Masyarakat Wehea Minta Keberadaan Suku Asli Dilindungi

SANGATTA– Masyarakat Lembaga Adat Besar Wehea meminta keberadaan suku asli dilindungi pemerintah. Hal tersebut disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman di ruang kerjanya, Selasa (28/9/2021).

Menangggapi permintaan tersebut, Ardiansyah secara tegas menyatakan wilayah adat Wehea merupakan lokasi yang tetap, sebagai lokasi lahan adat. Di wilayah tersebut sudah ada hak masyarakat dan tidak boleh dikeluarkan. Artinya keberadaan masyarakat setempat harus diakui karena sudah satu kesatuan yang tidak terpisahkan lingkungan sekitar. Termasuk wilayah pemukiman atau wilayah usaha masyarakat.

Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Aji Wijaya, Ardiansyah menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan koordinasi membahas legalitas formal yang pernah diajukan masyarakat Wehea kepada pemerintah. Pengakuan tersebut yaitu masyarakat suku Dayak Wehea memang benar ada. Menjadi kearifan lokal, adat istiadat, budaya yang mesti dilindungi oleh khalayak ramai didasari regulasi. Sehingga hak ulayat di Wehea dapat terus lestari.

“Saya sudah memerintahkan Asisten 1 (Pemkesra Seskab Kutim) untuk segera menindaklanjuti. Berkoordinasi dengan instansi terkait agar permasalahan tersebut segera selesai,” jelas Ardiansyah.

Usai koordinasi, Ledjie Be yang merupakan Sekertaris Lembaga Adat Besar Wehea menjelaskan pihaknya hanya menyampaikan aspirasi masyarakat Wehea  yang mendiami wilayah di Kecamatan Muara Wahau. Dia mengatakan masyarakat ingin mendapatkan legalitas formal (pengakuan) secara resmi oleh pemerintah terkait kawasan Wehea.

“Sebenarnya sudah dari tahun 1999 kami mengajukan, tapi terbentur beberapa masalah,” bebernya.

Pihaknya yakin bupati menaruh perhatian khusus terkait permasalahan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari ketegasannya saat menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar serius menindak lanjuti.

“Kami bersyukur bupati memberikan perhatian khusus dan akan segera menindaklanjuti terkait permasalahan ini,”

Suku Wehea menjaga hutan lindung yaitu Hutan Lindung Wehea. “Keldung Laas Wehea Long Skung Metgueen.” Deretan kata dalam bahasa Dayak Wehea itu berarti sebuah aturan perlindungan dan pemanfaatan terbatas hutan Wehea. Kepala Adat Wehea, bersama beberapa tokoh adat Wehea lainnya menetapkan aturan sejak 4 November 2004, secara khusus dijaga oleh Pasukan Adat Dayak Wehea atau rangers bernama Petkuq Mehuey. (irf)

 

 

Kabar Bahagia untuk UMKM Kaltim

SAMARINDA – Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor membawa tiga kabar gembira saat mewakili Gubernur Kaltim, membuka Pelatihan Produk Makanan Bagi UMKM di UPTD Pelatihan Koperasi Disperindagkop Kaltim Jalan DI Pandjaitan, Selasa (28/9/2021).

Kabar bahagia pertama adalah menurunnya jumlah kasus positif di Kaltim yang kini hanya tinggal 1.337 pasien dirawat dengan tingkat kesembuhan mencapai 95,7%. Padahal saat puncak Juli lalu, pasien dirawat tembus hingga 24 ribu orang.

“Bahagia pertama karena Covid-19 terus melandai. Level PPKM terus menurun sehingga aktivitas masyarakat bisa lebih terbuka. Akses transportasi juga lebih mudah,” kata Roby, sapaan akrabnya.

Ini menjadi kabar gembira, karena saat pandemi lanjut Roby, sekitar 60% UMKM terdampak. Jumlah terdampak sekitar 240.000 dari total 307.343 UMKM di Kaltim.

Kabar bahagia yang kedua, upaya pemerintah melakukan diskresi keuangan negara untuk menanggulangi paparan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional berhasil dengan baik.

“Sejak pandemi, ekonomi Kaltim turun bahkan hingga minus 5 persen. Kabar gembiranya, setelah lebih leluasa bergerak, pertumbuhan ekonomi kwartal II tahun ini sudah positif 5,76 persen,” sebut mantan Kepala BKD Kaltim itu.

Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak positif ini tentu akan menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM.

Kabar bahagia ketiga, para ibu rumah tangga akan mendapat pelatihan membuat produk makanan dengan instruktur berpengalaman dari perusahaan ternama PT Bogasari. Mereka akan dilatih membuat cake marmer, sagu keju, mini pizza, roti bakso, terang bulan dan banana cake.

Peserta pelatihan berjumlah 280 orang. Sebanyak 30 orang akan mengikuti pelatihan secara langsung (luring) di UPTD Pelatihan Koperasi dan 250 orang lainnya mengikuti secara daring. Peserta daring bahkan ada yang berasal dari Jawa, Sulawesi dan Kalimantan sendiri.

“Saya jamin rasanya tidak kalah dengan yang dijual di mal-mal, karena instrukturnya hebat,” yakin Roby.

Pelatihan akan berlangsung 28-30 September 2021, dengan komposisi teori 15 persen dan praktik 85 persen.

Pembukaan pelatihan dengan dana APBN ini juga dihadiri Wakil Ketua Dekranasda Kaltim Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi. Para peserta nampak sangat antusias mengikuti pelatihan ini. (samsul)

Bupati Paser Terima Kunjungan Danlanal Balikpapan

TANA PASER – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Balikpapan Kolonel Laut (P)   Siswo Widodo, ST di Pendopo Kabupaten, Senin (27/9/2021).

Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Siswo Widodo, S.T mengatakan kunjungannya itu dalam rangka menjalin silaturahmi antara TNI AL Balikpapan dengan Pemerintah Kabupaten Paser untuk bersinergi dalam berbagai kegiatan apalagi Kabupaten Paser salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“ Tujuan kami yang pertama adalah melakukan silaturahmi kepada Bupati Paser, selain itu kami ingin mengetahui sejauh mana Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah penyangga menyikapi pengembangan IKN ” kata Siswo.

Dalam pertemuannya itu, Siswo Widodo menyampaikan bahwa seiring dengan perkembangan IKN dan dalam upaya meningkatkan keamanan di sektor laut, maka TNI AL akan meningkatkan status kepala atau komandan Pos TNI AL Tanah Grogot.

“ Dari sebelumnya komandan pos TNI AL perwira berpangkat letnan dua kini dijabat perwira berpangkat kapten,” katanya.

Peningkatan status Pos TNI AL Tanah Grogot direncanakan pada saat Penajam Paser Utara menjadi IKN.

Untuk itu Siswo Widodo memohon Pemkab Paser untuk dapat memfasilitasi rumah dinas pejabat baru dan Kantor Pos TNI AL di kota Tanah Grogot.

“ Kantor Pos TNI AL yang di Pondong nantinya akan dikhususkan untuk unsur tempur dan patroli yang akan kita gerakkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan “ pungkas Siswo.

Sementara, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli mendukung adanya peningkatan status Pos TNI AL Tanah Grogot di Desa Pondong.

“Pada prinsipnya, saya sangat mendukung rencana tersebut, yang nantinya dapat meningkatkan keamanan di sektor laut Kabupaten Paser “ tuturnya. (*)

Bupati Paser Terima Penghargaan APE

TANA PASER – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli meraih Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2021 untuk kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia.

Rencananya acara pemberian penghargaan tersebut secara nasional akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober secara daring dari Jakarta.

APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.

Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada 6 September 2021 itu diterima oleh perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser di Jakarta, Kamis (23/9/2021).

“Kemudian hari ini Senin,(27/9/2021) penghargaan kami serahkan ke Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli di pendopo,” kata Amir Faisol Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser.

Pada kesempatan penyerahan itu, Bupati Paser diminta berfoto dengan memperlihatkan penghargaan yang diterimanya.

“Dari kementerian minta foto yang akan ditampilkan pada acara penyerahan penghargaan APE secara nasional pada 13 Oktober nanti,’ kata Amir Faisol.

Bupati Paser dr. Fahmi Fadli memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang telah menginisiasi diselenggarakannya Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2021 sebagai salah satu bentuk nyata penghargaan bagi pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di daerah.

Fahmi Fadli menambahkan saat ini pemerintah Kabupaten Paser telah berkomitmen melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender sesuai Amanat Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

“Alhamdulillah, Kabupaten Kabupaten Paser berhasil menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Pratama tahun 2020 yang pertama kali, Semoga upaya kita menciptakan keadilan bagi SDM perempuan yang memiliki potensi diberbagai bidang pembangunan bisa terwujud dan Penghargaan ini harus dipertahankan dan kami harus menjadi lebih baik lagi, Saya menargetkan tahun depan bisa meraih kategori “mentor”, Dan kepada semua stake holder terkait untuk bersama-sama mendukung Parahita Ekapraya ada peningkatan dari pratama menjadi Mentor. Terima kasih kepada semua nya” ujar Bupati Paser.

Sementara Amir Faisol menerangkan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkomitmen dan mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di kabupaten/kota nantinya diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi SDM perempuan yang memiliki potensi di berbagai bidang pembangunan,

“Kabupaten Paser telah berkomitmen melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG). Perda itu merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender” katanya .

Amir Faisol menambahkan “Penghargaan APE ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik OPD, Swasta, Organisasi, serta masyarakat, untuk itu saya mengucapkan terima kasih”.

Sementara itu Kabid PUG dan PP, Kasrani menyatakan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dinilai dari tujuh komponen kunci antara lain : 1. Komitmen (Perda PUG, Pergub PUG), 2. Kebijakan (RPJMD, Renstra OPD), 3. Kelembagaan (POKJA PUG, Focal POINT), 4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran (SDM Terlatih PPRG dan Jumlah Anggaran Provinsi Responsif Gender), 5. Alat Analisis Gender (Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS), 6. Data Gender (Data Terpilah Perempuan dan Laki terkait berbagai hal dalam Sumbar satu Data ), 7. Partisipasi Masyarakat (PUSPA) : Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak, anggotanya : Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media) (Bid/Ikp/Diskominfo).

Menurut Kasrani, komitmen Kabupaten Paser tertuang dalam kebijakan, mulai dari penganggaran, program kegiatan dan lainnya. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender, kami bertekad mewujudkan Kabupaten Paser meraih Predikat Mentor sesuai arahan Bapak Bupati Paser, ini juga sebagai dukungan mewujudkan Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera). (*)

Banggar TAPD Paser Percepat Pembahasan KUA-PPAS APBD-P 2021

TANA PASER – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser bersama Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021, di ruang rapat Bappekat, Senin (27/09/2021).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Paser Fadly Himawan, dihadiri Ketua TAPD dalam hal ini Sekretaris Daerah Katsul Wijaya, Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ina Rosana dan Asisten Kesra Setda Paser Romif Erwinadi. Turut hadir pula Kepala Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam TAPD Kabupaten Paser.

Wakil Ketua DPRD Paser Fadly Himawan mengatakan pada APBD-P tahun 2021, penambahan Rp700 Miliar lebih diantaranya berasal dari dana transfer daerah sebesar Rp200 Miliar dan Sisa Lebih Pembiayan Anggaran (Silpa) tahun 2020 sebesar Rp500 Miliar.

“Sehingga APBD-P yang tertera pada dokumen KUA-PPAS yang kami terima menjadi Rp2,6 Triliun lebih,” ujar Fadly.

Diketahui bahwa Silpa tahun 2020 terjadi perubahan penerimaan pembiayaan. Hal itu berdasrkan laporan realisasi APBD Kabupaten Paser tahun 2020 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Silpa tahun anggaran 2020 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD tahun 2020 sebesar Rp200 Miliar, berdasarkan audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Perda Kabupaten Paser tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2020 adalah sebesar Rp528 Miliar.

Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah sisa dana BOS, sisa Kas di BLUD RSUD, sisa kas di FKTP Puskesmas (dana JKN) yang dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-masing.

Fadly menyayangkan keterlambatan pembahasan dokumen KUA-PPAS ini yang seharusnya sudah dilakukan pertengahan Agustus 2021 lalu.

“Kami mohon seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Di aturan sudah jelas Agustus pertengahan kita mulai melakukan pembahasan, mestinya September awal pengesahan. Kesannya terburu-buru. Komisi-komisi jadi tidak bisa sempat ketemu mitra OPD. Jadinya semua diserahkan ke banggar untuk menyampaikan hal dianggap perlu,” papar Fadly.

Ketua TAPD Kabupaten Paser Katsul Wijaya memohon maaf atas keterlambatan penyampaian dokumen. Hal itu, menurutnya, dikarenakan keterlambatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penyesuaian regulasi terhadap peraturan dan perundang-undangan berlaku.

 

“Kami mohon maaf seperti ini tidak terjadi lagi. Semoga kita bisa bersama-samamembahas dokumen ini sehingga APBD-P tahun 2021 bisa disetujui,” ucapnya. (*)

« Previous Page — Next Page »