Polres Batu, Gencarkan Operasi Yustisi Antisipasi Penyebaran Omicron

BATU – Jajaran Polres Batu gencar melakukan Operasi Yustisi, guna mengantisipasi penyebaran Varian baru Covid-19 Omicron.

Operasi Yustisi Polres Batu dengan tujuan memberikan himbauan, edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan Covid-19 dan penegakan disiplin protokol kesehatan.

Operasi Yustisi yang dilaksanakan siang dan malam hari,  di alun-alun atau rumah makan dan tempat-tempat keramaian seperti yang dilakukan Selasa malam (18/1/2022)

Kapolres Batu AKBP I Nyoman Yogi Hermawan ketika dihubungi membenarkan Polres Batu lebih gencar melakukan operasi Yustisi. Apalagi saat ini tiga warga Desa Banjararum, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sudah terkonfirmasi terpapar Covid-19 varian omicron dan kini menjalani isolasi.

Penularan Covid-19 Varian Omicron ini, sangat cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya mengingat Kota Batu merupakan daerah wisata yang menjadi sasaran wisatawan, maka harus cepat mengambil tindakan mengantisipasi agar tidak menyebar ke Kota Batu.

“Dengan mengencarkan operasi Yustisi yang menekankan upaya preventif dan memberi kesadaran pentingnya jaga prokes dan memakai masker serta hindari kerumunan,“ tegas Kapolres Yogi,Rabu ( 19/1/2022)

Dalam Operasi Yustisi kali ini, personel Polres Batu selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol Kesehatan serta  membagi-bagikan masker gratis kepada warga masyarakat.

Menurutnya, kewaspadaan masyarakat atas potensi penyebaran varian Omicron perlu ditingkatkan . Petugas yang melaksanakan Operasi Yustisi akan memeriksa aplikasi Peduli Lingdungi atau surat yang menyatakan apakah masyarakat yang terjaring sudah melaksanakan vaksinasi baik pertama maupun kedua.

“Kuncinya ada pada warga masyarakat, harus disiplin menerapkan protokol Kesehatan dan chek sudah pernah vaksin atau belum,” kata Kapolres Batu. (Buang Supeno)

Shokudo Restoran Kontena Hotel  Batu, Raih Penghargaan Prokes

BATU – Shokudo Restoran Kontena Hotel Kota Batu raih penghargaan dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI atas prestasinya dalam penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian Covid-19 Tahun 2021. Penghargaan diserahkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, drg. Kartika Trisulandari di Shokudo Restoran, Rabu (19/01/2022).

Penghargaan ini memberi jaminan kepada masyarakat terhadap produk dan pelayanan yang diberikan Shokudo Restoran, sudah sesuai standar protokol CHSE (Clean, Health, Safety and Environment).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, drg. Kartika Trisulandari, mengatakan penghargaan ini merupakan wujud konsistensi pelaku wisata untuk menerapkan prokes dengan baik.

“Adanya penghargaan ini menunjukkan,di Kota Batu tidak hanya mendorong sektor pariwisata, tetapi juga terus meningkatkan prokes. Sehingga perekonomian dan pariwisata bergerak bersama,” katanya.

Sementara itu Pihak PHRI Kota Batu pun turut bangga dengan penghargaan yang diberikan oleh Kemenkes RI. Hal ini menjadi pemicu bagi para pelaku industri wisata lainnya untuk terus meningkatkan prokes.

“PHRI sangat bangga, karena Shokudo Kontena menyabet penghargaan secara nasional. Ini adalah gambaran bagaimana Kota Batu menerapkan prokes,” kata Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi.

Sementara itu, perwakilan manajemen Kontena Hotel, Qorisa, mengatakan, Shokudo Restoran akan terus berkomitmen dan konsisten dalam menerapkan CHSE. Tidak hanya untuk tamu, tetapi juga seluruh pegawai. (Buang Supeno)

RSUD Balangan Klarifikasi Isu Warga  Lampihong Yang Lumpuh Pasca Vaksin

PARINGIN  – Isu santer adanya warga Balangan, Kalimantan Selatan, yang  diduga lumpuh pasca vaksinasi Covid-19 diklarifikasi pihak RSUD Balangan. Warga tersebut  Wardi (49) dari Lampihong.

Klarifikasi isu warga Lampihong yang lumpuh dan menyebar luas di medsos itu dilakukan Direktur RSUD Balangan, dr Sudirman dan jajarannya melalui konprensi pers di Kota Paringin, Selasa (18/01/22) malam

“Kami perlu memberikan penjelasan tentang penyebab pasien ini,” ucap dr Sudirman yang saat itu ditemani Kabid Pelayanan Medis, dr Sindho Buana, dokter Spesialis Penyakit Dalam (SPD), dr. Riswanto,  Plt Kepala BPBD Balangan Hj Rahmi, dan istri Wardi sendiri.

Wardi,  warga dari Lampihong,  Balangan, saat ini  masih menjalani perawatan di RSUD Balangan. Dia disebut tiba-tiba mengalami gejala lemas, pusing, mual  yang diduga sebagai akibat kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Menurut dr. Sindho Buana,  pasien bernama Wardi masuk ke IGD RSUD Balangan hari Sabtu, 15 Januari 2022.  Dia sementara ini  dirawat dan ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam. Dari hasil anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium,  diagnosa sementara pasien adalah infeksi saluran kemih, hepatitis B.

Ia menambahkan, dari hasil diagnosa  itu ada kecurigaan mengalami encephalophaty hepatikum dan kemungkinan ada tumor di dalam kepala. Karena itu  direncanakan secepatnya dilakukan CT SCAN kepala dan mata sebelah kiri.

Riswanto menyatakan sangat tidak mungkin penyakit pasien ini akibat KIPI vaksin. Sebab, kondisi pasien pasca vaksin pertama tidak ada reaksi alergi. Sedang gejala ini juga muncul pada pasien setelah lebih dari 48 jam seusai ia  vaksin kedua.

Menyikapinya soal ini, Plt. Kepala BPBD Balangan, Hj. Rahmi menghendaki semua warga agar selalu menjaga  kesehatan badan, lingkungan. Sedang pemerintah tetap memberikan perhatian dan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Saya juga mengimbau warga yang belum vaksin untuk segera vaksin. Ini  program nasional yang harus kita jalankan dan sukseskan bersama, dan masyarakat tak perlu takut,” imbuhnya seperti bersyukur karena target vaksinasi di Balangan sudah mencapai 80 persen. (JJD)

Percepat Transformasi Ekonomi, Pemerintah Berencana Hentikan Ekspor Bahan Mentah Tambang

BANDUNG – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia tidak boleh menghentikan transformasi besar ekonomi yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Saat ini, pemerintah terus mempercepat transformasi ekonomi menuju sebuah ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi dengan menghentikan ekspor bahan mineral tambang berupa bahan mentah.

“Sudah berapa ratus tahun kita bahan mentah kita, kita kirim ke luar utamanya ke Eropa. Sejak zaman VOC yang kita kirim selalu bahan mentah, yang selalu kita kirim selalu raw material. Oleh sebab itu, sejak 2020 saya sampaikan enggak bisa kita terus-teruskan, stop,” tegas Presiden saat menyampaikan pengarahan pada acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG) Unpar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang dilansir dari www.setneg.go.id,  Senin, 17 Januari 2022.

Pemerintah telah menghentikan ekspor nikel berupa bahan mentah dan menggantinya dengan ekspor berupa bahan jadi maupun setengah jadi. Secara bertahap, pemerintah juga berencana untuk menghentikan ekspor bahan mentah tambang lainnya berupa bauksit, tembaga, dan sebagainya, untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk tersebut.

“Kita ingin nilai tambah itu ada di Tanah Air sehingga selain memberikan penerimaan negara yang makin besar berupa pajak, berupa royalti, berupa penerimaan negara bukan pajak, juga bisa membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita,” ungkapnya.

Kepala Negara memberikan contoh bahwa jika nikel diekspor dalam bentuk bahan mentah, maka hanya akan menghasilkan USD1 miliar atau setara Rp14-15 triliun. Setelah pemerintah melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, ekspor besi baja yang merupakan turunan dari nikel pun melonjak tajam.

“Saya cek akhir tahun kemarin ekspor kita untuk besi baja, artinya besi baja ini dari nikel menghasilkan USD20,8 miliar, Rp300 triliun. Dari Rp15 triliun melompat menjadi Rp300 triliun dan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak sekali. Padahal kita tidak hanya memiliki nikel, kita memiliki tembaga, kita memiliki bauksit, kita memiliki timah, kita memiliki emas, semuanya ada. Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi, dalam bentuk bahan mentah lagi, stop,” jelasnya.

“Bayangkan kalau nikel yang jadi besi baja saja bisa melompat menjadi Rp300-an triliun. Itu enggak tahu, mungkin baru satu atau dua turunan, nanti kalau turunannya sampai ke-10, ke-11, ke-12 nilai tambahnya berapa. Bauksit juga begitu, saya kalkulasi kira-kira juga hampir sama akan dapat berapa penerimaan negara dari ekspor-ekspor yang kita lakukan,” imbuhnya.

Presiden mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan penghentian ekspor bahan mentah tambang tersebut bukanlah tanpa tantangan. Pada awalnya, Indonesia dikecam oleh negara-negara lain dan diadukan hingga ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menghentikan kebijakan tersebut.

“Enggak tahu menang atau kalah, ini masih dalam proses di WTO. Ya kita harapkan menang. Tapi yang jelas enggak akan kita hentikan. Meskipun dibawa ke WTO, stop bauksit tetap jalan, stop tembaga nanti tetap jalan. Inilah yang namanya nilai tambah,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden terus mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Selain itu, Presiden juga mendorong kerja sama dengan negara lain, terutama dalam mendirikan industri pengolahan di Indonesia.

“Sekarang bukan eranya lagi menjual bahan mentah, kita harus melakukan hilirisasi industri. Kita harus memaksimalkan nilai tambah kekayaan alam yang kita miliki,” tegasnya.(*)

RUU IKN Disahkan DPR RI, Ibu Kota Negara RI Resmi Pindah ke Kaltim

Jakarta – Hari Selasa 18 Januari 2022, sejarah perjalanan Republik Indonesia tercipta dengan disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ibu Kota Republik Indonesia pindah ke Kalimantan Timur akhirnya menjadi kenyataan.

“Apakah RUU tentang ibu kota negara ini, semua anggota menyetujui,” tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani yang disiarkan melalui tv parlemen di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022)

“Setuju,” jawab anggota yang hadir.

Dari seluruh fraksi, hanya PKS yang tidak menyetujui RUU tersebut. “Dari semua fraksi hanya satu yang tidak setuju, maka ini bisa setujui,” tegas Puan.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam laporannya menyampaikan rapat pembahasan RUU IKN diawali pada tanggal 7 Desember 2021, dengan pemerintah dan DPD RI. Kemudian melakukan konsultasi publik ke beberapa ahli, pemerintah daerah termasuk dengan tokoh masyarakat di daerah Kalimantan Timur.

Pada pembahasan tanggal 18 Januari 2022, pada rapat pembicaraan tingkat pertama disepakati nama ibu kota negara dengan nama Nusantara, selanjutnya disebut Ibu kota Negara Nusantara.

Rapat panja membahas empat hal yakni Pertama terkait dengan status IKN apakah otorita atau pemerintahan daerah khusus saja. Kedua, mengenai pembiayaan IKN yang diminta agar jangan sampai membebani APBN.

Ketiga, mengenai rencana induk atau master plan pembangunan IKN. Dimana pansus DPR berharap pembangunan IKN jangan sampai menjadi proyek mangkrak. Keempat adalah pertanahan. Untuk klaster ini diminta jangan sampai menimbulkan persoalan dengan masyarakat sekitar IKN, sehingga Kementerian ATR/BPN haru melakukan koordinasi dan turun ke lapangan.

Dijelaskan Ahmad Doli,  sistematika UU IKN terdiri 11 Bab dan 44 Pasal, yang memuat Bab 1 ketentuan umum, bab 2 pembentukan kekhususan kedudukan cakupan wilayah dan rencana induk, bab 3 bentuk susunan kewenangan dan urusan pemerintahan, bab 4 pembagian wilayah IKN, bab 5 penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, perlindungan lingkungan, bab 6 pemindahan lembaga negara, ASN, perwakilan negara asing, bab 7 pendanaan, bab 8 partisipasi masyarakat, bab 9 pemantauan dan peninjauan, bab 10 ketentuan peralihan dan bab 11 ketentuan penutup. (hd)

 

 

 

 

 

« Previous Page — Next Page »