Walikota Samarinda Tinjau Langsung Titik Banjir

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun terus berupaya mencari solusi menangani banjir yang kerap terjadi. Didampingi Asisten II drg Nina Endang Rahayu, Asisten III Ali Fitri Noor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hero Mardanus Satyawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ananta Fathurazzi, Kepala Bagian (Kabag) Infrastruktur Hambali, serta Kabag Humas dan Protokol Idfi Septiani, wali kota meninjau langsung ke lapangan, Selasa (27/4/2021).

Kunjunga n diawali dengan meninjau sistem drainase di bawah Flyover Air Hitam di Samarinda Ulu. Kemudian dilanjutkan ke simpang Sempaja, Jalan PM Noor, hingga di simpang Jalan DI Panjaitan. Termasuk sungai mati samping swalayan GBE yang telah dibuka selebar dua meter.

Titik pertama ditinjau di bawah Flyover Air Hitam. Andi Harun mengungkapkan banjir yang sering terjadi banjir di kawasan tersebut hingga ke Jalan Ir H Juanda, depan Kantor Imigrasi karena sistem drainase yang tertutup di bawah Flyover. Hal ini kemungkinan disebabkan ada tumpukan sampah. Kemudian di pertemuan antara Jalan Letjend Soeprapto dan Jalan Ir H Juanda, ada pipa melintang, sehingga jika tidak terbuka drainasenya sehingga sangat sulit untuk pembersihan sampah pada drainase.

“Sumbatan dari tumpukan sampah inilah yang membuat air meluap keluar dan terjadi banjir hingga ke Jalan Ir H Juanda depan Imigrasi,” ucap Andi Harun.

Untuk mengatasi banjir di kawasan itu, Andi Harun menginstruksikan ke Dinas PUPR untuk membangun drainase dengan crossing dari arah Jalan AW Sjahranie ke arah Jalan Ir H Juanda.

“Jadi aliran air akan dibuang langsung ke Sungai Mahakam. Perencanaannya akan disusun di APBD Perubahan 2021, dan pembangunan di APBD Murni 2022,” jelasnya.

Saat melakukan peninauan di simpang Sempaja yang memang menjadi langganan banjir, Andi Harun mengatakan ada aliran air yang melintas dari drainase di sebelahnya. Selain itu aliran air dari arah Jalan AW Sjahranie juga menyilang ke arah sekitar Puskesmas.

Menurutnya, perlu perhatian adanya sistem perpipaan di gorong-gorong Jalan DI Panjaitan sisi simpang Sempaja hingga ke arah Indomaret yang masih ditemukan pipa besar.

“PDAM (Perumdam Tirta Kencana, Red) tidak ada dananya. Estimasinya sekitar Rp1 miliar. Saya sudah minta Pak Hero masukkan di kegiatan kita di Bankeu (Bantuan Keuangan, Red). Insya Allah tahun ini clear, habis Lebaran lelang,” katanya bersemangat.

Sementara saat meninjau di Jalan DI Panjaitan, Andi Harun langsung menuju ke Sungai Mati di Jalan PM Noor, samping swalayan GBE. Dia ingin memastikan laporan dari Dinas PUPR atas instruksinya dulu, bahwa telah membebaskan lahas selebar dua meter

“Dinas PUPR mengatakan telah dibuka selebar dua meter. Tapi memang tidak sepenuhnya, karena belum selesainya pembebasan rumah warga di atas Sungai Mati tersebut. Jadi kita akan tunggu pembayarannya selesai dulu,” terang Wali Kota.

Walaupun demikian, aliran akan tetap dibuka dengan lebar dua meter sambil menunggu proses penggantian yang dananya sudah ada.

“Kita bisa lihat bagaimana skenario air sebelum maupun sesudah bukaan dua meter tadi. Nanti akan lebar setelah masalah sosial selesai tahun ini,” kata Wali Kota.

Dikatakannya, dana sudah tersedia dan hanya menunggu waktu sesuai aturan. Kemudian akan dibebaskan semua yang di atas sungai mati. Dua meter bukaan yang ada saat ini menurut Andi Harun sudah sangat membantu.

“Banjir kemarin sudah menjadi aliran alternatif air,” ungkap Andi Harun.

Begitu pula dengan proyek crossing drainase di depan Masjid Babul Hafazhah yang membelah simpang Jalan DI Panjaitan, dipastikan selesai tahun ini. Pekerjaan tersebut membutuhkan sekitar Rp2 miliar.

Andi Harun mengatakan titik banjir yang didatangi itu untuk mengetahui problem teknis yang ada di lapangan. “Ini tidak bisa dilihat semua di atas meja. Makanya saya langsung cek ke lapangan. Semua titik yang saya datangi, langsung saya buatkan alternatif kebijakannya dan perintahkan Dinas PUPR untuk segera menindaklanjutinya,” pungkas Andi Harun. (*/dw)

Sinergi dengan BI, Pemkab Kutim Siap Bentuk TPP2D

SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mendukung rencana pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPP2D) yang bertujuan untuk mendorong akselerasi mengenai elektronifikasi pemerintah daerah.

“Alasannya karena pelaksanaan program elektronifikasi pemerintahan dapat mendorong birokrasi yang efisien seperti proses pelayanan perizinan dan pembayaran pajak yang telah menggunakan sistem elektronifikasi, serta mengurangi biaya pelayanan. Saya akan koordinasikan dengan BPKAD dan bagian hukum Setkab Kutim untuk menyukseskan pembentukan TPP2D,” jelas Ardiansyah saat menerima kunjungan kerja dari Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Yudhistira di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim kawasan Bukit Pelangi, Selasa (27/4/2021).

Ardiasyah menambahkan pembentukan TP2DD dapat memberikan kemudahan transaksi dengan basis digital. Untuk ke depannya digitalisasi terkait elektroniksasi pemerintah daerah dapat dilakukan sehingga digitalisasi ini dapat terwujud.

“Kita sudah tidak lagi menggunakan uang tunai tapi menggunakan digitalisasi elektronik melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (Qris),” bebernya.

Sebelumnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Yudhistira mengutarakan jika dibentuknya TPP2D di pemerintah daerah untuk perluasan digitalisasi guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Golnya mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional. Hal ini diwujudkan dengan keanggotaan BI sebagai Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021,” tegasnya.(*/hm13)

Mohammad Novan Tanggapi Rencana Pemindahan TPA Bukit Pinang

Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana melakukan pemindahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu ke TPA Sambutan tahun depan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat memimpin rapat koordinasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie menyebut harus segera direalisasikan dan mendukung penuh . Bahkan menrutnya tidak perlu menunggu tahun depan untuk bisa disegerakan direalisasikan. Meski demikian harus adakesiapan di TPA Sambutan saat ini.

“Kalau saya sangat setuju, bahkan kalau bisa dipercepat bukan menunggu tahun depan yang penting segera dipindahkan,” katanya kepada media ini saat ditemui di kantornya jalan Basuki Rahmad

Lebih lanjut, Anggota DPRD Samarinda dapil Samarinda Ulu ini menyebut kondisi TPA Bukit Pinang sangat over kapasitas, bau yang tak sedap hingga ke pemikiman warga bahkan saat hujan. Bicara dampaknya pun sangat penting karena melihat polusi udara yang ditimbulkan dan yang lain.

“Paling mudah dilihat asap di TPA Bukit Pinag setiap hari ada. Banyangkan kita membakar saja tak boleh dan alasan dari dinas terkait api muncul sendiri. Kalau pagi hingga siang hujan kan tidak mungkin bisa muncul pembakaran sendiri,” ujarnya

Dia menambahkan, terkait kodisi asap dan kebakaran sampah, pihaknya sudah mengkonfirmasi pihak terkait namun mendapatkan jawaban hal itu terbakar secara alami. Yang yang menjadi persoalan, kenapa kejadian bisa terjadi setiap harinya.

“Dan ini sangat mengganggu baik bagi kesehatan dan lalu lintas digunung itu saat terjadi kabut asap akibat sampah. Saya setiap hari melalui jalur itu merasakan langsung terlebih warga sekitar. Dengan adanya TPA Sambutan mudah-mudah menjadi solusi dan yang penting akses jalan yang didorong agar bisa masuk hingga ke dalam TPA,” tutupnya. (*/man)

Dirut PDAM Tirta Tuah Benua Laporkan Kinerja 2020

SANGATTA – Direktur PDAM Tirta Tuah Benua (TTB) Kutai Timur (Kutim) Suparjan bersama jajaran melaporkan hasil kinerja sepanjang tahun 2020 ke Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di ruang Kerja Bupati Kutim, Selasa (27/4/2021).

Untuk laporan keuangan PDAM TTB Kutim sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan pendapat wajar yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebagaimana dinyatakan dalam laporan auditor independen 1 Maret 2021. Kemudian untuk laba atau rugi per tahun 2020, PDAM TTB Kutim mengalami peningkatan pendapatan.

“Di 2019 PDAM TTB Kutim hanya meraup Rp 72 miliar, sementara di 2020 melonjak menjadi Rp83 miliar,” ujarnya.

Suparjan juga menjelaskan data teknis pelayanan cakupan air IPA PDAM TTB Kutim di 2020 sudah mencapai 645 liter per detik dengan produksi air (m3) mencapai 13.844.242 dengan 21 IPA terpasang.

“Jumlah air yang didistribusikan ada 13.633.145. Rata-rata harga jual air Rp 7.669, sementara harga pokok air ada Rp 7.890,” jelasnya.

Kini PDAM TTB Kutim sudah melayani 18 kecamatan yang terdiri dari 49 desa. Untuk cakupan pelayanan administrasi di 2020 sudah 42 persen dari jumlah penduduk di Kutim sebesar 424.334 jiwa. Untuk jumlah sambungan (SL) ada 33.276, sementara untuk jiwa terlayani sebesar 182.020 jiwa atau sekitar 38.482 KK.

Selanjutnya terkait masalah yang timbul di 2020 mempengaruhi kegiatan usaha PDAM TTB Kutim ada tiga faktor yakni masih rendahnya beberapa nilai kinerja PDAM pada aspek keuangan dalam ratio biaya operasi terhadap pendapatan operasi sehingga harus meningkatkan efisiensi secara berkala melakukan evaluasi atas bebab produk air. Kedua, defisit anggaran di Pemkab Kutim sehingga program PDAM tertunda. Terakhir, dari 21 IPA hanya 13 IPA (61,90 persen) yang telah menggunakan daya PLN.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman pun mengapresiasi hasil laporan kinerja PDAM TTB Kutim.

“Saya akan pelajari dulu untuk segera disahkan secara hukum. Intinya saya apresiasi ada tren kenaikan pendapatan PDAM TTB Kutim meskipun di tengah pandemi Covid-19 tetap mengendepankan pelayanan prima untuk masyarakat Kutim,” tegasnya. (*/hm3)

Komisi III Rekomendasikan Pidanakan PT ADB dan PT FBL

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin menyampaikan, Komisi III merekomendasikan PT Anugrah Dondang Bersaudara (ADB) dan PT Fajar Baru Lines (FBL), membayar ganti rugi serta dipidanakan setelah tongkang Batubara Prima Sakti 06 menabrak jembatan Dondang di Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara (Kukar), pada pukul 23.30 Wita, Selasa (2/3/ 2021) lalu.

Hal itu dikatakan Syafruddin usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama OPD Pemprov Kaltim dengan pihak PT Anugrah Dondang Bersaudara dan PT Fajar Baru Lines, di ruang rapat Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/4/2021)

Diungkapkan Syafruddin, salah satu hasil rapat adalah mengajukan ke jalur hukum dan bisa dipidanakan. Hal ini dilakukan karena jembatan merupakan objek vital. Apalagi jembatan ini sudah berulangkali ditabrak dan tidak menutup kemungkinan akan ambruk.

“Komisi III mendorong adanya pengusaha angkutan sungai yang menabrak jembatan ditindak keras dan tegas,” kata Syafruddin.

Politisi PKB ini menjelaskan, dana ganti rugi yang dialokasikan ini terbagi dalam dua kali penganggaran. Pertama Rp1 miliar, dan kedua Rp 3 miliar. Tambahan Rp3 miliar tersebut merupakan garansi biaya ganti rugi dan syarat melepas ponton untuk berlayar.

“Serta jaminan jika sewaktu-waktu ponton kembali menabrak, meki hal tersebut tidak kita harapkan,” kata Syafruddin.

Dikatakan Syafruddin, besaran ganti rugi ini juga dikritisi karena rapat membahas penetapan angka ganti rugi yang sepihak. Selain itu, model perbaikan terhadap kerusakan jembatan tidak melibatkan tim ahli independen yang berasal dari universitas.

Menurutnya, perlu ada tim ahli UWGM atau Unmul agar perbaikan kerusakan jembatan Dondang bisa tepat sasaran.

Dikatakan Syafruddin, menurut komisi III, perbaikan jembatan belum terlalu kuat dan kokoh untuk mengantisipasi terjadinya kejadian serupa pada jembatan Dondang. (*/adv)

« Previous Page — Next Page »