Komisi V DPR RI Kunjungi Kutai Timur

SANGATTA – Rombongan Komisi V DPR RI menyambangi Kutai Timur (Kutim) dalam agenda kerja pengawasan fungsi pembangunan infrastruktur sekaligus menyerap aspirasi pemerintah daerah di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim, Senin (21/12/2021).

Kegiatan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras bersama Anggota DPR RI Dapil Kaltim Irwan bersama 19 Anggota DPR RI lainnya, perwakilan Kementerian PUPR dari Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan Basarnas.

Dalam perjalanan menuju Kantor Bupati Kutim, kunjungan kerja (kunker) diawali dengan peninjauan langsung pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta. Kemudian dilanjutkan pertemuan dengan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wabup Kasmidi Bulang untuk membahas kebutuhan infrastruktur di Kutim yang pembiayaannya melalui APBN.

Ditemui sejumlah awak media selepas pertemuan, Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan nantinya hasil kunker tersebut akan dilaporkan dalam rapat Komisi V yang akan dijadikan pembahasan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI untuk ditentukan tindak lanjutnya.

“Karena kita mengajak mitra kerja Komisi V untuk mendengarkan langsung apa saja aspirasi di Kutim dan melihat kebutuhan masyarakat secara langsung. Selanjutnya mitra Komisi V dapat menyelesaikan yang menjadi permintaan Pemkab Kutim,” tegasnya.

Ditambahkan Andi, dari sejumlah masukan yang disampaikan Pemkab Kutim, pihaknya berjanji akan memberikan support atas pemenuhan aspirasi masyarakat Kutim.

“Kalau kita melihat kondisi saat ini dari Kementerian PUPR sebagian besar apa yang menjadi harapan dari Bupati Kutim itu sudah terprogramkan dan mudah-mudahan dengan pola multi years yang sudah ada saat ini bisa selesai pada waktu yang sudah ditentukan pada tahun 2023 dan 2024,” urainya.

Senada, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan beberapa kebutuhan infrastruktur yang sangat prioritas untuk segera diselesaikan dan akan dibangun untuk menunjang keberadaan ibu kota negara (IKN).

“Kita akan fokus penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, bandar udara (bandara), infrastruktur jalan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batota Trans Kalimantan (MBTK) dan terminal Tipe A,” jelasnya kepada wartawan.

Untuk pembangunan terminal sangat prioritas, karena wilayah Kutim menjadi jalur lalu lintas antara Kaltim dan Kaltara.

“Ini yang kita mintakan ke Kementerian terkait melalui Komisi V,” kata Ardiansyah.

Dari pertemuan ini juga didapatkan beberapa jawaban atas sejumlah jawaban atas sejumlah permasalahan pembangunan di Kutim.

“Untuk Pelabuhan Kenyamukan yang menjadi persoalan adalah jalan, dan insyaallah itu akan dibantu. Dengan bantuan ini, kita berharap secepat sudah bisa dioperasikan, termasuk juga KEK MBTK, infrastruktur jalannya juga mereka sudah siapkan,” jelasnya.

Tak hanya itu, menurut Ardiansyah, pihaknya juga mendapatkan informasi dalam beberapa tahun terakhir, proses pembangunan jalan di Kutim melalui program multi years terus berjalan sampai tahun 2024 mendatang. Untuk itu, pihaknya berharap beberapa waktu ke depan kita sudah bisa menikmati jalan yang bagus.

“Saya juga berterima kasih kepada Komisi V DPR RI yang tadi menyampaikan akan terus mengawal hasil pertemuan pada malam hari ini. Makanya tadi bahasa sederhana yang mereka sampaikan langsung ke Kementerian sebagai mitra Komisi V,” tutupnya. (irfan)

Pemerintah Kota Batu Sosialisasikan Hasil Pendataan Keluarga

BATU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu menyelenggarakan Sosialisasi dan Publikasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 di salah satu Hotel  di Kota Batu, Selasa (21/12/2021).

Kepala DP3AP2KB M.D.Furqon, menjelaskan pendataan keluarga merupakan data kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

“Pendataan keluarga ini dilakukan kader-kader yang berada di tingkat RT di wilayah tersebut sehingga didapatkan data yang valid dan benar,” ucapnya.

Dijelaskan kegiatan pendataan keluarga ini berdasarkan Undang-undang no.52 tahun 2009 yang menyebutkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib mengumpulkan, mengulas dan menyajikan data informasi kependudukan dan keluarga berencana. Selain itu juga tentang perkembangan kependudukan pembangunan keluarga dan keluarga berencana tentang segi informasi keluarga, juga tentang data statistik sektoral.

Tahapan pelaksanaan pendataan keluarga ini telah dilaksanakan mulai April sampai juli 2021, dengan menurunkan 400 kader dan berhasil mendata 99% keluarga di Kota Batu. Menurut Furqon, Kota Batu berhasil bertada di peringkat pertama di Jawa Timur dalam hal pelayanan dan pengumpulan data Keluarga.

Sementara Walikota Batu Dewanti Rumpoko, mengungkapkan pelaksanaan pendataan keluarga sangat penting untuk menentukan sasaran intervensi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kota Batu.

“Data ini sangat penting untuk digunakan Kepala Dinas, Camat, Lurah serta Kepala Desa untuk menyusun program pembangunan. Setelah sosialisasi ini, kepala daerah akan mengevaluasi situasi dan kondisi di Kota Batu,” pungkas Dewanti.(Buang Supeno)

 

Jajaran Perumdam Tirta Kencana Coffe Morning Bersama Wartawan

SAMARINDA – Perusahaam Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda terus beusaha memberikan pelayanan terbaik bagi warga Samarinda terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Samarinda Noor Wahid Hasyim menyampaikan, Perumdam sempat menghentikan pemasangan sambungan baru selama dua tahun karena kapasitas produksi yang masih kurang.

“Saat ini kami sudah kembali membuka layanan sambungan baru karena telah dibangunnya beberapa Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan penambahan kapasitas produksi,” kata Noor Wahid Hasyim pada acara coffe morning jajaran Perumdam Tirta Kencana bersama wartawan di Samarinda, Senin (20/12/2021).

Dijelaskan, untuk pemasangan baru, warga cukup melampirkan permohonan dengan disertai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Petugas akan melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengetahui tekanan air ke rumah warga. Jika  tekanan air belum mampu, maka pemasangan akan mengalami penundaan.

Noor Wahid Hasyim juga menjelaskan, distribusi air ke pelanggan juga dipengaruhi faktor alam serta ketergantungan pasokan listirk PLN. Faktor alam dicontohkan saat kemarau, distribusi air bisa mengalami kendala karena penghentian beberapa IPA.

“Bisa juga ketika terjadi air bangai, maka kualitas air yang dihasilkan juga nerkurang,” kata Wahid.

Saat terjadi pemadaman listrik PLN, distibusi juga mengalami gangguan. DIcontohkan Wahid, prosuksi dan distribusi terhenti saat terjadi gangguan pada listrik pada sistem Mahakam. Perumdam sebetulnya sudah mengantisipasi dengan menggunakan genset yang ada, tetapi hanya mampu melayani sekitar 30 persen.

Wahid juga menyampaikan, keluhan terhadap Perumdam hendaknya disampaikan langsung dengan melalui telepon ataupun SMS pengaduan atau call center Perumdam. Petugas akan siap melayani segala keluhan dan mencari solusinya. (*)

Kolaborasi POLNES  dan FKM Unmul Bangun Jembatan Tipe Busur

Vivaborneo.com, Samarinda — Kolaborasi antara Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman (FKM-UNMUL) menghasilkan  sebuah karya  berupa  jembatan tipe busur yang ramah lingkungan.

“Saat ini, penggunaan material kayu sebagai bahan konstruksi Jembatan sederhana mulai ditinggalkan dan beralih ke jembatan beton ataupun baja. Pertimbangan durability dan kekuatan struktur” ujar Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Insan Kamil, pada Senin (20/12/2021).

Dijelaskan, dari tinjauan ekologis, kayu tetaplah material yang paling mampu diperbaharui oleh alam dibandingkan material baja maupun beton.

Apalagi, kembali ke material alam yang ecological merupakan isu dari United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang perlu didukung oleh institusi pendidikan di seluruh dunia, termasuk oleh Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) maupun  Universitas Mulawarman.

“Mengaplikasikan teori di kampus menjadi suatu pekerjaan yang nyata di lapangan. Diharapkan kolaborasi ini akan menyebarkan trend dan turut serta mensukseskan kampanye isu pemanasan global (global warming)  di dunia ini,” harap Insan Kamil.

Dijelaskannya, di lokasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman (FKM-UNMUL) telah memiliki jembatan kayu sebagai media yang menyeberangi kanal dengan lebar 8-9 meter (m). Namun,  jembatan penghubung tersebut dibangun dengan cara tradisional dimana terlalu banyak tonggak-tonggak kayu yang dapat menutupi lalu lintas sungai serta menghambat aliran sungai dan lalu lintas di bawahnya.

Jembatan kayu tradisional yang setipe juga banyak digunakan di beberapa anak sungai Mahakam sehingga mempersempit bahkan menutup akses lalu lintas di bawahnya. Konstruksi tersebut juga mengakibatkan menumpuknya sampah yang hanyut di sungai.

Pengabdian kepada Masyarakat ini diawali dengan penentuan bentang dan tinggi bebas jembatan. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan dan perhitungan kekuatan material. Produksi bagian-bagian dari jembatan diproduksi di bengkel jurusan Teknik Sipil Polnes. Kemudian pada tahap perakitan dan erection dilakukan di lapangan.

Dijelaskan Insan Kamil, keunikan dari pengabdian ini adalah dalam pengapilikasian model jembatan busur yang cukup menarik sehingga diharapkan kembali dapat menjadi sebuah pilihan dalam penentuan jenis jembatan bagi pengguna.

Selain menyediakan ruang bebas kayu dengan sistem bongkar rakit, menyajikan estetika  yang lebih luas di bawah jembatan tentunya. Dimana, ruang bebas yang cukup luas dapat mengakomodir lalu lintas air di bawah jembatan.

Ditambahkan Insan Kamil, dengan melatih tukang kayu tradisional dan penyertaan mahasiswa teknik sipil Polnes dalam perencanaan dan fabrikasi jembatan tipe busur,  diharapkan dapat memberi pengalaman dan pengetahuan baru bagi masyarakat pertukang kayuan Samarinda.

 “Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh tujuh orang dosen, lima teknisi dan 24 mahasiswa teknik sipil Politeknik Negeri Samarinda. Kolaborasi dengan FKM-UNMUL, yang memiliki kemampuan dan kurikulum promosi, diharapkan dapat memperluas dan lebih dapat diterima ide utama dalam pengaplikasian jembatan busur ini dengan segala kelebihan dan teknologinya,” ujarnya.(*/adv)

Kaltim Terima Sertifikat Badan Hukum BUMDes dari Presiden Jokowi

JAKARTA – Provinsi Kaltim menjadi salah satu dari tujuh provinsi perwakilan yang penerima sertifikat badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Arena Rakornas BUMDes 2021, di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, Senin (20/12).

“Penerima sertifikat badan hukum adalah BUMDes Payang Sejahtera, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu dan BUMDes Bersinar, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin yang mewakili Gubernur Kaltim menghadiri penyerahan sertifikan badan hukum BUMDes dan Rakornas BUMDes 2021.

Berdasarkan data laman Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terdata lima BUMDes Kaltim yang terverifikasi untuk diterbitkan badan hukumnya. Dua diantaranya BUMDes yang sertifikatnya diserahkan Presiden Jokowi tersebut.

Dia berharap kedepan semakin banyak BUMDes yang berbadan hukum agar statusnya semakin kuat. Bisa setara dengan unit usaha lain seperti BUMN dan BUMD diskala desa.

Diakui hingga saat ini dari 841 desa se-Kaltim terdapat 778 BUMDes dengan 60 persen atau sebanyak 473 BUMDes berstatus aktif. Dari jumlah belum berbadan hukum dan diharap segera mendaftarkan pembentukan badan hukumnya ke laman Kemendes PDTT dengan memenuhi beberapa persyaratan ditetapkan.

Presiden dalam arahannya berpesan agar BUMDes harus segera berkembang dan menjadi daya dorong kemajuan ekonomi berskala desa.

Sebagai penunjang dibutuhkan integrasikan antar unit usaha yang ada bermitra dengan perusahaan swasta yang ada di wilayahnya.

Seperti contoh yang dilakukan BUMDes Payang Sejahtera, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhasil menjalin kemitraan dengan perusahaan sawit dan perusahaan tambang batubara.

“Presiden juga mengaku bangga BUMDes Kaltim sudah mampu mengkespor lidi sawit, lidi nipah, dan arang kayu halaban ke berbagai negara,” sebutnya.

Presiden Jokowi juga berpesan agar jangan hanya dapat sertifikat badan hukum kemudian buat plang, tetapi tidak ada kegiatan di dalamnya.

Keberadaan BUMDes dan BUMDesa Bersama harus memicu pembentukan usaha baru yang dibutuhkan masyarakat bukan justru mematikan usaha rakyat yang telah ada.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut status badan hukum akan kian menegaskan peran penting BUMDes sebagai instrumen kebangkitan desa di Indonesia.

“KemendesPDTT terus melakukan perbaikan manajamen, menambah permodalan, hingga menuntaskan proses transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan, menjadi BUM Desa Bersama,” kataya.

Seperti diketahui Lahirnya UU Cipta Kerja yang memberikan status badan hukum bagi BUMDes kian menguatkan sebagai entitas ekonomi yang mempunyai kedudukan sama dengan entitas ekonomi lainnya sehingga peluang berkembang akan sama besar.

Penyerahan sertifikat dan pembukaan rakornas dilakukan Presiden Jokowi dan dihadiri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan dihadiri tujuh gubernur dan perwakilan gubernur, yakni Jawa Barat, Banten, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kaltim.(AM)

« Previous Page — Next Page »