PD. ASIAFI Hulu Sungai Selatan Resmi Terbentuk dan Dikukuhkan

KANDANGAN — Pengurus Daerah (PD) Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitnes Indonesia (ASIAFI) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), resmi terbentuk dan dikukuhkan di Kandangan, Rabu (19/1/2022).

Terpilih sebagai pimpinan PD. ASIAFI HSS  masa bhakti satu tahun 2022 – 2023 adalah Maya Liestya, salah satu wanita di Kota Kandangan. Sementara Wakil Bupati  HSS, H Syamsuri Arsyad  didaulat sebagai Ketua Pembinanya.

Wabup HSS sendiri hadir pada acara pelantikan PD ASIAF ini. Pelantikan atau pengukuhan pengurus asosiasi  di bawah KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) ini dilakukan Ketua PW ASIAFI Kalsel, Fifi Leny.

Wabup Syamsuri merasa gembira, dan memberikan ucapan selamat kepada Maya Liestya dkk. Tapi, ia juga berharap ASIAFI HSS bisa cepat eksis hari-hari mendatang

“Saya berharap ASIAFI ini  tak hanya wadah para instruktur saja, tapi nanti mampu menampung semua pihak, semua pegiat dan pecinta olahraga kebugaran di HSS,”  ucapnya seperti dikutip dari situs hulusungaiselatan.kab.go.id, Kamis, 20 Januari 2022.

“Organisasi ini harus bisa menjadi ikon di HSS  sehingga masyarakat lebih mengetahui dan mencintai olahraga ini,”  tambahnya sambil menyebut yang perlu sekarang adalah mensosialisasikan ASIAFI HSS  lewat publikasi yang intens, baik melalui media elektronik atau medsos.

Ketua PW ASIAFI Kalsel sendiri salut dengan HSS yang sudah memiliki PD ASIAFI. Sebab, kepengurusan ini wajib dilakukan agar bisa mengikuti berbagai ajang lomba olahraga kebugaran baik tingkat provinsi mau pun nasional.

Menurut dia, agenda pertama yang segera dihadapi adalah seleksi tingkat daerah untuk mengikuti Pornas  di Palembang, Sumsel, tahun 2022.  “Seleksi hanya bisa diikuti para peserta yang di daerahnya sudah memiliki kepengurusan,” ungkapnya seusai pelantikan Maya Liestya dkk. (JJD)

Kasus Dugaan Korupsi di BPBD Kubar, Kejari Kubar Periksa 114 Saksi

SENDAWAR – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Kalimantan Timur, terus bergerak  melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terjadi pada Badan  Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubar.

Kepala Kejaksaan Negeri Kubar, Bayu Pramesti SH mengatakan, pasca ditahannya dua tersangka dalam penyidikan kasus dugaan Tipikor di BPBD Kubar pada 9 Desember 2021 lalu, yakni tersangka JN dan AD, tim penyidik Kejari Kubar telah melakukan pengembangan penyidikan kepada 114 saksi. Terdiri atas  49 orang dari Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilingkup Kantor BPBD Kubar, dan terhadap 65 orang Petinggi Kampung (Kepala Kampung) di Kubar.

“Kami (Tim Penyidik Kejari Kubar) telah melakukan penyidikan kepada 114 saksi, yakni 49 dari TKK dan 65 dari petinggi kampung,” jelas Kajari Kubar, Bayu Pramesti SH dalam Konferensi Pers didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Iswan Noor, dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Ricky Rionart Panggabean di Kantor Kejari, Sendawar, Kamis (20/1/2022).

Ia memaparkan, Kejari Kubar melakukan pemeriksaan dengan pendekatan follow the money atau mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana  korupsi, yang diduga menyebabkan kerugiaan negara sebanyak Rp1,3 miliar.

“Hal itu untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan Negara, dengan cara melacak aset,” tuturnya.

Bayu mengungkapkan, dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut, Kejari Kubar berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp 302.500.000,- termasuk sejumlah barang berhasil disita dari sejumlah saksi.

Diantaranya berupa  kendaraan bermotor 1 unit mobil tipe Toyota Rush 1.5 MT F800RE – GMGFJ Tahun 2019 warna Silver Metalik, dan 1 unit kendaraan bermotor (Sepeda Motor) tipe CBR P5E02R22M1 MT Tahun 2019 Warna Hitam, 1  set meja makan, 1 set kursi tamu, 1 set sofa tamu warna hijau, dan 1 unit jam standing  merek Seiko dari tersangka AD.

Dia menyampaikan, pemeriksaan dan  pelacakan aset kasus dugaan  korupsi Dana Program Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan  (Karhutla), diantaranya adalah kegiatan pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan pengingat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yang berasal Dana Bagi Hasil dan Dana Reboisasi (DBH-DR) Tahun Anggaran 2019 di  BPBD Kubar.

“Barang-barang dari penyitaan tersebut apabila hasil persidangan ditetapkan sebagai hasil kejahatan, maka akan dilakukan pelelangan. Kemudian hasil dari lelang tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Tetapi akan dilihat apabila memang bukan dari hasil kejahatan dalam dugaan tipikor, maka akan dikembalikan,” katanya.

Kajari berharap dari pemeriksaan terhadap ratusan saksi dalam kasus dugaan tipikor di BPBD Kubar, serta penyitaan barang-barang tersebut,  agar dapat dijadikan pelajaran, serta memberikan efek jera bagi yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Mari bersama-sama mencegah adanya tindakan korupsi di Kabupaten Kubar dan Mahulu,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam penyidikan kasus dugaan tipikor di BPBD Kubar, pada 9 Desember 2021 Tim Penyidik Kejari Kubar telah menahan dua tersangka. Yaitu tersangka atas nama JN sebagai pejabat Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian tersangka AD merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). (arf)

Riza Indra Riadi Diusulkan Jadi Penjabat Sekda

SAMARINDA – Mengantisipasi kemungkinan proses pembahasan dalam Tim Penilai Akhir (TPA) belum selesai hingga akhir Januari 2022, Gubernur Isran Noor mengajukan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim untuk menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim. Usulan ini diajukan, karena Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani akan memasuki masa purna tugas pada 1 Februari 2022 mendatang.

“Jangan khawatir, kalau sampai 1 Februari nanti belum ada Sekda yang definitif, kita sudah siapkan Penjabat Sekdanya. Penjabat Sekda yang kita usulkan adalah Bapak Ir Riza Indra Riadi,” ungkap Sa’bani pada saat memberi arahan pada acara Penyerahan Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terbaik di Pendopo Odah Etam, Kamis (20/1/2022).

Sa’bani menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan melaporkannya kepada Gubernur Isran Noor. Surat usulan sudah pula dilayangkan ke Jakarta.

“Mudah-mudahan kelanjutan kewenangan Sekda itu tidak terhenti. Untuk Sekda definitif nanti kita tunggu saja, karena kita tidak tahu, prosesnya berapa bulan, berapa hari atau berapa minggu. Tergantung waktu Pak Presiden untuk rapat TPA. Biasanya memakan waktu, bisa juga cepat,” jelas Sa’bani.

Kepada para pejabat dan seluruh pegawai, Sa’bani mengajak semua bersabar menunggu keputusan akhir dari Presiden Joko Widodo untuk menetapkan satu nama terbaik, dari tiga nama yang sudah disampaikan Gubernur Isran Noor kepada Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (17/1/2022).

Tiga nama calon Sekda Provinsi Kaltim yang diusulkan adalah Sri Wahyuni (Kepala Dinas Pariwisata Kaltim), Diddy Rusdiansyah (Kepala BKD Kaltim dan Ismiati (Kepala Bapenda Kaltim).

Sa’bani menyebutkan Riza Indra Riadi dipilih untuk diusulkan karena merupakan salah satu pejabat senior di lingkup Pemprov Kaltim. Sementara Asisten Administrasi Umum Fathul Halim dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Abu Helmi juga akan memasuki masa pensiun beberapa bulan ke depan. Sejumlah pejabat Kaltim lainnya juga akan memasuki masa pensiun tahun ini.

“Kita tunggu saja siapa nanti pengganti saya. Kita sudah ajukan tiga nama yang disampaikan Pak Gubernur ke Presiden melalui Mendagri, nanti tinggal pembahasan di TPA. Sampai nanti diputuskan satu terbaik,” tandasnya.

Salah satu tugas Sekda atau Pj Sekda nantinya adalah menyiapkan pengisian untuk posisi sejumlah pejabat eselon II yang kosong karena pensiun. (sam)

Inspektorat Kaltim Raih SAKIP Terbaik

SAMARINDA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim HM Sa’bani menyatakan pemerintah akan terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu evaluasi dalam upaya perbaikan itu dilakukan dengan penilaian terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Jangan patah semangat. Tingkatkan terus kinerja sesuai standar kerja organisasi yang sudah ditetapkan,” kata Sa’bani pada Penyerahan Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terbaik di Pendopo Odah Etam, Kamis (20/1/2022).

Pejabat  yang akan memasuki purna tugas pada 1 Februari mendatang itu berharap capaian prestasi semua perangkat daerah bisa lebih baik dengan nilainya baik dan sangat baik. Tidak ada lagi nilai cukup.

“Jangan sampai nilainya malah turun, karena sudah paham caranya memperoleh SAKIP tertinggi,” pesan Sa’bani.

Meski demikian, Sa’bani juga menyampaikan bahwa penilaian SAKIP ini hanya salah satu alat ukur. Masih banyak alat ukur lain dengan penilaian berbeda-beda. Satu hal yang perlu menjadi catatan, bahwa untuk posisi opini pengelolaan keuangan daerah, Kaltim selalu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Itu standar kita. Jadi, kalau sudah itu, kita tinggal memperbaiki sedikit-sedikit saja temuan dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan),” tambah Sa’bani lagi memberi semangat.

Selain itu, Sabani kembali mengingatkan kejadian-kejadian belakangan ini, dimana ada kepala daerah dan pejabat di Kaltim yang Kembali digiring ke KPK. Ini  sangat merisaukannya. “Hal ini bisa menjadi referensi untuk kita mencegah dan mawas diri agar tidak terjadi di lingkungan pemerintahan,” pesan Sa’bani.

Pesan lain disampaikan agar semua OPD dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, dimana pemerintahan yang berbasis kinerja, penggunaan anggaran akan mengikuti program. Sementara program yang dipilih harus benar-benar berorientasi pada pencapaian hasil.

Satu lagi penilaian yang menurut Sa’bani perlu ditingkatkan adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. “Penilaian kita masih menengah ke bawah. Saya harap ini lebih dimantapkan,” tandasnya.

Semua perangkat daerah diminta dapat mengintegrasikan program secara digital, sehingga penilaian ke depan akan lebih baik. Untuk mencapai hal ini tentu itu diperlukan semangat bersama.

Dalam dua tahun era pemerintahan daerah sekarang, Sa’bani berharap capaian penilaian akan lebih baik.

“SAKIP nasional kita masih BB, mudahah-mudahan tahun ini kita sudah bisa mencapai A,” harap Sa’bani. Dia juga menyarankan agar inovasi daerah harus ditingkatkan.

Tahun ini penghargaan diberikan kepada 9 perangkat daerah dengan kategori cukup, 10 perangkat daerah kategori baik dan 18 perangkat daerah dengan kategori sangat baik. Peringkat tertinggi tahun ini diraih Inspektorat Kaltim, disusul Bappeda dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH).  (*/SAM)

Bupati HST : Vaksinasi Anak Usia SD Itu Aman

BARABAI — Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), H Aulia Oktafiandi  menghendaki pihak Puskesmas, Kepala Sekolah dan para orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anak-anaknya tentang pentingnya vaksinasi Covid-19.

“Vaksinasi bagi anak-anak ini aman, karena sudah dibuktikan melalui tahapan uji klinis. Sama halnya dengan vaksin orang deTengahwasa,” ucap Bupati Aulia saat memantau langsung vaksinasi anak-anak usia 6 — 11 tahun di SDN Gambah,  Kecamatan Barabai, HST, Kalsel, Rabu (19/1/2022).

Bupati Aulia tidak sendirian. Dia melihat kegiatan vaksinasi anak-anak usia SD itu bersama unsur Forkopimda seperti Kapolres HST, AKBP Sigit Hariyadi,  BIN HST, sejumlah Kepala SKPD terkait, termasuk Plt. Kepala Dinkes  H Mursalin,  Kepala Puskesmas, Guru dan orang tua.

Vaksinasi Covid-19 ini, sebut Bupati Aulia, penting bagi anak-anak guna menambah hard immunity mereka. Karena itu, ia berharap Kepala Puskesmas dan jajarannya, Kepala Sekolah untuk memberikan pemahaman lebih luas ke masyarakat — khususnya orang tua  — tentang manfaat dan pentingnya vaksinasi nagi anak usia 6–11 tahun ini.

“Saya juga berharap kegiatan serupa bisa dilakukan di sekolah-sekolah lainnya. Sehingga anak-anak kita bisa terlindungi dari penyebaran Covid, baik varian lama mau pun varian baru,” imbuhnya.

Kegiatan vaksinasi anak usia 6–11 tahun di SDN Gambah, menurut Plt. Kadinkes Mursalin, dilakukan dengan sasaran 142 siswa  mulai dari kelas 1  sampai kelas 6.  Selain itu, ada pula tambahan 17 anak TK Kenanga Gambah yang diberikan imunisasi ITT.

Menurut Mursalin,  kegiatan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di wilayah HST  dimulai sejak Senin, 17 Januari 2022 dengan sasaran 26.306 anak. Target sasaran ini sesuai data dari Komisi Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional  (KPCPEN)  HST.

Sedang ketersediaan vaksin jenis Sinovac saat ini 18.400 dosis di Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) HST. “Pelaksanaan vaksinasi anak ini akan terus kita lakukan sampai selesai. Hampir semua sekolah sudah terjadwal, dengan didahului sosialisasi ke semua SD dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang ada,” katanya sambil tersenyum. (JJD)

« Previous Page — Next Page »