ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Kinerja Pemprov Masih Jauh dari Visi Misi Kaltim Berdaulat

May 4, 2021 by  
Filed under Kalimantan Timur

Share this news

SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2020 berikan rekomendasi kepada Pemprov Kaltim, berdasarkan atas kinerjanya yang telah dilakukan selama satu tahun penuh dalam Rapat Paripurna Ke-11 DPRD Kaltim, Senin (3/5/2021).

Pansus LKPj menganggap Pemprov tidak memenuhi 5 indikator pembangunan Kaltim, masing-masing Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kenaikan Penduduk Miskin, Tingkat Kesenjangan, dan Tingkat Pengangguran.

Pansus LKPJ menilai kinerja Pemprov Kaltim selama 3 tahun ke belakang yang masih jauh dari visi-misi Kaltim Berdaulat. Sejauh ini, keberhasilan signifikan dari Isran Noor-Hadi Mulyadi dinilai minim.

Sampai pertengahan 2021, hampir belum ada kinerja keduanya yang cukup memuaskan. Terlebih soal janji-janji politik. Pada momen tersebut, Wakil Ketua Pansus Rusman Yaqub membacakan laporan hasil evaluasi, ketidakpuasan kinerja Isran-Hadi pada 2020. Sepanjang 2020 lalu masih banyak persoalan pembangunan di Kaltim yang belum maksimal dan tidak tuntas.

“Kinerja Pemprov dinilai terus menurun. Banyaknya kemunculan masalah pertambangan salah satunya. Kemudian, pertumbuhan ekonomi Kaltim yang minus 4,61 persen. Hingga pengangguran terbukapun semakin besar,” kata Rusman.

Rusman menilai, pembangunan seolah jalan di tempat. Kaltim bahkan masuk 10 besar dengan angka pengangguran terbesar di Indonesia.

Anggota Pansus LKPj yang lain Sutomo Jabir turut menyampaikan hal yang sama. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan, Pansus ada memberi sejumlah rekomendasi yang bersifat urgent. Satu di antaranya perihal buruknya tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan Isran-Hadi.

Jabir mengatakan, dalam laporannya menyampaikan selama tahun 2020 ada target-target yang tidak tercapai. Salah satu penyebabnya karena pandemi, selebihnya karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mampu bekerja cepat dalam situasi pandemi.

Mereka menganggap OPD tidak cakap, adalah kegagalan target pemerintah dalam laju pertumbuhan ekonomi yang sangat jauh drastis di bawah rata-rata nasional yakni hanya 2,85.

“Pemerataan pembangunan juga yang kian lama, justru semakin timpang,” kata Jabir.

Alokasi anggaran Rp538 Milyar untuk penanganan pandemi juga yang terserap justru sangat kecil, bahkan tidak sampai 50 persen. Ini menandakan perangkat daerah tidak tanggap, padahal masyarakat membutuhkan.

Minimnya penggunaan anggaran justru membuat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) besar-besaran. Harapannya, Gubernur dapat mengevaluasi OPD yang ada. (*/adv)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.