Suparno Soroti RTH Samarinda

SAMARINDA – Dinamika perkembangan Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur nampaknya terkendala ruang terbuka hijau (RTH) sebab di Samarinda belum mencapai target. Proporsi RTH di setiap perkotaan lazimnya memiliki kawasan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah perkotaan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda Suparno mengatakan, Samarinda sampai saat ini hanya memiliki luas RTH berkisar dua belas lebih persentasenya.

Politisi PAN ini menilai kawasan ruang terbuka hijau jauh dari hasil yang diimpikan oleh masyarakat. Upaya menjaga keselarasan antara ruang terbangun dan kawasan ruang terbuka hijau masih belum optimal.

“Pada dasarnya persoalan itu sama, hanya saja tingkat untuk menyelesaikan masalah perlu adanya sinergitas,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Suparno

Dikatakan Suparno, penataan Samarinda masih menjadi perhatian utamanya, sebagai upaya menyediakan kawasan yang tertata dengan baik.

“Coba lihat di sekeliling Samarinda, masih minim penyediaan kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Idealnya, kawasan RTH itu harus menjadi perhatian sebagai upaya menyediakan ruang terbuka untuk masyarakat, tapi ruang tersebut terlihat rindang dengan berbagai pohon-pohon yang hijau, itu tentunya dilakukan oleh pemkot Samarinda,” sebut Suparno.

Pria yang akrab disapa Parno tersebut menuturkan, terkait izin banguan liar harus menjadi perhatian. Pihaknya pun akan menindak tegas hal tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait.

“ketika RTH Samarinda banyak tentu bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih Samarinda berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) yang direncanakan Pemerintah pusat,” tutupnya. (man)

Sekwan Berjanji Berbenah Untuk Perbaikan

Samarinda – Menanggapi Inspeksi Dadakan (Sidak) Wali Kota Samarinda, Andi Harun ke Kantor DPRD Samarinda melihat kedisiplinan pegawai, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Samarinda, Agus Tri Sutanto berterimakasih atas kegiatan yang dilakukan pemimpin anyar itu.

Menurutnya, Sidak yang berlangsung sekira pukul 11.39 wita pada Senin (29/3/2021) itu membantunya dalam melakukan pendisiplinan pegawai, baik itu Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH), Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Terima kasih atas evaluasi yang dilakukan oleh pak Wali, setidaknya hal ini dapat mendisiplinkan pegawai,” kata Agus Tri saat ditemui di ruang kerjanya.

Berbagai macam kritikan masuk ke pihaknya, di antaranya mengenai absensi yang belum mengandalkan kemajuan teknologi, sehingga menimbulkan persoalan absensi. Dalam hal ini Agus mengemukakan absen menggunakan pola manual itu dilakukan turut mencegah potensi penyebaran Covid-19, namun terkait persoalan tandatangan yang diwakilkan, ia menegaskan bakal menindak tegas pegawai tersebut.

“Saya akan lakukan pemberhentian kalau misalnya ketahuan,” tegasnya

Dirinya secara pribadi dan seluruh pegawai DPRD Samarinda akan berbenah untuk hal yang lebih baik. Dan dalam waktu dekat akan melaporkan hal tersebut kepada Wali Kota Samarinda.

“Kami harus berterima kasih dengan Sidak itu kami tahu kesalahan kami. Dan kami akan perbaiki untuk kedepannya,” (man/adv)

Edukasi Masyarakat, Jasa Raharja Gandeng PWI Kaltim

SAMARINDA – Selama ini, ada saja masyarakat belum paham tentang keberadaan PT Jasa Raharja yang mendapat tugas negara sebagai pemberi perlindungan dan santunan kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum seperti bis, kapal laut, dan pesawat terbang. Hal itu sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964, PT Jasa Raharja.

Agar keberadaan perusahaan pelat merah ini semakin dikenal, jajaran Jasa Raharja Perwakilan Samarinda) bertandang ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim di Jalan Biola Samarinda, Kamis (1/4/2021

“Kami sengaja datang ke sini dengan tim humas, untuk silaturahmi sekaligus ingin menjalin kerja sama yang baik dengan PWI Kaltim,” sebut Agung Abimanyu, kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Samarinda.

Kedatangan Agung bersama Pelaksana Humas Imam Mukhtar Rofi dan Pj. Human Capital dan Umum Surya Adisaputra, disambut Ketua PWI Kaltim Endro S. Efendi, beserta sekretaris PWI Kaltim, Wiwid Marhaendra Wijaya.

Dikatakan Agung, perusahaan yang dipimpinnya ingin menjalin kerja sama yang baik dengan para wartawan dan media yang ada di Kaltim. Menurutnya, PWI bisa menjadi salah satu organisasi yang bisa menjembatani hal tersebut.

“Mudah-mudahan, dalam waktu dekat, kita bisa membuat acara bersama, antara Jasa Raharja dan PWI Kaltim,” sambungnya.

Dikatakan, Jasa Raharja Perwakilan Samarinda membawahi beberapa daerah yakni Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat. Harapannya, dengan kerja sama yang baik antara Jasa Raharja dengan media massa, masyarakat akan semakin teredukasi tentang apa saja layanan Jasa Raharja.

Dikatakan, Jasa Raharja bertugas memberi perlindungan keselamatan bagi pengguna jalan raya, mulai dari pejalan kaki, motor hingga mobil bila terlibat insiden kecelakaan. Jaminan yang diberikan meliputi pengobatan di rumah sakit, hingga santunan yang wajib diberikan negara terhadap warga yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan.

Syarat mengajukan klaim asuransi dari Jasa Raharja, hanya perlu melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Pengurusan wajib dilakukan ahli waris. Sementara waktu pencairan santunan paling lambat 3 hari untuk korban meninggal dunia, sementara korban luka-luka secara otomatis menjadi tanggungan Jasa Raharja.

Menanggapi hal itu, Ketua PWI Kaltim Endro S. Efendi menyambut baik keinginan pihak Jasa Raharja. “Kami terbuka bekerja sama dengan siapa saja, apalagi tujuannya untuk kebaikan bersama,” katanya.

Endro berharap, para wartawan bisa diberikan edukasi khusus tentang layanan Jasa Raharja. “Jangankan masyarakat awam, wartawan saja mungkin ada yang belum paham bagaimana mengurus santunan kecelakaan di Jasa Raharja,” ujarnya.

Ia pun berharap, kerja sama dengan PWI bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Endro juga menyarankan, kerja sama juga bisa dilakukan dengan konstituen Dewan Pers lain misalnya dari asosiasi perusahaan seperti Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Serikat Penerbit Pers (SPS). (**)

PHM Mulai Proses Sail Away Jacket Proyek JSN

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) selaku operator di Wilayah Kerja (WK) Mahakam, dengan dukungan SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) selaku induk usaha, mengumumkan pada 30 Maret 2021 telah melaksanakan tahap pertama proses sail away (melayarkan ke laut) jacket (kaki) anjungan lepas pantai untuk proyek Jumelai, North Sisi, North Nubi (JSN). Proyek pembangunan tiga anjungan lepas pantai ini memiliki nilai investasi sebesar USD 105 juta (hanya untuk pembangunan tiga anjungan, di luar biaya pengeboran), ditargetkan dapat mendukung 20% produksi WK Mahakam pada 2024.

Berlokasi di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, tahap pertama proses sail away jacket anjungan JML1 telah dilaksanakan untuk menempuh perjalanan laut menuju perairan Kalimantan Timur. Selanjutnya jacket akan dipasang di Lapangan South Mahakam yang berada di lepas pantai. Jacket JML1 ini memiliki berat 565 ton, dengan keseluruhan berat untuk ketiga jacket mencapai 2.000 ton. Bila digabungkan dengan pile dan conductor pipe ketiga jacket tersebut, total berat material dalam sail away ini mencapai 5000 ton. Selanjutnya, pada pertengahan April 2021, jacket untuk anjungan lepas pantai WPS3 dan WPN4 yang keduanya berada di Lapangan Sisi Nubi akan menyusul dikirim ke lokasi. Setelah itu akan dilakukan pemasangan instalasi pipeline menuju fasilitas terpasang sepanjang 16 kilometer.

Agus Amperianto, General Manager PHM, berharap produksi migas dari proyek ini akan mampu menopang produksi WK Mahakam.

“Pada saat produksi puncak, kontribusi dari ketiga anjungan ini diharapkan akan mencapai 120 MMscfd,” katanya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, walau berlangsung di tengah pandemi COVID-19, secara umum kemajuan pekerjaan Proyek JSN masih sesuai target.

Luky A. Yusgiantoro, Kepala Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas SKK Migas menyambut baik tercapainya kegiatan sail away jacket JML1 sebagai salah satu milestone utama untuk realisasi proyek JSN tersebut di tengah masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini merupakan upaya SKK Migas dan KKKS untuk mendukung pencapaian target produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030.

Selanjutnya SKK Migas mendorong agar milestone berikutnya seperti sail away jacket untuk dua anjungan lepas pantai lainnya (WPS3 dan WPN4) bisa dicapai sesuai dengan tata waktu yang direncanakan, begitu juga dengan milestone terkait instalasi topside platform, hook-up dan pencapaian target Ready for Drilling (RFD) untuk ketiga anjungan di akhir 2021.

Proyek JSN diharapkan selesai pada kuartal IV tahun 2021. Hingga tanggal 23 Maret 2021, proyek ini telah menghasilkan 1.248.800 jam kerja yang aman tanpa Lost Time Injury (LTI). (*/adv)

Silaturahmi ke Kejati, Wali Kota Minta Bantuan Penyuluhan Hukum

SAMARINDA- Wali Kota Samarinda, Andi Harun didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin mengunjungi Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Samarinda Seberang dan bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, Deden Riki Hayatul Firman, Selasa (30/3/2021).

“Silaturahmi ke Kejati ini dalam rangka meminta bantuan dalam hal penyuluhan hukum untuk kepentingan kelancaran pembangunan terutama di dalam bidang Tata Usaha Negara,” kata Wali Kota.

Sementara Kepala Kejati Kaltim, Deden Riki menyambut baik pertemuan tersebut dan mendukung kebijakan Wali Kota.

“Kami siap memberi bantuan hukum seperti tunggakan-tunggakan pajak yang belum terbayar, kami siap untuk tagihkan,” sambut Deden Riki.

Sebelumnya, Andi Harun juga sempat mengadakan pertemuan dengan Kepala Kejari menyangkut masalah perpajakan dan pengamanan aset negara. (***)

« Previous Page — Next Page »