Ely Hartati Rasyid Sesalkan Penggunaan Alat Rapid Antigen Bekas

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid menyesalkan tindakan yang dilakukan para pelaku penggunaan alat rapid test antigen bekas di Bandara Kualanamu beberapa waktu lalu. Tindakan ini dapat menyebabkan penularan COVID-19.

“Dalam situasi begini ada orang yang mengambil keuntungan. Padahal rapid tes kalau sampai Rp 250 ribu itu untungnya luar biasa. Kenapa harus menggunakan yang bekas?”, ucapnya pada media ini, Jumat kemarin (30/4/2021).

Legislatif wanita dari Fraksi PDI-P ini meminta aparat kepolisian dapat segera mengungkap jaringan para pelaku, termasuk mengembangkan kasus itu. Karena timbul kekhawatiran di masyarakat, penggunaan alat rapid test antigen bekas juga digunakan di daerah lain. Dia juga meminta polisi dapat bersikap tegas menerapkan sanksi hukum kepada para pelaku.

Ely Hartati Rasyid juga menyayangkan kejadian ini. Berdasarkan informasi yang beredar, alat rapid test antigen bekas tersebut didaur ulang di labolatorium Kimia Farma.

Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini menyebut, instansi terkait harus melakukan pengecekan di lapangan terkait penggunaan alat rapid test antigen tersebut, khususnya di klinik-klinik yang menyediakan layanan rapid test antigen. Selain itu, dia juga meminta dibuatkan aturan yang tegas bagi siapa saja yang sengaja alat kesehatan bekas yang dapat membahayakan kesehatan dan nyawa orang lain. Termasuk meminta kepada pihak rumah sakit, klinik agar tidak membuang sampah bekas limbah media di sembarang tempat.

“Harus sidak, pengecekan lapangan. Apakah mereka sesuai prosedur atau tidak. Misal, dari jumlah penumpang yang memakai Klinik A, B, C bisa ketahuan dan bisa di cek lagi penbeliannya. Itu harus seimbang, kalau mereka mengeluarkan surat sampai 200, berarti ada 200 spesimen Reagen yang harus dibuang. Ini harus dicek detail, dibuat berita acara pemusnahan. Alat kesehatan bukan dimusnahkan di tempat biasa , harus tempat sampah medis. Harus ada aturan tegas,” bebernya.

Terkait dengan pengungkapan penggunaan alat rapid test antigen bekas di Kualanamu, Ely Hartati Rasyid menduga apa yang mereka lakukan sedang “apes”.

“Mungkin Kualanamu itu apes, mungkin ada di daerah lain. Sebenarnya di stasiun kereta, antigen Rp 85 ribu. GeNose di bandara Rp 50 ribu, kalau di kereta Rp 30 ribu. Sebenarnya harga bisa kompetitif, tidak merugikan konsumen kalau birokrasi pendek seperti kereta api. Kalau penumpang dari kalangan bawah, harganya bisa ramah. Harus ada keseimbangan harga, mengingat kebutuhan masyarakat di masa pandemi sangat luar biasa,” pungkasnya. (*/adv)

Kunjungan Kerja Pansus Raperda Ketahanan Keluarga Untuk Serap Aspirasi

SAMARINDA -Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid menyebut ketahanan keluarga adalah dasar pondasi negara.

Ely Hartati Rasyid mengungkapkan, tim Pansus yang dipimpinnya telah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke berbagai daerah untuk memperdalam kajian terhadap Raperda tersebut. Selain itu juga dalam rangka menyerap aspirasi di daerah.

Dijelaskan, saat ini tahapannya sudah sampai pada pengayaan materi. Pansus sudah meminta penyerapan aspirasi daerah.

“Jadi kita berkunjung ke daerah-daerah, termasuk Kabupaten Paser. Ada saran dan masukkan di kurikulum juga,” ujarnya ditemui usai mengikuti sidang Paripurna DPRD Kaltim ke-10 di Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Jumat kemarin (30/4/2021).

Legislatif Fraksi PDI-P ini menilai, materi yang tertuang dalam Raperda tentang Ketahanan Keluarga sangat kompleks. Dimana pertahanan keluarga adalah dasar terendah dalam satu negara. Namun kekuatannya dapat terukur, yang dapat dilihat dari keluarga.

“Pertahanan keluarga itu apabila keluarga kuat, imbasnya ke negara. Ini sel paling kecil dalam struktur negara. Kalau keluarga kuat, maka negara kuat. Tergantung pada ketahanan ekonomi, pemenuhan dasar pendidikan. Jadi kalau keluarga memiliki ketahanan kuat, ini luar biasa. Ini dasar pondasi negara,” sebut Ely Hartati Rasyid.

Di Kaltim, lanjut dia, bukan termasuk daerah yang terlambat menerapkan Perda Ketahanan Keluarga. Walaupun telah ada 33 daerah yang telah mempra Perdakan Ketahanan Keluarga tersebut. Tapi diakui Ely Hartati Rasyid, di Pemerintah Pusat sendiri sempat terjadi pro dan kontra atas penerapan Perda tersebut.

Disinggung terkait batas akhir penyelesaian Raperda Ketahanan Keluarga, Ely Hartati Rasyid menyebut, Raperda ini tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Bahkan dirinya pun belum dapat memastikan dapat menuntaskan Raperda tersebut dalam waktu tiga bulan.

“Tidak sesederhana itu ternyata. Kemarin Nasmik (naskah akademik, red) masih sangat minimalis, jadi masih butuh banyak ektra. Apakah akan diperpanjang karena pemenuhan hak dasar dari pendidikan, ketahanan pangan dan macam-macam, itu tugas berat,” pungkasnya. (*/adv)

Samsum Nilai Pembentukan Daerah Otonomi Baru Berhasil

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menilai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah berjalan di Kaltim berhasil. Dia mengatakan, daerah induk tidak kemudian lebih kecil dari daerah pemekarannya dan percepatan pembangunan serta ekonomi meningkat.

Dikatakan Samsun, dengan adanya DOB, ada percepatan pembangunan, karena ada dekosentrasi massa. Jadi massa tidak hanya terkumpul di satu kabupaten/kota saja, tapi kabupaten/kota batu terjadi dekosentrasi massa. Mobilisasi massa akan menumbuhkan perekonomian baru, jadi magnet baru lagi.

“Kalau saya lihat dari secara perekonomian cukup berhasil,” ujarnya pada media ini, Jumat kemarin (30/4/2021).

Terkait dengan banyaknya daerah-daerah yang mengajukan wacana DOB, Legislator Karang Paci ini menyebut, sejauh ini Pemerintah Pusat masih belum mencabut monotarioum DOB dan masih melakukan masa evaluasi terhadap DOB. Namun Samsun menyakini jika pengajuan DOB di Kaltim akan mendapatkan persetujuan dari presiden, selama memenuhi persyaratan yang ditentukan walaupun belum diketahui kapan waktunya.

“Selama memenuhi persyaratan, saya yakin pemerintah pusat setuju (DOB di Kaltim, red),” katanya.

Dikatakan Samsun, jika beberapa wacana DOB di Kaltim disetujui, maka dia menyakini akan berdampak lebih baik bagi daerah. Baik dari sisi pembangunan, ekonomi.

Disinggung mengenai faktor yang menyebabkan munculnya wacana DOB di Kaltim, Legislatif dari Fraksi PDI-P ini mengatakan, mayoritas pemekaran dilatarbelakangi karena masalah geografis. Namun ketika disingung mengenai wacana pemekaran DOB karena untuk “bagi-bagi kue”, Samsun pun tak menampik hal itu bisa terjadi.

“Saya melihat di Kaltim ini terjadi pemekaran karena latar belakangnya yang disampaikan masyarakat karena masalah geografis, masalah keterisolasian. Sehingga ketika terjadi DOB, maka akan ada keterbukaan akses, maka sektor ekonomi tergali,” terangnya. (*/adv)

Paripurna LKPj, DPRD Samarinda Sampaikan Rekomendasi Wali Kota

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2020 masa persidangan I/2021. Rapat tersebut diselenggarakan di ruang rapat utama, Lantai III, Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat pada Jum’at (30/4/2021).

Rapat paripurna LKPj turut dihadiri oleh Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda didampingi oleh Sekda Samarinda Sugeng Chairuddin beserta tamu undangan lainnya. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono dan didampingi oleh para Wakil Ketua yakni Helmy Abdullah, Subandi dan Rusdi.

Ketua Pansus LKPj, Eko Elyasmoko menyampaikan, ada tiga hasil rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Wali Kota Samarinda yaitu DPRD menilai bahwa pemerintah kota (Pemkot) belum serius menangani masalah banjir di Kota Tepian yang merupakan masalah klasik di tengah masyarakat. Kedua, penerangan jalan umum masih belum maksimal ditangani oleh Pemkot, terutama di perbatasan antar kabupaten/kota. Ketiga, DPRD Samarinda meminta Pemkot terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat.

“Mudah-mudahan tiga poin hasil rekomendasi yang strategis yang telah dirangkum oleh Pansus LKPj ini dapat dijalankan oleh Pemkot sebaik-baiknya,” ungkap Eko Elyasmoko.

Sementara itu, dalam sambutannya Andi Harun menyampaikan, tiga rekomendasi yang telah disampaikan oleh tim Pansus tersebut nantinya akan dijawab. Namun, saat ini Pemkot tengah melakukan penyisiran di tiga kawasan yang sering banjir, yaitu Simpang Empat Lembuswana, Simpang Empat Sempaja dan di Jalan DI Panjaitan.

“Masyarakat Samarinda mohon bersabar karena di dalam kegiatan pengendalian banjir memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Berbeda jika penanganan sampah, meskipun dana terbatas tetap kami kerjakan, apalagi dibantu dengan sinergitas oleh masyarakat. Insyaa Allah Samarinda bakal bersih,” ungkapnya.

Selain itu, berdasarkan rekomendasi LKPj, penerangan jalan umum akan digarap menggunakan APBD perubahan 2021.

Dia juga mengucapkan apresiasinya kepada seluruh Pansus LKPj atas rekomendasi yang dilayangkan kepada Pemkot Samarinda melalui rapat paripurna tersebut.

“Terima kasih banyak teman-teman DPRD, khususnya pansus LKPj telah memberikan masukan dan saran kepada kami,” tutup mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini.(adv/man)

« Previous Page