Refleksi Hardiknas 2021- Bahagia Belajar, Bahagia Mengajar

Catatan Aji Mirni Mawarni

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim – yang beberapa hari lalu mengemban amanah tambahan sebagai Mendikbud Riset dan Teknologi (Ristek) – telah mencanangkan “Merdeka Belajar” sebagai konsep pendidikan nasional sejak akhir 2019.

Namun pola itu belumlah cukup. Seluruh elemen yang berada dalam lingkaran pendidikan dan pembelajaran perlu menambah satu variabel penting; kebahagiaan. Sehingga, proses belajar dan mengajar bisa dilakukan dengan bahagia.

Dengan variabel kebahagiaan, para pelajar akan lebih menikmati proses membangun learning attitude di atas learning skills-nya. Dan para pengajar akan menikmati proses membangun teaching attitude di atas teaching skills-nya.

Pandemi Covid-19 telah mengubah wajah dunia, termasuk sektor pendidikan. Alih-alih merdeka belajar, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berkepanjangan seolah menjadi “penjara digital” baru. Para siswa sibuk menatap gadget dengan tugas-tugas menumpuk. Sedangkan para guru dituntut membuat bahan ajar digital yang “harus menarik” dan tetap edukatif.

Apakah Anda tahu bagaimana rumitnya membuat bahan ajar digital? Informasi dari rekan yang biasa mengolah video, dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk membuat video edukasi berdurasi singkat. Prosesnya kompleks; mengumpulkan materi, menyusun materi agar easy understanding, meng-input audio, teks, dan visualiasi, hingga editing akhir.

Para guru harus mengemban beban kerja berlebih karena perubahan cara kerja yang signifikan. Padahal mereka juga orangtua, yang harus mendampingi anak-anaknya. Guru juga bisa mengalami penurunan motivasi karena kondisi sosial emosional, serta tak ada akses peningkatan kompetensi.

Pada sisi lain, begitu banyak testimoni bahwa PJJ begitu menjemukan bagi anak, plus melelahkan bagi orangtua. Ada beragam cerita dan “derita” yang terungkap di dunia nyata dan maya.

Misalnya, sang ibu hanya punya 1 ponsel namun harus aktif di beberapa grup kelas anak di waktu yang nyaris bersamaan; dengan keterbatasan paket data, memory internal, dan “kegaptekan”. Banyak pula fenomena anak asyik nge-mall, nge-game, dan ngumpul di tengah kejenuhan PJJ.

Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), April 2020, menunjukan banyak murid mengeluhkan PJJ. Alasannya; keterbatasan kuota, peralatan tidak memadai, tak memiliki laptop/PC, tugas berat dan menumpuk dengan limit waktu sempit, hingga kurang istirahat dan kelelahan.

Tantangan lebih besar muncul ketika PJJ diterapkan di daerah dengan infrastruktur IT yang terbatas. Terutama di daerah pelosok Kaltim yang minim fasilitas pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebelum pandemi pun, dunia pendidikan telah memiliki banyak permasalahan.

Lantas, bagaimana solusinya? Menimbang situasi terkini serta berbagai faktor, saya memandang pembelajaran tatap muka (PTM) perlu segera diberlakukan di Kaltim. Apalagi berbagai persiapan telah dan terus dimatangkan.

Proses vaksinasi terhadap guru-guru di Kaltim terus berproses. Sejumlah sekolah percontohan PTM juga menunjukkan progres yang positif. Dinas Pendidikan Kaltim pun mengakui perangkat-perangkat sudah siap untuk PTM dan berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan.

Semoga dengan dimulainya PTM, para siswa dan guru kembali menemukan kegembiraan dalam proses belajar dan mengajar. Meskipun masih terdapat pembatasan sesuai prokes, setidaknya PTM akan lebih memudahkan transfer of value and character dari pendidik kepada obyek didik. Juga mengurangi beban tugas para guru yang harus membuat materi PJJ.

Guna membangun kebahagiaan para guru, variabel kesejahteraan juga harus sangat diperhatikan. Terutama tenaga pendidik honorer sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan KBM. Bagaimana mungkin seorang pendidik – yang harus mencetak karakter kuat generasi muda – pendapatan bulanannya masih di bawah UMP/UMK. Padahal Kaltim masih kekurangan ribuan guru.

Guru honorer yang memenuhi jam mengajar 24 jam per pekan, semestinya besaran pendapatannya sama dengan guru ASN. Pemerintah daerah harus berkomitmen penuh soal kesejahteraan guru honorer. Kesetaraan gaji bukan persoalan bisa atau tidak, tapi komitmen riil pemerintah daerah.

Kita semua berharap, guru-guru di nusantara, khususnya Kaltim, bisa terus meningkat kesejahteraannya, seiring dengan peningkatan kompetensinya. Terutama para guru honorer SD dan SMP yang masih menjadi tanggungan pemerintah kabupaten dan kota. (*)

Kadis DPMPD Bersyukur Menteri Kunjungi Bundes Payang Sejahtera

KUKAR — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin bersyukur atas kehadiran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar ke BUMDes Payang Sejahtera, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (1/5/2021).

Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Menteri ini dalam kunjungannya ke Kaltim difokuskan melihat pengembangan BUMDes yang terbilang berhasil di Kaltim.

“Kita berharap kedatangan Gus Menteri berdampak semakin berkembangnya pengelolaan BUMDes di Kaltim, ” harap Iyad, sapaan akrab M Syirajudin

Dikatakan Iyad, kedatangan Gus Menteri menunjukkan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembinaan pengelolaan BUMDes.Hal ini Meningkatkan semangat dan komitmen desa memajukan desanya melalui pengelolaan BUMDes dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.

Iyad menbjelaskan, pemerintah telah menerbitkan PP No11/2021 tentang BUMDes yang mengatur BUMDes sebagaibbadan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

“Sejalan dengan itu, Pemprov Kaltim dalam Rencana Pembangunan Jangkauan Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023 menerapkan pengelolaan BUMDes menjadi bagian program prioritas dalam pencapaian target meningkatkan status 150 desa dari 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kaltim,” kata Iyad.

Iyad menbgajak memaksimalkan pengelolaan BUMDes di Kaltim dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memajukan desa mewujud Visi Pembangunan Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat. (AM)

Kunjungi Bumdes Payang Sejahtera, Mendes PDTT Tunjukkan Komitmen

KUKAR — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan kunjungan kerja ke BUMDes Payang Sejahtera, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (1/5/2021).

Abdul Halim menegaskan kunjungannya ke Kaltim merupakan komitmennya terhadap urusan pembinaan BUMDes. Menurutnya BUMDes dalam kondisi sekarang sudah setara dengan BUMN dan BUMD karena sudah berbadan hukum. Yang membedakan hanya levelnya. BUMN level nasional, BUMD daerah, dan BUMDes pada level desa.

Dia mengaku yakin seperti BUMDes Payang Sejahtera bisa tergolong BUMDes maju seperti sekarang tidak luput dukungan daerah.

Karenanya dia mengajak provinsi dan kabupaten juga ikut memberikan perhatian terhadap pengembangan BUMDes di wilayah masing-masing.

“Saya melihat Desa Sungai Payang dengan BUMDes Payang Sejahtera menjadi masa depan cerah. Semoga desa-desa lain juga dapat mengikuti, ” katanya.

Disisi lain, dia mengaku setelah kembali ke Jakarta akan langsung bertemu Menteri ESDM membicarakan kemungkinan agar usaha sektor migas dan pertambangan ikut memberi dukungan pengembangan BUMDes di wilayah operasionalnya. Mengingat banyak perusahaan migas dan batubara yang lokasinya di desa-desa.

Abdul Halim yakin, Desa Sungai Payang yang dikelilingi perusahaan tambang dengan dukungan perusahaan status desa tidak hanya maju, tapi bisa menjadi mandiri.

Sementara Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyebutkan kedatangan Gus Menteri bagian mendorong desa berbuat terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan BUMDes.

“Dengan pengelolaan BUMDes meningkat diharap memberi manfaat bagi masyarakat desa. Meningkatkan harkat martabat masyarakat desa, ” katanya.

Dia mengaku bangga dengan Desa Sungai Payang yang berhasil mengelola BUMDes, sehingga menjadikan status desanya dari sangat tertinggal menjadi maju. Di Kutai Kartanegara kata dia terdapat 188 BUMDes, 31 pemula, 70 berkembang, dan 29 maju.
“BUMDes Payang Sejahtera termasuk yang maju. Dan lomba tingkat nasional menjadi terbaik II” katanya.

BUMDes Payang Sejahtera mengembangkan beberapa unit usaha, yakni jasa angkutan TBS, jasa angkutan CPO, pengelolaan BRILink, jasa perantara BBM, jasa angkutan batu palu, catering karyawan , suplai air minum karyawan, KPS SPAM, peternakan sapi, jasa bus angkutan karyawan, jasa laundry dan housekeeping di mess karyawan.(AM)

Wakil Bupati Kutim Ikut Pesta Panen “Mecaq Undat” Desa Marga Mulia

KONGBENG – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang saat mengikuti acara silahturahmi dan perayaan pesta panen padi “Mecaq Undat” ( Menumbuk Beras ), di Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Jum’at (30/4/2021).

Pada kesempatan tersebut Kasmidi Bulang menyampaikan akan meminta semuaa Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membuat program tahunan, terkait kegiatan adat dan Budaya. Hal guna menginventarisasi kegiatan adat dan budaya sehingga bisa dikenal masyarakat luar. Apabila nanti sudah terekspos, bisa mendatangkan wisatawan ke Kutim, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

“Setelah lebaran nanti kita rencana akan ada Rakor atau Rapat Kerja khusus, untuk memabahas kegiatan adat dan budaya yang berkaitan dengan pariwisata. Nanti saya minta setiap Kecamatan membuat program tahunan, seperti kegiatan kita hari ini Mecaq Undat,” kata Kasmidi didampingi istrinya Tira Satriani Bahar.

Wabup menambahkan, Pemerintah akan mensuport dengan program kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Walau sepenuhnya tidak dapat dibiayai melalui APBD, Pemerintah bakal mencari solusi dengan melibatkan stakeholder yang ada. Agar program – program kegiatan adat dan budaya di Kutim bisa dikemas dengan baik.

“Atas nama Pemkab Kutim, kami memberikan apresiasi kepada semua lembaga adat dan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh budaya, yang sampai pada saat ini mempertahankan adat istiadat dan budaya – budayanya. Karena ini (kegiatan budaya) yang akan mengangkat nama Kutim) kedepanya tutur Kasmidi.

Sementara itu, Ketua Pantia Efrison menyambut baik kehadiran Wabup berserta isteri dan rombongan yang telah menyampaikan waktu dalam kegiatan pesta panen padi “Mecaq Undat” yang digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan itu.

Efrison mengatakan kegiatan itu merupakan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa memetik hasil padi tahun ini. Ditahun berikut diharapkan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. (*/hm)

 

DPRD PPU Sampaikan Rekomendasi Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020

PENAJAM,-Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Hamdam menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten PPU dengan agenda penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020. Rapat paripurna ini juga digelar secara virtual, Jumat, (30/4) sore.

Dalam sambutannya Hamdam mengatakan
bahwa pada hari ini Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD untuk mengkaji LKPJ tersebut telah menyampaikan hasil kerjanya berupa catatan rekomendasi.

Sehubungan dengan hal tersebut kata Hamdam, secara khusus pemerintah daerah menyampaikan penghargaan atas kinerja Pansus LKPJ DPRD Kabupaten PPU yang telah menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat ke depan.

” Hal tersebut merupakan bukti perhatian yang tinggi dari DPRD Kabupaten PPU terhadap keinginan adanya upaya perbaikan dari Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan dari yang tidak dilaksanakan saat ini, ” kata dia.

” Setelah mendengarkan secara seksama rekomendasi Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020, pada satu sisi kami menyampaian terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada DPRD atas pelaksanaan fungsinya. InsyaAllah catatan dari rekomendasi dimaksud akan sungguh-sungguh menjadi perhatian dalam tindak lanjutnya, ” tambah dia.

Namun, pada sisi lain lanjut dia, harus juga dipahami bahwa Pemerintahan daerah merupakan totalitas sistem yang besar. Dimana didalamnya terdiri dari sekian banyak sistem, maka upaya perbaikan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan secara umum perlu melibatkan dan adanya pelibatan yang memadai dari dalam sistem.

“Seluruh komponen yang ada di Kabupaten PPU juga perlu dilibatkan, termasuk lembaga DPRD di dalamnya, “tutupnya. (Humaa6)

« Previous Page — Next Page »