Kabupaten Mahulu Zona Hijau Covid-19 di Propinsi Kaltim

SAMARINDA – Salah satu Kabupaten di Propinsi Kaltim yakni Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) menjadi zona hijau penularan Covid-19 di Kaltim. Dari update data yang dirilis oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim menunjukkan data 0 (nol) penularan kasus Covid-19 di kabupaten termuda di Kaltim ini.

Update perkembangan Covid-19 di Kaltim per Kamis 20 Mei 2021. Terkonfirmasi positif bertambah 100 kasus, dengan Kota Balikpapan tertinggi 41 kasus sehingga jumlah keseluruhan 70.504 kasus.

Sementara pasien yang sembuh 91 orang, sehingga jumlah keseluruhan 67.707 pasien. Dan meninggal dunia 1 orang, sehingga total 1.692 orang. Sementara pasien dalam perawatan 8 orang, sehingga total 1.108 pasien.

“Ini semua berkat kerja keras semua pihak dalam mematuhi protokol kesehatan menerapkan 5M. Kita berharap kondisi tetap stabil. Tidak ada lonjakan setelah lebaran seperti tahun lalu,” kata Yudha Pranoto sekretaris Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kaltim, yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim, Kamis (20/5/2021)

Yudha berpesan masyarakat tidak boleh lengah dan merasa kuat, sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini perlu terus disosialisasikan, karena bahaya penularan masih mengancam.

“Jangan lupa 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta ikuti anjuran pemerintah mentaati PPKM berbasis mikro,” paparnya.

Hal senada disampaikan Juru Bicara Satgas Covid-19 Kaltim, Andi M Ishak, yang mengatakan bahwa hal ini merupakan perkembangan yang baik. Namun, tetap harus diantisipasi, karena pergerakan orang yang masih cukup tinggi.

Pihaknya pun saat ini kita juga masih mengantisipasi adanya dampak dari penutupan laboratorium PCR selama perayaan Idulfitri kemarin. Dengan adanya penghentian sementara operasional ini, kecenderungan laporan kasus-kasus menjadi rendah. Selain itu laporan hasil tes yang belum realtime.

“Dampak arus balik tidak cukup jika dilihat dalam 2 minggu saja. Paling tidak apakah akan terlihat sampai 1 -2 bulan ke depan, kalau dalam dua bulan ke depan tidak terjadi lonjakan signifikan, berarti kita tidak terlalu terpengaruh dengan adanya arus mudik,” ujarnya.

Satgas penangan Covid-19 saat ini telah melakukan upaya dalam mencegah penularan kasus yang bersumber dari arus balik pemudik. Salah satunya dengan melakukan tes antigen acak terhadap pemudik yang kembali ke Kaltim.

Perpanjangan Pelaksanaan PPKM Mikro pun dipandang penting dalam upaya mempertahankan capaian yang ada saat ini. Karena dalam Instruksi Gubernur yang mengacu pada Instruksi Mendagri, ada poin yang berisi soal penyediaan rumah aman, hingga isolasi mandiri bagi pelaku perjalanan. (hel)

Ketua Umum TP PKK Pusat Kunjungi Berau

Tanjung Redeb – Tim Penggerak (TP) PKK menjadi mitra pemerintah dari tingkat pusat hingga desa guna melaksanakan programnya membantu program-program pemerintah, khususnya program pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Melayani ibu-ibu hamil, anak balita. Sehingga kesehatan masyarakat terutama perempuan dan anak-anak balita dapat terwujud.

Hal itu disampaikan Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Berau, Jumat (21/5/2021) tadi pagi. Dalam kunjungan ini dirangkai juga dengan pemberian bantuan masker sebagai bentuk dukungan dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Bumi Batiwakkal, dan kegiatan dipusatkan di Balai Mufakat.

Hadir dalam kunjungan kerja ini Sekretaris II TP PKK Pusat Lisna Ardian, Ketua Umum TP PKK Kaltim, Norbaiti Isran Noor, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas dan para pengurus TP PKK Berau.

Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian juga menyampaikan apresiasi atas sambutan yang telah diberikan. “Kunjungan ini untuk melihat dari dekat kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah, sekaligus memberikan masukan atas program yang dijalankan TP PKK di daerah – daerah” ujarnya.

Ditegaskan juga bahwa TP PKK siap memberikan dukungan kepada daerah yang memiliki program unggulan. Terlebih dalam pemberdayaan balita, generasi muda dan ibu hamil.

“Anak-anak kitaa adalah generasi yang akan membangun daerah dan negara ke depan. Karena di tangan merekalah, kita titipkan negara Indonesia, sebagai manusia yang sehat yang kuat, bisa bersaing dengan negara-negara yang lebih maju” pungkasnya. (*/rz)

Polri Tandatangi Kerja Sama Dengan Uniba

BALIKPAPAN – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan penandatangan kerja sama Universitas Balikpapan (Uniba) di Aula Putri Aji Karang Melenu, Uniba, Senin (26/4/2021).

Kerja sama ini merupakan salah satu terobosan yang dibuat Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, sejak terpilih menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Jenderal Polisi Tito Karnavian. Terobosan dituangkan ke dalam Program 100 hari kerja, salah satu Program tersebut adalah menjadikan SDM POLRI yang unggul di era police 4.0 berupa perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri.

Penandatanganan kerja sama antara POLRI dgn UNIBA dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan personil Polri pada umumnya dan Personil Polda Kaltim Pada khususnya.

“Polri sangat bersyukur dengan adanya kerjasama ini, ini menunjukan bahwa Uniba juga memiliki kepedulian yang tinggi dalam melakukan pembinaan anggota Polri ” kata AsSdm Kapolri dalam sambutannya yang dibacakan oleh Brigjen Pol Sri Eko Pranggono , Sik.

Penandatanganan dilakukan oleh Brigjen Pol Sri Eko Pranggono mewakili AsSdm Kapolri dan selalu Rektor Universitas Balikpapan dengan disaksikan oleh Waka Polda Kaltim Hariyanto, Pembina YAPENTI- DWK Uniba Prof Dr H. Rendy Susiswo Ismail serta PJU Polda Kaltim.

” Uniba ini laksana rumah sendiri bagi anggota Polda Kaltim, karena seperti tradisi bahwa bagianggota Polri itu klu kuliah ya di Uniba ‘ kata M Isradi Zainal. (*)

Pemkab PPU Ikuti Peringatan Harkitnas 2021 Secara Virtual

PENAJAM – Jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti pelaksanaan Upacara dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2021 yang dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis, (20/5/2021) pagi di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU.

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas 2021 ini diselenggarakan pukul 08.30 WITA dari lapangan parkir utama Kominfo. Adapun pada peringatan Harkitnas ke-113 tahun ini mengambil tema “Bangkit! Kita Bangsa yang Tangguh!”

Tampak hadir dalam kegiatan ini, Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten PPU, Surodal Santoso, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan PPU, Ahmad Usman, Kepala Bapelitbang PPU, Fatmawati dan sejumlah pimpinan Forkopinda di lingkungan Pemkab PPU.

Sementara, tujuan dari peringatan Harkitnas tahun 2021 ini adalah untuk terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan semangat gotong royong kita sebagai andasan dasar dalam melaksanakan pembangunan. Dan selalu optimistis menghadapi masa depan, untuk mempercepat pulihnya bangsa kita dari pandemi Covid-19 dalam semangat “Bangkit! Kita Bangsa yang Tangguh!”. (*/adv)

Wakil Bupati PPU Berikan Penghargaan Kepada 21 OPD di PPU

PENAJAM – Sebanyak 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima penghargaan atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 di aula Kantor Bupati PPU, Rabu (19/05/2021). Tampak Wakil Bupati PPU Hamdam, menghadiri serta memberikan penghargaan tersebut ke OPD masing-masing.

Dari 21 OPD yang di evaluasi tersebut ada dua OPD meraih kategori Sangat Memuaskan dengan Nilai 91,77 dan 91,70. Untuk kategori Memuaskan ada lima OPD dengan nilai yang diraih 80,19 sampai dengan 88,70. Sedangkan untuk tujuh OPD meraih kategori Sangat Baik dengan nilai antara 70,49 sampai dengan 79,94.

Kemudian empat OPD meraih kategori Baik dengan nilai antara 60,95 sampai dengan 67,50. Lalu                satu OPD dengan kategori Cukup/Memadai dengan nilai 57,36 serta ada dua OPD kategori Kurang dengan nilai 34,37 dan 37,94.

Pada kesempatan ini Wakil Bupati PPU Hamdam mengatakan, SAKIP merupakan suatu birokrasi untuk menetapkan program dan kegiatan yang berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat. SAKIP juga salah satu katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP itu sendiri, dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi Pemerintah sesuai dengan sasaran Pembangunan Nasional serta Daerah.

“Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi Pemerintah dalam hal ini SKPD dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya,,” ucap Hamdam

Lanjut Hamdam, secara umum hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan terdapat setidaknya empat permasalahan utama yang menjadi penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas. Pertama, tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi hasil. Kedua, ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur. Ketiga, program atau kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran. Yang keempat, merupakan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Jauh lebih dalam Hamdam menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka langkah nyata yang perlu ditempuh oleh setiap instansi Pemerintah yaitu perlunya memperbaiki rumusan tujuan atau sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan berorientasi hasil. Memastikan bahwa turunan kinerja telah ditetapkan sampai ke level organisasi terkecil dengan memanfaatkan logic model yang berfokus pada pencapaian tujuan/sasaran, sehingga terwujud perencanaan pembangunan yang terintergrasi.             Berdasarkan Integrated Development Plan tersebut, dilakukan refocusing atas program dan kegiatan yang akan mendukung tercapainya tujuan/sasaran secara efektif dan efisien.

” Perlu melakukan monitoring dan evaluasi SAKIP ini secara berkala sehingga terwujud pembangunan berorientasi hasil yang berkesinambungan. Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk melihat sejauh mana suatu instansi Pemerintah melaksanakan dan memperhatikan kinerja organisasinya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut perlu melakukan pemberian peringkat,” terang Hamdam.

Dengan adanya pemeringkatan ini diharapkan dapat mendorong Kepala SKPD untuk secara konsisten dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja hasil orgasnisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan oleh SKPD, maka dilakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 terhadap 21 SKPD, evaluasi ini diharapkan dapat mendorong masing-masing SKPD secara konsisten meningkatkan AKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sesuai RPJMD.

Hamdam pun berpesan agar Kepala SKPD terus memperbaiki capaian kinerjanya, bahkan bagi SKPD yang memperoleh predikat AA atau Sangat Memuaskan agar tetap mempertahankan dan selalu berbenah untuk perbaikan ke depan.

” Mari kita berpegang pada pedoman menuju tata kelola Pemerintahan yang baik sesuai harapan dalam reformasi birokrasi. Mari kita jadikan tata kelola berbasis kinerja sebagai budaya, menjadi pedoman dalam mereformasi birokrasi yang berfokus pada efektifitas, efisiensi, dan prioritas pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten PPU ini,” pungkasnya. (*/adv)

« Previous Page — Next Page »