lembaga untuk bersama mengurangi laju penyebaran COVID-19, ” kata mantan wartawan senior SKH Tribun Kaltim ini. (AM)

Wagub Dukung Gerakan Tangkal HOAX Kaltim

SAMARINDA -Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mendukung gerakan Tim Dokumentasi informasi Anti Hoax (Tim DIAH) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim dalam pelaksanaan Gerakan Tangkal Hoax Kaltim.

“Saya mendukung aksi perubahan pelayanan publik Tangkal Hoax, ” ujar Wagub Hadi, di Samarinda, Sabtu (7/11/2020).

Menurutnya hoax sudah mulai berkembang secara luas, sehingga perlu gerakan antisipasi. Terlebih dalam menghadapi Pilkada serentak, masyarakat diajak harus cerdas menerima informasi dan jangan sembarang membagikan tanpa tahu kebenarannya.

Dengan menangkal hoax diharap dapat menciptakan iklim kondusif. “Pun demikian tim pemenangan. Jangan saling menjatuhkan sehingga menyebabkan perpecahan. Melainkan bersama memerangi hoax. Jika demikian InsyaAllah Kaltim aman, ” katanya.

Sementara Plt Kepala Diskominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah melalui Seksi Media Publik dan Pameran Awang Fauzan Rahman mengatakan Tangkal Hoax sebelumnya sudah dideklarasikan saat penutupan Kaltim Expo tahun 2020 di Atrium Big Mall Samarida 25  Oktober 2020.

Termasuk sudah gencar sosialisasi dan mengedukasi serta menggiring pengunjung pameran/masyarakat agar tidak mudah percaya berita bohong/hoax, yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dalam memilih berita.

“Gunakan internet dengan cerdas dan bijak untuk hadapi hoax, dalam menangkal hoax harus dimulai dari diri sendiri, ” serunya.

Tips cerdas memilih media untuk mewaspadai hoax yang dirilis TIm Diah  adalah pertama. media yang terdaftar dan memiliki standarisasi sesuai dengan surat edaran dewan pers, kedua media memiliki badan hukum, media terdaftar di dewan pers. Selanjutnya, konten tidak berisi hasutan dan fitnah. Keempat, konten pemberitaan memiliki sumber yang jelas. Kelima, konten yang mendidik dan mencerdaskan bangsa. (AM)

Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kaltim Masuk Tahap Uji Kompetensi

SAMARINDA -Seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaltim periode 2021-2016 memasuki tahap uji kompetensi setelah diumumkan 30 nama yang lolos seleksi tahap administrasi.

Tahap uji kompetensi dijadwalkan akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Kaltim, Lantai 2, Ruang Tepian 1 dan 2, pada 10 November 2020.

“Nama-nama yang lolos tahap administrasi bisa dilihat pada link berikut https://kaltim.kemenag.go.id/artikel/read/42883 . Silahkan di cek dengan seksama, ” ujar Plt Kepala Diskominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah melalui Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik Irene Yurianti, Sabtu (7/11/2020).

Menurutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta sebelum mengikuti tahap uji kompetensi. Diantaranya persiapann menghadapi materi ujian seperti tes kejiwaan, tes tertulis, dan membuat makalah.

Pun demikian soal pakaian, peserta diwajibkan menggunakan Baju/Kemeja Putih lengan panjang berdasi, Peci, Celana panjang hitam.

Seperti diketahui Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kaltim periode 2021-2026 terdiri dari tahapan seleksi administrasi, uji kompetensi, tahap penerimaan masukan dan saran masyarakat, serta tahap pemeriksaan kesehatan dan tahapan wawancara. (AM)

Perwali Tentang Covid-19 Diwacanakan Jadi Perda

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi I, Parno menanggapi terkait adanya Peraturan Wali (Perwali) Nomor 43 Tahun 2020 tentang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 di Kota Samarinda yang akan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Memang ada informasi terkait persoalan itu, dan itu di ada Badan Legislasi (Baleg) yang lebih mengetahui persoalan itu,” katanya kepada media ini

Lanjut Sekretaris Fraksi PAN Samarinda ini, karena itu masuk ranah Baleg bahwa untuk menjadi Perda tentu juga perlu dilakukan kajian naskah akedemik. Dan terkait persoalan itu pihaknya di Komisi I belum ada pembahasan terkait persoalan tersebut.

“Ini masih dalam wacana, karena hingga untuk di Fraksi PAN belum fokus persoalan itu,” jelas Sekretaris PAN Samarinda ini.

Dia menambahkan, ada wacana tersebut di DPRD Samarinda namun hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut. Kemudian ketika masuk pun menjadi Perda maka akan masuk didalam pemahasan tahun 2021 nantinya.

“Kita lihat saja perkembangannya nantinya di tahun 2021,” tutupnya. (man)

« Previous Page — Next Page »