Malang Corruption Watch (MCW) Sinyalir Ada Pencucian Uang Dibalik penyitaan lahan ER oleh KPK

MALANG – Divisi Advokasi Malang Coruption Watch (MCW) Raymond Tobing mengungkapkan berdasarkan kajian MCW, pemasangan plakat penyitaan lahan kosong milik ER ( Edy Rumpoko ) mantan Walikota Batu oleh KPK, disinyalir ada dugaan Money Laundering (pencucian uang).

“Praktik ini sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Dengan tujuan menyamarkan asal usul uang seolah berasal dari aktivitas legal atau mengaburkan asal usul aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau illegal sepertikorupsi,“ tegas Raymond dalam rilis yang disebarkan keawak media, Selasa (8/6/2021)..

MCW juga menyebut, adanya benang merah antara pernyataan Kristiawan dalam kesaksiannya di persidangan ER di PN Surabaya yang tertuang putusan PN Surabaya nomor 27/Pid.sus/TPK/2018/PN.Sby. Pada halaman 322 sampai 330. Disana tertulis sangat jelas bahwa Kristiawan melaksanakan perintah ER untuk menyetorkan sejumlah uang ke Bank dengan beberapa transaksi. Seperti transaksi, pembelian tanah, Penjualan Tanah, Pembelian Rumah, dan tabungan ( hasil jual tanah).

Raymond Tobing menambahkan, walaupun dalam kesaksian dipersidangan Kristiawan menolak hal itu, namun MCW meyakini, jika kesaksian tersebut perlu didalami lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“MCW menilai, terdapat Fakta menarik dalam putusan Nomor 27/ Pid.Sus/ TPK/2018/ PN.Sby. adanya korelasi yang jelas antara peristiwa penyitaan sebidang tanah oleh KPK tersebut dengan kesaksian Kristiawan,” ucap narahubung MCW, Raymond Tobing.

Lebih lanjut Raymond, MCW meminta KPK mendalami lebih lanjut atas kasus dugaan gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, lantaran ditengarai berpotensi terjadinya praktik pencucian uang.

“Rangkaian tindakan yang dilakukan saksi Kristiawan yang menyetor ke bank dan tindakan KPK melakukan penyitaan tanah tersebu tpasti ada korelasinya dan kita patut curiga adanya delik pencucian uang dalam kasus gratifikasi/suap tersebut,” tukasnya.

Perlu diketauhui,, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, telah menyita sebidang tanah pada Minggu, 31 Mei 2021 yang lalu. Lokasi tanah kosong tersebut di Jalan Sultan Agung No. 7 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. KPK telah menancapkan papan plakat yang berisikan informasi “Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprint.Sita/176/DIK/01.05/20-23/05/2021 per tanggal 21 Mei 2021. Pertama SHM nomor 1698/Sisir dan kedua SHM nomor 1744/Sisir telah disita dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf B (Gratifikasi) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan tersangka Edyy Rumpoko.”

Pada plakat tersebut juga dimuat penegasan berupa larangan memperjualbelikan, menduduki, mempergunakan, menguasai, atau melakukan tindakan hukum lain atas objek hukum tanpa seizin KPK atau keputusan pengadilan.

Munculnya pemasangan plakat di lahan kosong milik mantan Walikota Batu ER, yang kini masih mendekam di sel tahanan, menarik banyak pihak. Termasuk Malang Corruption Watch ( MCW ), LSM yang getol menyoroti praktek korupsi di Malang raya ini. Oleh karena itu melalui rilisnya diungkapkan kajian menarik dan korelasi pemasangan papan dengan praktik pencucian uang.

Raymon dalam rilisnya juga menyebutkan tentang 3 (tiga) proses pencucian uang, yakni, placement (penempatan), layering (penyebaran),dan integration penyatuan (pengumpulan).

“ Bila kesaksian Kristiawan atas tindakan ER yang menyuruhnya menyetorkan uang telah memasuki tahap penempatan (placement) dapat dibuktikan . Maka sebidang tanah atas nama ER yang disita oleh KPK seminggu yang lalu yang bersumber dari hasil korupsi, telah memenuhi tahap yang kedua, yakni layering.Tinggal menelusur iadanya tindakan tahap ketiga, yakni integration (penyatuan). Misalnya, dengan menjual kembali atau menyewakan rumah tersebut,” tambah Raymon Tobing. (Buang Supeno).

Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Tengah Covid 19, Wali Kota Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat

SAMARINDA –BNPB bekerjasama dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur menggelar pelatihan penanggulangan bencana yang diperuntukkan oleh BPBD Kota Samarinda. Peltahinan ini sebagai simulasi penanganan bencana banjir di masa Covid 19 yang masih melanda.

Pelatihan yang dilaksanakan di hotel Harris, Selasa (8/6/2021) tersebut dihadiri Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB, Berton Suwar Pelita Panjaitan yang diwakili Bagus Cahyono, Wali Kota Samarinda H Andi Harun yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin dan seluruh anggota BPBD Kota Samarinda.

Banjir yang masih menjadi langganan di Kota Samarinda menyentuh perhatian BNPB melalui BPBD Provinsi Kaltim dalam memantapkan simulasi, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan para peserta dalam memfasilitasi simulasi di masa Pandemi Covid 19.

Kepala PUSDIKLAT BNPB melalui Bagus menyampaikan Provinsi Kalimantan Timur secara medis epidemiologi merupakan Endik beberapa penyakit menular, yang saat ini terjadi merupakan virus Covid 19, pertanggal 7 Maret 2021 Kalimantan Timur menunjukan 58.000 kasus positif dan 1.363 kasus kematian.

“Oleh karena Pandemi Covid 19 yang masih belum berakhir, pelatihan gladi penanggulangan bencana secara berkesinambungan ini bisa menjadi pelatihan bagi para Anggota BPBD untuk tetap siap siaga dalam antisipasi kemungkinan bencana, khususnya bencana banjir di Kota Samarinda, tapi dengan tetap melaksanakan disiplin Protokol Kesehatan,” terangnya Bagus.

Wali Kota Samarinda dalam sambutannya yang disampaikan Sugeng mengapresiasi kegiatan Rapat Perancangan Simulasi Banjir di tengah Pandemi Covid 19 tersebut.

“Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dukungan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah untuk sama-sama meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh peserta yang telah hadir,” Kata Sugeng saat membacakan sambutan wali kota.

Dia mengatakan Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen, melalui BPBD Kota Samarinda bahwa untuk penguatan daerah dalam penanggulangan bencana.

“Perlu dukungan yang kuat sehingga daerah lebih siap dan siaga dalam menghadapi darurat bencana,” tutupnya (*/Man)

Pemkot Samarinda Musnahkan 1.115 Botol Miras

Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memusnahkan 1.115 botol minuman keras (miras) di Halaman Parkir Balai Kota Samarinda, Selasa (8/6/2021) pagi. Sejumlah barang bukti miras dari berbagai merk itu merupakan hasil penertiban dari Satpol PP yang sudah mendapatkan keputusan final dan berkekuatan hukum tetap.

Dikatakan Andi Harun, landasan yuridisnya sudah ada dalam putusan oleh Pengadilan Negeri. Salah satu amar putusannya diperintahkan untuk dimusnahkan. Kemudian, salah satu tugas dan fungsi Satpol PP adalah penegakan Perda.

“Dua hal itu yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan hari ini. Kenapa harus dimusnahkan, karena ini merupakan barang bukti pelanggaran, dan hakim memerintahkan kita untuk dimusnahkan,” kata Wali Kota saat menyaksikan eksekusi pemusnahan miras tersebut.

Orang nomor satu di Samarinda ini juga menyebutkan bahwa peredaran miras di Samarinda cukup besar. Karena itu, harus diatur dengan payung hukum yang jelas. Salah satu yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) adalah Wali Kota diberi kewenangan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan akan pengurangan peredaran miras di Kota Samarinda.

“Salah satu pencegahannya adalah melakukan operasi yustisi dan sasarannya adalah kelompok peredaran miras ilegal, sekaligus nanti kita akan berkoordinasi dengan Kejari (Kejaksaan Negeri, Red) karena sebagai jaksa penuntut umum. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kemungkinan potensi perlawanan hukum dari para pihak yang bisa melakukan perlawanan,” terangnya

“Tidak menutup kemungkinan, pemerintah akan mengambil keputusan tegas yaitu untuk menutup toko pedagang miras yang tidak memiliki izin. Hal ini dilakukan untuk menciptakan Kota Samarinda yang aman, harmonis, serta kondusif,”tegasnya (*/Man)

Bupati Kutim Terima Kunjungan Direktur RSJD Atma Husada Mahakam

SANGATTA – Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengatakan peningkatan kualitas pelayanan harus dioptimalkan karena pelayanan kesehatan untuk pasien menjadi hal yang mendasar, sebagai upaya penyembuhan.

“Kita menginginkan pelayanan kesehatan membaik, oleh karena itu persoalan ini harus ditangani. Saya juga sudah arahkan untuk berkoordinasi kepada OPD terkait, yang jelas Pemkab Kutim akan terus membantu,” ujar Ardiansyah saat menerima kunjungan dari manajemen RSJD Atma Husada Mahakam. Dipimpin Direktur dr H Jaya Mualimin bersama jajarannya. Kunjungan sekaligus silahturahmi itu membahas pelayanan kesehatan pasien sakit jiwa dari Kutim, di Ruang Kerja Bupati Kutim, Kantor Setkab Kutim, Selasa (8/6/2021) siang.

Direktur RSJD Atma Husada Mahakam, dr H Jaya Mualimin mengatakan, dalam kunjungan itu dirinya bersama rekan-rekannya melakukan koordinasi terkait pelayanan kesehatan pasien sakit jiwa dari Kutim. Ia pun membeberkan kerja sama antar instansi Dinkes dan Dinsos Kutim selalu terjalin dengan baik.

“Ada persoalan terkait administrasi yakni ada beberapa masyarakat dari Kutim yang telah berobat secara mandiri dan sampai saat ini secara administrasi belum terselesaikan,” ujarnya.

Lanjut ia mengatakan, pasien dari Kutim yang tercatat hanya empat orang saja, itupun sudah sembuh pada tahun 2018 lalu. Dari tahun itu sampai 2021 ini, belum ada lagi pasien yang dikirimkan ke RSJD Atma Husada Mahakan.

“Daerah yang palingan banyak mengirimkan pasien sakit jiwanya dari kota Samarinda, Kutai Kertanegara dan Balikpapan. Kutai Timur cenderung sedikit, karena adanya juga dokter dari RSUD yang menanganinya sekarang,” tutupnya.(*/h07)

Kaltim Jalin Kerja Sama dengan Sulteng

PALU – Kalimantan Timur terus berupaya menyiapkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok jelang pemindahan ibu kota negara baru. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim mengambil langkah cepat merespon hal tersebut. Kerja sama pun digalang. Salah satunya dengan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang selama ini menjadi mitra Kaltim dalam pemenuhan bahan kebutuhan pokok, terutama sayur mayur.
Jalinan kerja sama ini dimaksudkan demi menjamin ketersediaan berbagai kebutuhan bahan pokok, sekaligus menjaga stabilitas harga, sebab antara pembeli dan produsen dari Kaltim langsung dipertemukan dengan para pedagang dan petani di Sulteng.

Selain untuk memenuhi kebutuhan 3,7 juta penduduk Kaltim, kerja sama ini juga sebagai antisipasi jika kelak rencana pindah ibu kota negara ke Kaltim benar-benar terwujud. Dimana diperkirakan akan ada perpindahan pegawai kementerian dan lembaga terkait lainnya tidak kurang dari 1,5 juta jiwa. Belum lagi migrasi penduduk daerah lain yang pasti akan berbondong-bondong ke Kaltim untuk mencari penghidupan dari rencana perpindahan ibu kota negara tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengungkapkan hingga saat ini sekitar 85 persen pemenuhan kebutuhan bahan pokok Kaltim masih sangat bergantung dari pasokan luar daerah.

“Dari jumlah itu 60 persen berasal dari Sulawesi, termasuk Sulawesi Tengah,” ungkap Roby saat membuka Forum Koordinasi Temu Usaha Perdagangan Antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah di Swiss-Belhotel Palu, Rabu (2/6/2021).

Langkah cepat ini dilakukan sebagai upaya membantu gubernur dan wakil gubernur menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan memastikan stabilitas harga.

Yang pasti, kata Roby, kerja sama harus saling menguntungkan. Menguntungkan pengusaha Sulteng dan membahagiakan pengusaha Kaltim. Terpenting lagi, stok bahan pokok aman dan harga stabil di masyarakat.
Selain menggelar Forum Koordinasi Temu Usaha Perdagangan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Disperindagkop dan UKM Kaltim juga mengunjungi sentra-sentra pertanian di Kabupaten Sigi dan Poso.

Lima pedagang Kaltim yang biasa mengisi kebutuhan sayur di pasar induk Balikpapan, Samarinda, PPU dan Paser pun ikut serta dalam kunjungan lapangan ini.

Harapannya, akan terjadi komunikasi yang lebih baik antara petani/penjual dan pembeli asal Kaltim, sekaligus mengurangi mata rantai perdagangan mereka, sehingga lebih menguntungkan kedua belah pihak.

“Setelah kunjungan ini mereka sangat optimis. Mereka sudah saling bertemu dan seharusnya tidak ada mata rantai lain di antara mereka,” tegas Roby.

Dengan kerja sama ini kedua pihak akan saling diuntungkan. Dimana suplai dan permintaan sama-sama tersedia. Dengan begitu, harga akan lebih bersaing dan menekan kemungkinan terjadinya lonjakan harga seperti harga cabai rawit yang mencapai Rp200 ribu per kilogram.

Koordinator Pedagang Kaki Lima (PKL) Balikpapan Abdullah Lijar yang merupakan salah satu pedagang sayur di Kota Beriman mengaku sangat terbantu dengan bisnis matching yang diinisiasi Disperindagkop dan UKM Kaltim ini.

“Manfaatnya bagi saya sangat luar biasa. Karena kami bisa langsung ambil sayuran dari petani dan pengumpul di sini. Biasanya, kami beli dari tangan kedua atau ketiga. Jadi ini luar biasa bisa langsung ke petani,” puji Abdullah Lijar.
Senada dengan Abdullah Lijar, pengusaha asal Balikpapan lainnya, Helmi Taufik.

“Syukur alhamdulilah sangat bermanfaat. Kami sekaligus bisa memperluas jaringan usaha dan meningkatkan kepercayaan dengan mitra kami di Sulteng karena didampingi langsung kepala Disperindagkop Kaltim,” ungkap pengusaha muda tersebut.

Terdapat tiga sentra pertanian yang dikunjungi Kamis (3/6), pekan lalu. Yakni, sentra bawang palu dan bawang besar di Desa Lolu, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Kemudian sentra penggemukan sapi dan industri bawang goreng juga di Kecamatan Biromaru.

Rombongan Disperindagkop dan UKM bersama para pengusaha sayur Kaltim juga mengunjungi perbukitan Napu di Kabupaten Poso, sekitar 4 jam perjalanan dari Palu.

Mereka menyaksikan langsung hamparan lahan pertanian di sekitar Desa Banyu Sari Kecamatan Lore Utara dan Desa Winomanga, Kecamatan Lore Timur.

Kecamatan Lore Timur memiliki 5 desa dengan lahan pertanian sayur mayur seluas 500 hektare dan potensi yang belum tergarap 500 hektare. Sedangkan Kecamatan Lore Utara memiliki 7 desa dengan luasan terolah 500 hektare dengan potensi yang belum diolah mencapai 1000 hektare.

Sayuran yang ditanam di kawasan yang menghampar luas ini antara lain bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, tomat, terong, sawi, kembang kol, dan lain sebagainya.

Mereka juga mengunjungi Sub Terminal Agribisnis (STA) Cendana Tani yang dipimpin Misriani di Lore Timur. STA ini membantu membeli hasil panen petani dua kecamatan yang dikelilingi perbukitan Napu.

“Kami juga memasok kebutuhan sayur untuk Kaltim. Seminggu dua kali kami kirim dengan sekali kirim 5-6 ton,” ungkap Ketua STA Cendana Tani Misriani.

Selama ini, pengiriman sayur mayur ke Kaltim melalui tiga pelabuhan yakni Wani, Taipa dan Pantoloan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulteng Richard Arnaldo mengaku sangat gembira dengan inisiatif kerja sama ini.

Dia mengaku sudah merencanakan kerja sama ini dan ternyata Kaltim datang lebih awal membawa inisiatif tersebut.

“Tentu kami sangat senang dengan inisiatif kerja sama ini. Produk yang mau kita jual ternyata sudah ada pasarnya. APBD Kaltim mencapai Rp13 triliun, apalagi sebentar lagi Kaltim akan jadi ibu kota negara,” tegas Richard Arnaldo.

Melihat peluang besar kerja sama ini, Richard memastikan Sulteng akan memaksimalkan semua potensi agar dapat terus bersinergi dengan Kaltim.

Setelah penandatanganan kerja sama, para pelaku usaha Kaltim dan Sulteng langsung melakukan transaksi. Nilai transaksi yang dihasilkan bahkan mencapai Rp2,8 miliar. Terdiri dari barang kebutuhan pokok (sayur-mayur, cabai, tomat, kentang dan lain-lain) sebanyak Rp2,3 miliar dan komoditi kopra edible senilai Rp594 juta. Transaksi kerja sama ini belum termasuk transaksi lain di luar kebutuhan bahan pokok yang dilakukan setelah penandatanganan kerja sama.

Kunjungan ke Sulteng tersebut juga dihadiri Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim H Nazrin. (sam)

« Previous Page — Next Page »