Realisasi Anggaran Dinas Pertanahan Belum Maksimal, DPRD Samarinda Akan Bentuk Pansus

SAMARINDA – Realisasi anggaran Dinas Pertanahan Kota Samarinda pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 Pemkot Samarinda yang disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun, Rabu (30/3/2021) hanya terserap Rp3,107 miliar atau 39,77 persen. Padahal dana yang tersedia sebesar Rp7,812 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fahruddin pun mengungkapkan kekecewaannya. Serapan tersebut dinilai sangat kecil dan tidak maksimal.

Politisi Golkar ini menyampaikan , secara aturan dan fungsi pengawasan bagi legislator adalah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menginvesitigasi LKPJ Samarinda 2020 tersebut.

Setelah dilakukan investigasi dengan melakukan hearing maupun mengecek langsung ke lapangan, pihak Pansus DPRD Samarinda memberikan rekomendasi jika ditemukan berbagai kesalahan dan kelemahan kepada OPD terkait, termasuk Dinas Pertanahan ini.

“Nanti diperiksa antara kesesuaian laporan anggaran yang disampaikan di LKPJ dan dicek secara fakta atau fisik di lapangan. Ini tugas Pansus kalau memang ada kekuarangan maka akan diberi rekomendasi dan wajib dilakasankan pada 2021 ini,” kata Fahruddin di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (5/4/2021).

Alumni Fakultas Kehutanan Unmul ini menyebutkan, DPRD Samarinda melalui Badan Anggaran akan membentuk pansus untuk memeriksa seluruh LKPJ di akhir April 2021 mendatang sekaligus penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Samarinda.

Untuk mengejar realisasi anggaran setiap OPD, Fahruddin berharap Pemkot Samarinda dapat bekerja maksimal jika ada rekomendasi dari Pansus DPRD Samarinda.

“Faktornya kemungkinan sumber daya manusia di OPD terkait yang tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, harusnya di 2021 ini OPD perlu meningkatkan performa kinerja yang lebih baik lagi”, tutup Fahruddin.(*/man)

Kaltim Jadi Lokasi Persemaian Modern di Indonesia

SAMARINDA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Muhammad Faisal mengatakan Kaltim menjadi salah satu dari beberapa provinsi yang akan melaksanakan persemaian modern.

“Lokasi persemaian modern IKN akan dibangun di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 120 Ha dan ada 3 (Tiga) jenis tanaman yang akan disemai,” kata Muhammad Faisal kepada media di Samarinda, Senin (5/4/2021).

Faisal menjelaskan Persemaian merupakan tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih atau bagian tanaman lain menjadi bibit siap ditanam kelapangan, dalam jumlah yang memadai, dengan ukuran yang relatif seragam, kualitas yang memadai dan dalam waktu yang tepat.

“Persemaian Modern Ibu Kota Negara guna memproduksi bibit tanaman yang berasal dari bahan generatif (benih). Memproduksi bibit tanaman yang berasal dari bahan vegetatif dengan carastek, okulasi, sambungan. Menyediakan sarana tempat penelitian bidang perbenihan dan pembibitan tanaman hutan”tambahnya.

Selain itu juga menyediakan sarana untuk pendidikan, latihan dan penelitian teknik memproduksi bibit tanaman yang berkualitas. Sebagai sumber benih aneka jenis tanaman konservasi lainnya dan sebagai sarana wisata pendidikan lingkungan bagi mahasiswa dan pelajar.

“Jenis tanaman yang diproduksi di Persemaian Modern IKN sebanyak 15.000.000 batang pertahun yang meliputi jenis tanaman kehutanan seperti Meranti, Ulin, Nyatoh, Mahoni, Bengkirai, lanjut pria yang sebelumnya mengawali karier di Pemerintah Kota Samarinda.

Jenis Multi Purpose Tree Spesies (MPTS) seperti durian, cempedak, mangga, tanjung, ketapang,kencana. Bibit ini akan digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang diwilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,serta untuk penghijauan lingkungan yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. (*)

Wakil Wali Kota Samarinda Terima Jajaran PWI Kaltim

SAMARINDA – Wakil Wali Kota Samarinda, H Rusmadi menyampaikan, dalam program 100 hari kerja, ia bersama Wali Kota Andi Harun, fokus pada beberapa persoalan. Misalnya masalah sampah, pedagang kaki lima, perparkiran hingga persoalan banjir.

“Masukan, kritik, dan saran dari media massa sangat kami harapkan,” katanya saat menerima kunjungan jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, di ruang kerjanya Balai Kota Samarinda, Senin (5/4/2010) sore. Pengurus PWI Kaltim dipimpin ketuanya, Endro S. Efendi, hadir bersama pengurus lainnya Wiwid Marhaendra Wijaya (Sekretaris), Ahmad Shahab, Ony Resita, Yuliawan Andrianto, dan Misman. Ikut dalam rombongan tersebut, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim Abdurrahman Amin yang juga salah satu pengurus PWI Kaltim.

Rusmadi mengaku sudah mendengar keluhan masyarakat yang kini susah mendapatkan bak penampungan sampah sementara.

“Perlahan-lahan persoalan itu akan kita atasi. Di anggaran perubahan nanti, berbagai persoalan itu akan diatasi,” ujarnya.

Namun, upaya perubahan, harus mulai dilakukan sejak sekarang, sekaligus menjadi proses edukasi kepada publik.

Begitu juga untuk penataan pedagang kaki lima dan parkir yang semerawut, perlahan terus diperbaiki. Harapannya titik kemacetan yang selama ini dipicu PKL dan parkir liar, bisa diatasi.

Ketua PWI Kaltim Endro S Efendi mengatakan, kedatangan tim dari PWI Kaltim adalah untuk silaturahmi, sekaligus untuk memberikan ucapan selamat kepada pasangan Andi Harun – Rusmadi yang terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Samarinda.

Endro menyampaikan, sesuai ketentuan organisasi PWI, karena Samarinda adalah ibu kota provinsi, maka tidak ada kepengurusan PWI di Samarinda. “Untuk anggota PWI di Samarinda langsung menginduk ke PWI Kaltim,” sebutnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Endro terkait kerja sama baik yang sudah terjalin selama ini antara Pemkot Samarinda dengan insan pers dan perusahaan pers di Kota Tepian ini. Tak lupa, Endro juga berharap, jajaran di lingkungan Pemkot Samarinda, semakin terbuka dan memahami tugas dan fungsi pers.

“Agar kasus kekerasan yang menimpa wartawan, seperti yang terjadi di daerah lain, tidak terjadi di Samarinda,” ujarnya.

Abdurrahman Amin, ketua SMSI Kaltim pada kesempatan tersebut juga menyampaikan, kondisi media siber yang ada di Samarinda, termasuk di Kaltim. Rahman, sapaan akrab Abdurrahman Amin berharap, kerja sama yang sudah terjalin antara Pemkot Samarinda dan media siber selama ini bisa ditingkatkan.

“Kami siap mendukung program kerja dan pembangunan yang dilakukan Pemkot Samarinda, agar bisa disebarluaskan ke masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, pengurus PWI Kaltim Misman dari seksi lingkungan hidup menyampaikan, perlunya keseriusan Pemkot Samarinda mengatasi banjir.

“Kita harus berbagi dengan air. Kita tidak bisa mengusir air, karena Samarinda ini seperti mangkok yang menampung air,” sebut pria yang juga dikenal dengan ketua Gerakan Memungut Sehelai Sampah (GMSS) Sungai Karang Mumus (SKM) ini.

Atas alasan itu, Misman berharap Pemkot bisa memiliki kebijakan penanganan banjir yang tepat, dengan menjaga resapan air dan bukit yang masih tersisa. “Jangan ada lagi pengupasan bukit dan penimbunan rawa sebagai daerah resapan air,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi, menyambut baik saran dan masukan yang diberikan jajaran pengurus PWI Kaltim. Termasuk saran yang disampaikan Misman guna penanganan banjir. Hal itu perlu kajian dan penelitian lebih komprehensif agar penanganan banjir benar-benar maksimal. (*)

IPA Loa Bakung dan Gunung Lipan Masuk Agenda Rutin Pengurasan

SAMARINDA- IPA Loa Bakung dan Gunung Lipan kembali masuk agenda rutin pengurasan setiap empat bulan. Direktur Teknik Ali Rachman AS didampingi Manager Produksi Syarif Rahman Hakim dan Asisten Manager IPA Loa Bakung M Syaifudin Zuhri dan Asisten Manager IPA Lipan Muhammad Sofyan melalui Asisten Kesektariatan dan Humas HM Lukman menyampaikan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Kota Samarinda akan melakukan pengurasan di IPA Loa Bakung dan IPA Lipan, Rabu (7/4/2021)Pekerjaan Pengurasan akan dimulai pukul 08.00 sampai selesai.

“Pengurasan ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas produksi agar terjaga kejernihannya,” terangnya.

Dampak pengurasan di IPA Loa Bakung aliran yang terganggu di wilayah Kelurahan Loa Bakung, Jalan Jakarta, Jalan Padat Karya Ujung, Jalan Manunggal dan sekitarnya. Kemudian wilayah Kelurahan Loa Buah Jalan Teluk Ambalung, Jalan Flamboyan dan sekitarnya.

Sementara di wilayah Kelurahan Karang Asam, yang terganggu antara lain Jalan Ir Sutami, Jalan Teuku Umar, Pergudangan dan perum Corpotek dan sekitarnya.

Sementara itu dampak pemgurasan dari IPA Lipan aliran terganggu wilayah Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan APT Pranoto, Perum Pinang Bahari, Perum Pesona Mahakam, Jalan KH Harun Nafsi, Perum BPK, Perum Samarinda Hill, Jalan HM Rifadin, Perum Grand Tamansari, Harapan Baru, Perum H Saleh, Wilayah Loa Janan Ilir, Wilayah Simpang Pasir Palaran, Wilayah Mangkupalas, Perum Palaran City dan sekitarnya.

“Diimbau kepada masyarakat pelanggan di wilayah tersebut diatas bisa menampung air sebagai persediaan, karena selama pengurasan berlangsung aliran distribusi alami gangguan,” terangnya.

Permohonan maaf atas terganggunya layanan ini, diupayakan pengurasan bisa selesai secepatnya. Sebagai info biasanya dialiran pertama pasca pengurasan dan saat dialirkan akan terjadi kekeruhan karena endapan lumpur dalam pipa akan terbawa arus, namun jika air dalam pipa penuh dan aliran normal akan jernih dengan sendirinya.

Untuk informasi dan pelaporan bisa hubungi hotline kami di 0541-2088100 atau Chat WA ke 0811553536 dan 0811552226. (*/adv)

Kunjungan Menteri LHK Tunjukkan Keseriusan Pemerintah Bangun IKN

Penajam – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nubaya Bakar mengunjungi lokasi pembangunan pusat gedung pemerintahan calon Ibu Kota Negara (IKN) baru, di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Sabtu (3/4/2021).

Kunjungan Menteri LHK ini dimaksudkan melihat kondisi lingkungan di IKN dan hutan mangorove yang ada Pulau Kalimantan khususnya Kaltim. Pasalnya, lingkungan merupakan hal penting dalam keberlangsungan hidup tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan.

Menurut Siti Nurbaya Bakar faktor lingkungan menjadi alasan utama rencana pemindahan IKN ke Kaltim. Minimnya, ruang terbuka hijau sebagai kawasan resapan air tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut menyebabkan munculnya sejumlah persoalan lingkungan seperti banjir hingga semakin minimnya ketersediaan air bersih bagi penduduk. Padahal, air merupakan kebutuhan utama dan mendasar tiap manusia.

Siti beralasan dalam proses pembangunan IKN pemerintah tidak hanya berfokus kepada infrastruktur fisik semata melainkan aspek lingkungan juga menjadi perhatian serius. Bagaimana menciptakan lokasi IKN menjadi daerah berkembang yang berwawasan lingkungan.

“Kita sudah lihat, tentu akan menjadi evaluasi. Mana saja spot spot yang berlubang akan segera dilakukan penghijauan tidak hanya di lokasi IKN saja tetapi juga nanti kita lihat bagaimana mangrove dan kawasan delta,” sebutnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun yang turut mendampingi mengapresiasi kunjungan Menteri LHK tersebut dan menyebutnya sebagai perhatian terhadap percepatan proses pembangunan IKN terlebih dari segi lingkungan.

Menurutnya, pemerintah provinsi dan daerah akan berupaya maksimal menyiapkan segala keperluan pendukung termasuk penghijauan lahan di sekitar lokasi IKN dengan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah serius pemerintah yang menargetkan kembali dimulainya proses pembangunan IKN di tahun ini. Tentu melalui proses perancangan yang matang baik sisi infrastruktur dan lingkungan maka hasilnya akan maksimal,” tuturnya. (*/adv)

« Previous Page — Next Page »