IPA Selili Kembali Dikuras

SAMARINDA – Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selili kembali memasuki agenda rutin pengurasan setiap 4 bulan. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda rencanya akan melakukan pengurasan, Rabu (24/3/2021).

“Pekerjaan Pengurasan akan dimulai pukul 08.00 sampai selesai, “Direktur Teknik Ali Rachman AS didampingi Manager Produksi Syarif Rahman Hakim dan Asisten Manager IPA Selili Muhammad Tadjri melalui Asisten Kesektariatan dan Humas HM Lukman.

Dikatakan, pengurasan yang rutin dilakukan ini untuk menjaga kualitas produksi agar terjaga kejernihannya.

Dampak pengurasan di IPA Selili aliran kepada pelanggan akan terganggu meliputi wilayah Jalan Lumba Lumba, Jalan S Alimudin, Perum Kalimanis, Sei Kapih, Sei Kerbau , Jalan Rapak Mahang, Jalan Embun Suryana , Jalan S Sulaiman, Perum Ariesco, Perum Puri Kencana, Perum Sambutan Asri, Jalan Pelita 1,2, 3 dan 4, Jalan l Damai, Perum Unmul Jalan Rumbia, Handil Kopi, Jalan Gerilya Perjuangan dan sekitarnya.

“Diimbau kepada masyarakat pelanggan di wilayah tersebut bisa menampung air sebagai persediaan, karena selama pengurasan berlangsung aliran distribusi alami gangguan,” terangnya.

Lukman menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya layanan ini. Perumdam mengupayakan pengurasan dan pekejaan penggantian valve bisa selesai tepat waktu. Sebagai informasi, biasanya dialiran pertama pasca pengurasan dan saat dialirkan akan terjadi kekeruhan karena endapan lumpur dalam pipa akan terbawa arus, namun jika air dalam pipa penuh dan aliran normal akan jernih dengan sendirinya.

Untuk informasi dan pelaporan bisa hubungi hotline kami di 0541-2088100 atau Chat WA ke 0811553536 dan 0811552226. (*/lk)

Pemkot Diminta Berikan Solusi Penertiban PKL di Sungai Dama

Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengerahkan Satpol PP dan Dinas Perdagangan untuk membongkar dan penertiban kanal pedagang kaki lima di kawasan Sungai Dama, Jalan Otto Iskandarnita dan Jelawat, pada 15 Maret 2021 lalu.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Samarinda, Triyana menyebutkan bahwa, Pemkot jangan sekadar melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang sedang berjualan saja, namun juga harus memberikan solusi sebelum melakukan pembongkaran.

“Apalagi kita sekarang sedang mengalami keterpurukan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini, jadi masyarakat pun butuh mata pencaharian untuk memenuhi kebetuhan hidup keluarga,” ungkap Triyana.

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, program penertiban dari Pemkot menurutnya sudah tepat, namun dia menyayangkan bila tidak ada sosialisasi sebelum pembongkaran kepada para pedagang kaki lima di Sungai Dama.

Dia berharap, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyediakan tempat yang baik untuk masyarakat serta pedagang kaki lima yang telah ditertibkan oleh Satpol PP tersebut.

“Kalau tidak disediakan tempat penggantinya, dimana lagi masyarakat berjualan, mereka juga butuh uang dari hasil penjualan itu,” tutup Triyana.(man/adv)

DPRD Samarinda Minta Pemkot Bangun Polder untuk Tangani Banjir dan Dikelola Jadi Air Bersih

Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani menyebutkan pembangunan polder di Samarinda tidak sesuai fungsinya, misalkan kesediaan pompa air tidak berjalan hingga tidak dialirkan.

Dia mengakui, selain ketersediaan polder di Samarinda masih terbilang sangat minim, sementara banjir kerap melanda Samarinda, dia menganggap Pemkot Samarinda belum ada solusi yang ditawarkan untuk penanganan banjir.

“Kalau bangun polder misalkan di Air Hitam, seharusnya berfungsi menampung air ketika hujan dari berbagai saluran, sementara saat tidak hujan harusnya dialirkan dan sisakan sedikit untuk cadangan air di polder tersebut untuk menghidupkan ekosistem yang ada di dalamnya,” ujar Angkasa Jaya Djoerani.

Dia juga menilai manajemen operasional pompa air tidak berjalan. Politisi PDI Perjuangan ini membandingkan polder di daerah lain, seperti Sangatta, Surabaya dan Makassar yang menerapkan fungsi yang sesungguhnya dan operasional tim penjaga polder saat hujan tetap siap siaga untuk mengaliri air di polder tersebut.

Selain itu, Angkasa Jaya juga menyangkan Samarinda yang memiliki air berlimpah sementara kebutuhan air minum masyarakat sangat minim dan masih terhambat.

“Kalau Pemkot mau, perbanyak bangun polder terutama di titik kawasan rawan banjir. Kemudian bangunlah waduk untuk aliran air dari polder, lalu dimanfaatkan dan dikelola oleh PDAM untuk disalurkan menjadi air bersih bagi masyarakat Samarinda,” ujarnya.(man/adv)

DPRD Samarinda Dukung TPA di Bukit Pinang Dipindahkan ke Samarinda Ilir

SAMARINDA- Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana memindahkan Tempat Sampah Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu ke wilayah Samarinda Ilir pada awal 2022 mendatang.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Samarinda, Sutrisno mengatakan, dia mendukung keputusan Pemkot Samarinda tersebut.

“Lahannya memang sudah dipersiapkan, akses jalan menuju TPA yang baru sedang dikerjakan, namun ada kendala pembebasan lahan warga. Tapi kemungkinan sudah diselesaikan,” ujar Sutrisno di Gedung DPRD Samarinda, Lantai III, Jalan Basuki Rahmat, Jumat (13/3/2021).

Menurut Sutrisno, pemindahan TPA yang berada di Bukit Pinang sudah selayaknya dilakukan, pasalnya banyak rumah warga di sekitar TPA tersebut dan aroma sampah tidak baik untuk kesehatan.

Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan, keputusan Pemkot Samarinda memindahkan TPA dinilai sangat tepat dilakukan, untuk menata Kota Samarinda menjadi ikon kota Provinsi Kaltim sekaligus menyambut Ibu Kota Negara baru.

“Kita berharap juga Pemkot menata dan mensterilkan semua tempat sampah di pintu masuk Samarinda, arah Bontang, Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Sehingga ada pemandangan yang indah ketika ada orang luar berkunjung ke Samarinda,” harap Sutrisno. (man/adv)

Wali Kota Bersama Kajari Bahas Wajib Pajak Bandel

SAMARINDA. Wajib Pajak (WP) yang selama ini bandel menunggak pajak harus bersiap-siap. Pasalnya berbagai persoalan pajak yang tertunggak dan aset daerah menjadi bahasan bersama kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarinda Heru Widarmoko.

Ini terungkap saat wali kota Samarinda Dr H Andi Harun bersama wakilnya Dr H Rusmadi bersilaturahmi ke kantor Kejari Samarinda, Jumat (19/3/2021) pagi.

Tampak mendampingi Asisten III Setkot Samarinda Ali Fitri Noor, Kepala Dinas PUPR Hero Mardanus, Kepala Bappeda Ananta Fathurrozi dan Kabag Hukum Eko Suprayitno

“Hari ini agendanya saya bersama Wawali bersilaturahim biasa saja karena dengan muspida lainnya sudah. Dan dengan Pak Kajari saja yang belum karena sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru silaturahim ini sangat penting untuk saling bersilaturahim,” terang Andi Harun di depan awak media.

Ditambahkan pula poin terpenting dalam silaturahim tersebut adalah pendalaman tentang inventarisasi aset milik Pemkot Samarinda.

“Poin yang paling penting adalah kami melakukan pendalaman sekaligus sinergi dalam soal inventarisasi aset atau pengamanan aset yang dimiliki Pemkot Samarinda . Karena aset Pemkot ini sangat banyak tidak ada yang spesifik, baik berupa tanah atau bangunan dan lainnya yang belum terdata dengan baik,” katanya.

Memang sebutnya Pemkot bersinergi dalam hal penanganan dan pengamanan aset tersebut karena posisi Jaksa sebagai pengacara Negara.

“Saya sudah minta melalui Asisten III dan Bappeda untuk segera mempersiapkan inventarisasi aset Pemkot Samarinda termasuk yang juga kita bicarakan adalah fungsi Jaksa sebagai pengacara negara dalam hal penagihan pajak yang tertunggak. Jadi aset dan pajak yang tertunggak yang kita bicarakan pagi ini,” bebernya.

Perlu diketahui pada hari sebelumnya juga diadakan rapat dengan Dinas terkait untuk membahas masalah digitalisasi aset supaya mudah terlacak.

“Kemarin di dalam rapat juga sudah dijelaskan saya mengarahkan agar ada digitalisasi asset, supaya kapan, tahun perolehannya, bukti kepemilikannya penguasaannya, sampai kemudian dalam rangka kita maksimalkan potensi sebagai penerimaan menjadi PAD yang akan datang bisa terdata dengan baik. Seperti lahan tidur yang tidak dipergunakan kan bisa dikerjasamakan. Tetapi sekarang ada beberapa lahan kita mungkin sertifikatnya belum ada atau dikuasai oleh pihak lain. Nah itu yang kita bahas,” tambah Andi Harun.

Sementara itu Kajari Samarinda Heru Widarmoko menambahkan Kejari Samarinda siap mengoptimalkan dan menginventarisasi asset pemkot Samarinda.

“Kejari Samarinda siap mengoptimalkan dan menginventarisasi asset Pemkot Samarinda. Dan bila sudah terinventarisasi semua tinggal kasih kesimpulan saja untuk ditindak lanjuti dan kita cari solusi penyelesaian,” tutupnya. (dw)

« Previous Page — Next Page »