Wali Kota Samarinda Resmikan IPA Gunung Lingai 2

SAMARINDA – Permasalahan distribusi air ke palanggan Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda untuk wilayah Jalan Damanhuri dan Jalan DI Panjaitan perlahan mulai diatasi.

Hal tersebut seiring dengan beroperasinya IPA Gunung Lingai 2 dengan kapasitas 50 liter/Detik berlokasi di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, Selasa ( 4/5/2021)

Hadir dalam acara peresmian Sekdakot Sugeng Chaerudin, Kepala PUPR Hero Mardianus, Asisten 2 Dr Nina Endang Rahayu, Kabag Ekonomi Dinvi , Ketua Dewan Pengawas Aji Syarif Hidayatullah, Anggota Dewan Pengawas Hargono dan Abdullah , jajaran direksi serta manager Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

“Alhamdulillah permasalahan air pelan pelan kita atasi, hari ini kita resmikan IPA Gunung Lingai 2 kiranya bisa mengurangi jadwal aliran bergilir wilayah Panjaitan dan Damanhuri,” kata Andi Harun.

Dikatakan Andi Harun, kedepan akan terus dikebut penyelesaian pembangunan IPA Sei Kapih yang masih terhambat baik masalah anggaran dan finansial. Jika sudah beroperasi akan bisa dibuka penyambungan baru untuk pelanggan.

Terpisah Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Nor Wahid Hasyim mengucapkan terima kasih atas suport dan dukungan Pemkot Samarinda melalui Dinas PUPR Kota Samarinda sehingga bisa terselesainya pembangunan IPA Gunung Lingai 2 untuk menambah kapasitas produksi air bersih di wilayah Samarinda Utara dan Sungai Pinang.

“Bertahap kapasitas produksi bertambah hal ini bisa mengurangi jadwal bergilir untuk wilayah Panjaitan dan Damanhuri,” katanya.(*/luk)

Kinerja Pemprov Masih Jauh dari Visi Misi Kaltim Berdaulat

SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2020 berikan rekomendasi kepada Pemprov Kaltim, berdasarkan atas kinerjanya yang telah dilakukan selama satu tahun penuh dalam Rapat Paripurna Ke-11 DPRD Kaltim, Senin (3/5/2021).

Pansus LKPj menganggap Pemprov tidak memenuhi 5 indikator pembangunan Kaltim, masing-masing Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kenaikan Penduduk Miskin, Tingkat Kesenjangan, dan Tingkat Pengangguran.

Pansus LKPJ menilai kinerja Pemprov Kaltim selama 3 tahun ke belakang yang masih jauh dari visi-misi Kaltim Berdaulat. Sejauh ini, keberhasilan signifikan dari Isran Noor-Hadi Mulyadi dinilai minim.

Sampai pertengahan 2021, hampir belum ada kinerja keduanya yang cukup memuaskan. Terlebih soal janji-janji politik. Pada momen tersebut, Wakil Ketua Pansus Rusman Yaqub membacakan laporan hasil evaluasi, ketidakpuasan kinerja Isran-Hadi pada 2020. Sepanjang 2020 lalu masih banyak persoalan pembangunan di Kaltim yang belum maksimal dan tidak tuntas.

“Kinerja Pemprov dinilai terus menurun. Banyaknya kemunculan masalah pertambangan salah satunya. Kemudian, pertumbuhan ekonomi Kaltim yang minus 4,61 persen. Hingga pengangguran terbukapun semakin besar,” kata Rusman.

Rusman menilai, pembangunan seolah jalan di tempat. Kaltim bahkan masuk 10 besar dengan angka pengangguran terbesar di Indonesia.

Anggota Pansus LKPj yang lain Sutomo Jabir turut menyampaikan hal yang sama. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan, Pansus ada memberi sejumlah rekomendasi yang bersifat urgent. Satu di antaranya perihal buruknya tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan Isran-Hadi.

Jabir mengatakan, dalam laporannya menyampaikan selama tahun 2020 ada target-target yang tidak tercapai. Salah satu penyebabnya karena pandemi, selebihnya karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mampu bekerja cepat dalam situasi pandemi.

Mereka menganggap OPD tidak cakap, adalah kegagalan target pemerintah dalam laju pertumbuhan ekonomi yang sangat jauh drastis di bawah rata-rata nasional yakni hanya 2,85.

“Pemerataan pembangunan juga yang kian lama, justru semakin timpang,” kata Jabir.

Alokasi anggaran Rp538 Milyar untuk penanganan pandemi juga yang terserap justru sangat kecil, bahkan tidak sampai 50 persen. Ini menandakan perangkat daerah tidak tanggap, padahal masyarakat membutuhkan.

Minimnya penggunaan anggaran justru membuat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) besar-besaran. Harapannya, Gubernur dapat mengevaluasi OPD yang ada. (*/adv)

YJI Kaltim Bagi Paket Sembako

SAMARINDA – Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Utama Kaltim berbagi kebahagian di bulan penuh keberkahan Ramadhan 1442 Hijriah. Sebanyak 136 paket sembako dibagikan bagi warga Samarinda yang membutuhkan.

“Fokus kita guru ngaji, ustad pondok pasantren, duafa, yatim piatu, dan kaum masjid,”sebut Ketua YJI Kaltim Zainuddin Fanani ketika dikonfirmasi, Senin (3/5/2021).

Dia berharap paket sembako yang diberikan membantu masyarakat penerima bantuan memenuhi kebutuhannya selama puasa Ramadhan. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang yang serba terbatas.

Pembagian paket sembako sendiri diakui sudah dilakukan YJI Kaltim sejak beberapa tahun terakhir. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. “Jangan melihat isinya karena nilainya tidak seberapa. Bantuan yang dibagikan bentuk kepedulian kita,” katanya.

Target penerima tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Lebih fokus kepada ustad, guru ngaji, dan pengurus pasantren. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang diarahkan bagi anggota klub jantung sehat yang terbilang aktif dan kurang beruntung dari segi ekonomi. Selain itu, bantuan juga disalurkan bagi warga masyarakat eks penderita jantung bawaan.

“Semoga kita semua senantiasa diberikan Kesehatan dan keluasan rizki agar bisa terus berbagi kebahagian terhadap sesama,”harapnya.(AM)

Sambut IKN, Mawar Undang Alumni Lemhannas

SAMARINDA – Menyambut rencana pemindahan ibu kota negara di Kaltim, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Aji Mirni Mawarni, menyerap aspirasi dan masukan dari para alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang ada di Bumi Etam.

Senator yang akrab disapa Mawar ini, mengundang pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Komisariat Kaltim, dalam acara buka puasa bersama di salah satu restoran di kawasan Jalan Juanda Samarinda, Senin (3/5/2021).

Dikatakan Mawar, sesuai putusan yang sudah diambil Presiden Joko Widodo, ibu kota negara akan dipindahkan di kawasan Penajam Paser Utama. Menyambut hal tersebut, Mawar menyampaikan, perlu penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di Kaltim.

“Sebetulnya, komisi II DPD RI tidak membidangi sumber daya manusia. Namun, ketika saya turun menyerap aspirasi, ujung-ujungnya yang perlu segera diperhatikan adalah peningkatan SDM,” tuturnya.

Ia mengakui, selain SDM, tentu yang juga memprihatinkan adalah kondisi infrastruktur di Kaltim. Masih banyak daerah di Kaltim belum tersentuh pembangunan. Termasuk belum dialiri listrik. Sebagai wakil daerah Kaltim, Mawar mengakui, banyak kelemahan Kaltim saat berjuang dana pembangunan di pemerintah pusat.

“Anggota DPR RI asal Kaltim, hanya 8 orang. Itu pun hanya 5 yang ber-KTP Kaltim. Dengan jumlah itu, Kaltim selalu kurang dapat perhatian,” katanya. Bandingkan dengan wakil rakyat asal provinsi yang ada di Pulau Jawa, jumlahnya bahkan sampai ratusan orang.

“Sehingga suara Kaltim kurang didengar,” sambungnya. Sementara DPD RI juga tidak punya banyak wewenang. Sebanyak 4 wakil daerah Kaltim di DPD RI hanya bisa sebatas memberikan usulan. Namun untuk pembahasan sampai keputusan, tak lagi berperan.

Akan tetapi, bukan berarti hal bisa dijadikan alasan. “Kita harus terus berjuang. Harus terus bersuara,” imbuhnya.

Sementara dalam kesempatan tersebut, Ketua IKAL Komisariat Kaltim Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd. menyampaikan beberapa pokok pikiran dari kepengurusan IKAL Kaltim. “Kami berharap, pemikiran yang disampaikan, bisa diteruskan ke pemerintah pusat,” harapnya.

Berbagai pokok pemikiran yang disampaikan di antaranya menyangkut indeks ketahanan nasional Kaltim, indeks sumber daya manusia, dan juga isu seputar ibu kota negara. Tak kalah pentingnya, persoalan sumber daya manusia juga jadi perhatian serius.

Dalam kesempatan itu, pengurus IKAL Kaltim yang hadir di antaranya Hj Rahmawati, Edwin Noviansyah, Hajaturamsyah, Achmad Sofyan, Yusak Hudiyono, M Yuhdi dan Endro S Efendi. (*)

Eko Setuju Pemkot Revitalisasi Citra Niaga

Samarinda –Eko Elyasmoko, Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi Demokrat mendukung wacana Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan revitalisasi Citra Niaga Part II setelah Andi Harun bertemu dengan arsitek asal Bali, Antonio Ismael Risianto yang mendesain Citra Niaga hingga mendapatkan penghargaan internasional Aga Khan Award 1989 pada 9 April 2021 lalu.

Dia menyarankan agar pembangunan Citra Niaga part II ini dilakukan tanpa menghilangkan konsep awal, sesuai dengan karakter dan khas daerah, namun hanya dibenahi fasilitas dan ditata kembali lebih indah.

“Kalau pembangunan lebih tertutup saya tidak setuju, harus dibangun dengan konsep secara terbuka atau open, sehingga dapat dinikmati seluruh masyarakat Samarinda,” kata Eko saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/5/2021)

Dia menambahkan, kawasan Citra Niaga yang sebelumnya menjadi pusat pembelanjaan souvenir dan kuliner Samarinda kini banyak berubah fungsi seperti menjadi kafe. Menurutnya, hal tersebut harus tetap difasilitasi namun Pemkot harus memperhatikan konsep desain bangunan dengan suasana open.

Politis dari fraksi Demokrat ini menyebutkan, masyarakat Samarinda lebih menyukai kawasan yang terbuka untuk menghabiskan waktu senggangnya, di sisi lain juga masyarakat ingin pembangunan dengan memperbanyak fasilitas wisata atau tempat hiburan, pasalnya tidak semua masyarakat berkunjung ke mall, lebih memilih pada kawasan yang terbuka

“Selama anggaran cukup untuk pembangunan Citra Niaga Part II kami tetap men-supoort untuk kemajuan Kota Samarinda,” jelas anggota Komisi III ini.

“Wacana tersebut dapat direalisasikan oleh Pemkot Samarinda, sehingga Citra Niaga menjadi pusat pembelanjaan warga Samarinda seperti dahulu kala dan menarik wisatawan berkunjung ke Kota Tepian ini,” tutupnya (man)

« Previous Page — Next Page »