Hadiri Paripurna LKPj Andi Harun Akan Serius Tangani Banjir

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2021 dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Samarinda Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020, dan Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kumulatif Terbuka Tahun 2021, Jumat (30/4/2021) malam

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyebut ada tiga poin catatan strategis yang direkomendasikan DPRD. Pertama, DPRD menilai Pemkot belum serius dalam menangani banjir, kedua penerangan jalan, dan ketiga meminta kepada Pemkot agar berjuang mendapatkan APBN.

“Pertama-tama Pemkot mengucapkan terima kasih atas saran dan rekomendasi dari teman-teman Pansus LKPj yang kemudian menjadi rekomendasi DPRD. Banjir adalah prioritas kita dan tahun ini kita sudah mulai melaksanakan penanganan banjir di beberapa titik yang selama ini kerap jadi langganan banjir,” ungkap wali kota.

Ada tiga titik yang diutamakan di Tahun 2021 yakni simpang empat Lembuswana, simpang empat sempaja, Jalan DI Panjaitan.

“Saya berharap kepada seluruh warga Kota Samarinda, mohon bersabar karena di dalam kegiatan pengendalian banjir memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Berbeda kalau bicara masalah pengendalian sampah, dananya cukup terbatas tetapi kita bisa dijalankan. Apalagi dibantu dengan sinergi masyarakat, Insyaallah Samarinda akan bersih,” terang AH Sapaan akrabnya.

Selain pengendalian banjir, Pemkot juga akan fokus pada penerangan jalan dalam kota, karena dinilainya Samarinda masih minim penerangan.

“Insyaallah di APBD Perubahan, kita sudah mulai mencicil karena anggaran terbatas jadi kita bagi-bagi ada sebagian banjir, ada sebagian penerangan, dan ada sebagian kebersihan,” pungkasnya. (adv/man)

Andi Harun Ikut Rakor Penanganan Covid-19 Virtual Dengan Mendagri

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda , Andi Harun melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 persiapan Idulfitri dengan Kepala Daerah dan Forkopimda, melalui virtual di lantai 2 ruang Rapat Wali Kota Balaikota Samarinda, Senin (03/05/2021) siang.

Dalam kesempatan itu wali kota didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota dr Ismid Kusasih juga Plt Kepala BPBD Kota Samarinda Wahidhudin. Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan penanganan pandemi Covid-19 menjelang Idulfitri.

Disampaikan Mendagri, sholat Idulfitri 1 Syawal 1442 H/2021 yang berada di daerah zona kuning dan hijau boleh dilaksanakan di masjid atau lapangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan maksimal 50 persen dari kapasitas tempat.

“Sedangkan daerah yang masuk zona merah juga orange tidak boleh melaksanakan di masjid maupun lapangan,” beber Mendagri.

Mendagri juga menjelaskan panitia hari besar Islam di daerah setempat wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah masing-masing berkenaan dengan status zona penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan Idulfitri.

“Bagi ASN juga masyarakat bahwa silaturahmi Idulfitri dilakukan hanya di kalangan keluarga atau kerabat dekat dalam satu wilayah, sejalan dengan kebijakan larangan mudik yang telah dikeluarkan pemerintah,” pesannya.

Tak hanya itu Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan pula langkah konkrit menjelang Idulfitri, yang mana pelaksanaan takbiran akan memonitor dan memastikan pelaksanaan takbir hanya dilakukan di masjid atau mushola yang dihadiri maksimal 50 persen dari kapasitas.

“Kementrian Agama akan melaksanakan Takbiran Nasional secara virtual yang akan diselenggarakan juga bekerjasama dengan Badan Pengelola Masjid Istiqal dengan melibatkan Media Nasional,” ungkapnya.

Yaqut Cholil Qoumas juga menerangkan, pelaksanaan Zakat Fitrah yang mana Jajaran Kementerian Agama akan memonitor dan memastikan pengumpulan juga penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dapat dilakukan melalui masjid atau mushola dengan Protokol Kesehatan.

“Untuk memaksimalkan pelayanan ZIS melalui electronic channel dengan membuka rekening pembayaran zakat dari muzzaki,” tutup Menteri Agama.(adv/man)

Wali Kota Samarinda : Parkir Elektronik Untuk Optimalkan PAD

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan Implementasi Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) sebagai salah satu cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dari sisi retribusi parkir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dermaga Ilir Pasar Pagi, Senin (3/5/2021) pagi

Wali Kota Samarinda Andi Harun menerangkan, pemberlakuan parkir elektronik ini sebagai bagian dari penataan parkir di Samarinda. Penataan ini akan berlangsung secara bertahap dan terus dilakukan.

Dikatakan Andi Harun, ini merupakan proyek percontohan sambil menyempurnakan dan melengkapi semua proses regulasi yang nantinya implementasi ini dilaksanakan di 10 titik parkir wilayah Kota Samarinda.

“Ke depannya kita akan segera implementasikan di 246 titik parkir,” kata Abndi Harun.

Andi berharap perparkiran di Kota Samarinda makin tertata juga dimaksudkan menekan angka kebocoran yang diduga angkanya fantastis. Tentu sangat merugikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemungkinan setelah Lebaran, Pemkot bersama TNI dan Polri akan mengatur perparkiran yang ada di kawasan Tepian dan sepanjang sisi Sungai Mahakam dari ujung pelabuhan hingga ke arah Jembatan Mahakam dengan maksud semua sisi yang dapat menjadi potensi parkir dapat diterapkan sistem E-Parking.

“Dengan masuknya sistem ini, tentu ada yang terganggu. Karenanya Pemkot akan menawarkan kerja sama yang nanti polanya akan kita rumuskan setelah uji coba ini, apakah bagi hasil 60-40 atau 70-30,” ungkapnya

Pemkot mengirim pesan kepada seluruh jukir (juru parkir, Red), harus masuk ke sistem baru, kalau tidak mau masuk pada sistem baru ini. Pemkot akan mengambil langkah-langkah yang terukur guna memastikan bahwa sistem ini harus dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya

“Kepentingan pemerintah tidak boleh kalah dengan kepentingan premanisme,” tutupnya. (man)

Sigit Wibowo : Pembangunan Kaltim tahun 2021 Melambat

SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-11 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) yang di lakukan tertutup di Komplek DPRD Kaltim, gedung D lantai 6 tersebut mengagendakan pembacahaan hasil kunjungan Panitia Khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2020. Senin (3/5/2021)

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan, pembangunan di Kaltim pada tahun 2021 melambat. Sebab proyek pembangunan masih dalam tahap tender. Menurutnya, tender atau proses lelang tersebut terlalu lama.

“Tidak menutup kemungkinan anggaran Pemprov Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun tidak terserap maksimal,” katanya.

Ia memprediksi, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) 2021 kembali bertambah jika dibandingkan tahun lalu yang tersisa sebesar Rp2,2 triliun.

“Jika lelang tender tertunda pasti berpengaruh, mestinya lelang dimulai paling lambat Maret. Kalau lambat sampai sekarang ini, apa yang mau dikerjakan. Membutuhkan waktu yang besar paling tidak tiga bulan,” ucap Sigit.

Sigit meminta pemerintah menggenjot masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bergerak cepat dalam penyerapan anggaran. Jika tidak terserap, maka pembangunan di Kaltim akan melambat. (adv/nin)

Desa Sungai Payang Ditantang Jadi Desa Mandiri

SAMARINDA – Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara ditantang harus mampu meningkatkan status desanya dari desa maju menjadi desa mandiri atau status tertinggi Indeks Desa Membangun (IDM).

“Sudah didatangi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar tantangannya harus mandiri. Harus termotivasi. Sebab pak menteri juga mengaku yakin Desa Sungai Payang bisa meningkat menjadi mandiri dengan keberhasilan pengelolan BUMDesnya,”ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin saat menerima kunjungan Kepala Desa Sungai Payang Rusdin, di ruang kerjanya, Senin (3/5/2021).

Karenanya perlu dibahas secara khusus melibatkan pemangku kepentingan terkait upaya peningkatan indikator penilaian IDM yang dianggap masih lemah. Termasuk menyamakan persepsi terkait pengisian form penilaian indikator IDM agar pengisiannya sesuai dan dapat meningkatkan poinnya.

Kalau soal Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), kata dia tidak usah diragukan. Sebab keberhasilan pengelolaan BUMDes dengan kemitraannya sudah berhasil mendongkrak status IDM Desa Sungai Payang dari awalnya sangat tertinggal menjadi maju.

“Tapi harus meningkat menjadi mandiri, karena pak manteri saat kunjungan ke daerah lain pasti akan menceritakan keberhasilan Desa Sungai Payang. Makanya kita harus mampu wujudkan tantangan berhasil menjadi desa mandiri,”katanya.

Disisi lain dia menyebut DPMPD Kaltim sebenarnya ada kegiatan pelatihan peningkatan IDM. Hanya saja karena keterbasan anggaran lokus pelatihan hanya di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur.

“Ternyata ampuh dan efektif. Bersama aparatur bedah titik lemah. Dan langsung praktik isi form indikator IDM agar pengisiannya tepat. Seperti Kutai Timur dari Sembilan desa yang dihadirikan dipastikan naik statusnya karena kurang pas dalam pengisian form pada penilaian IDM 2020,”katanya.

Kepala Desa Sungai Payang Rusdin menyebut indikator yang masih lemah terkait masalah akses jalan menuju dan jarak tempuh menuju akses layanan kesehatan. Belum ada dokter atau hanya ada bidan desa.

“Termasuk terkait lingkungan karena pernah banjir pada 2018,”katanya sambil menyebut bahwa desa yang berdiri sejak 25 Juli 1971 ini dulunya terisolir dan baru terbuka akses jalan pada 2006.(AM)

« Previous Page — Next Page »