Stabilkan Harga Minyak Goreng, Dinas Perdagangan HSS Gencarkan Operasi Pasar

KANDANGAN  — Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Dinas Perdagangan (Disdag),  hari-hari ini menggencarkan operasi pasar (OP) minyak goreng dan gula pasir.  OP di sejumlah wilayah ini guna menstabilkan  harga migor dan gusir yang masih  tinggi di pasar tradisional.

Kabid Bina Perdagangan Disdag HSS, Amelia Budiarti mengatakan, operasi pasar dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dan gula pasir dengan harga yang lebih murah.

“Kita  harapkan melalui OP ini  harga dua bahan pokok itu bisa stabil di pasaran,” ujar Kabid Bina Perdagangan Disdag HSS, Amelia Budiarti,  seperti dikutip dari situs hulusungaiselatan.kab.go.id, Selasa, (25/1/2022)

Ameliia menyebutkan, operasi pasar  pertama sudah dilakukan di  Kantor Desa Teluk Labak, Kecamatan Daha Utara, HSS, Senin (24/1/2022). Kemudian dilanjutkan i, 25 Januari 2022, di kawasan pegunungan di Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, dan terakhir Rabu, 26 Januari 2022 di Desa Kayu Abang, Kecamatan Angkinang, HSS.

Pemerintah melalui Kemendag seperti diketahui menetapkan harga migor Rp14.000 per liter untuk semua merek. Tapi, harga Migor di pasaran masih berkisar Rp19 – 20 ribu per liter, termasuk harga Gusir  yang juga  berada di kisaran Rp14.000  per kilo.

Berkaitan itu, sebut dia,  Disdag HSS bekerjasama dengan Disdag Provinsi Kalsel menggelar OP tiga hari di tiga titik wilayah.  OP ini pun terlaksana dengan menggandeng distributor PT Sime Darby Oils (SDO) yang menyediakan sebanyak 2.400 liter (2,4 ton) minyak goreng dan gula pasir..

Ia berharap dengan harga yang terjangkau masyarakat ini, bisa menekan harga di pasaran hingga bisa berada di kisaran  Rp14.000/liter sesuai ketentuan, dan gula pasir Rp12.500/kg.

Kegian operasi pasar  di Teluk Labak — salah satu desa di daerah berawa-rawa — itu disambut gembira warga sekitar.  Antrean panjang pun terlihat saat operasi pasar ini dibuka. Lantaran itu pula panitia  memberlakukan prokes  dan menyiapkan perlengkapan penunjang seperti tempat cuci tangan, sabun, dan handsanitizer.

Masyarakat  pun sebelum bertransaksi juga wajib menunjukkan bukti telah divaksinasi. Setelah itu, mereka baru bisa melakukan pembelian Migor maksimal 2 liter per orang, dan gusir dibatasi juga 2 kg  per orang.

Kades Teluk Labak sendiri, Irfansyah,  mengucapkan terima kasih  dan bersyukur karena kegiatan ini sangat membantu sekali terhadap warganya.

“Harganya miring sekali dibanding harga pasaran,” ujarnya sambil tersenyum. (JJD)

Kasus Edy Mulyadi, Kaukus Senator dan Anggota DPR RI Asal Kalimantan Minta Polri Bertindak Tegas

Jakarta – Berbagai protes dan aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Kalimantan, sebagai reaksi atas ucapan bernada melecehkan dari seseorang youtuber Edy Mulyadi, juga disikapi Kaukus Senator Kalimantan bersama 2 Anggota DPR RI asal Kalimantan.

Dr. H. Mahyudin, ST, MM juru bicara kaukus senator, menyayangkan jika ada pihak-pihak yang melontarkan pernyataan bernada melecehkan harkat dan martabat Kalimantan dan warganya, dengan menyatakan Kalimantan sebagai tempat yang jauh, terbelakang, yang dianalogikan sebagai tempat jin buang anak.

Mantan Bupati Kutim ini memaparkan berbagai kemajuan pembangunan di Kalimantan juga telah tercapai. Antara lain,  data Indeks Pembangunan Manusia di Bumi Etam (Kaltim) menduduki peringkat ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta. Pembangunan infrastruktur di Kalimantan secara umum pun telah banyak mencapai kemajuan setara dengan wilayah lain di Indonesia.

Kaukus Senator Kalimantan pun memahami ketersinggungan warga  Kalimantan, yang diungkapkan melalui berbagai aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Kalimantan. Berbagai aksi unjuk rasa itu merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati, dengan tetap dilaksanakan secara tertib dan mematuhi rambu-rambu hukum yang berlaku. Serta tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Terhadap pihak-pihak yang telah memancing keresahan dan berpotensi menciptakan perpecahan di tengah masyarakat, terutama di tengah warga Kalimantan, maka kami berharap pihak kepolisian segera bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Mahyudin di Jakarta Selasa, (25/01/2022).

Dia berharap, dengan ditempatkanya ibu kota negara di Kalimantan, maka upaya pemerataan pembangunan di Indonesia bisa berjalan. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan, merupakan  kebutuhan bagi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selain juga memutus rantai kensenjangan antar wilayah Jawa dan non- Jawa, serta mencegah pola pembangunan Jakarta sentris.

Senator asal Kaltim ini juga menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo, untuk mempercayakan posisi Kepala Badan Otorita IKN kepada tokoh lokal Kalimantan. Kepala Badan Otorita IKN yang berasal dari Kalimantan juga dinilai akan lebih mengerti seluk beluk persoalan lokal. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang akan terjadi di Kalimantan.

“Kami yakin, Kalimantan terdapat banyak tokoh yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan pengalaman mumpuni. Selain juga pastinya lebih memahami sosial, budaya, dan lingkungan Kalimantan,” harap wakil Ketua DPD RI ini.

Dikatakan, Kalimantan merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam melimpah. Bahkan Kalimantan telah banyak menyumbang devisa yang besar bagi negara, mulai dari perkebunan, tambang, kehutanan, dan sebagainya. Maka memberikan kepercayaan kepada tokoh lokal adalah sebuah pengormatan yang semestinya dari negara bagi Kalimantan.

Dia pun berharap kepada semua elemen bangsa untuk terus menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Menghindari pernyataan yang dapat memancing keresahan dan perpecahan antar elemen masyarakat. (*/hd)

 

HST Kembali Banjir, Tiga Desa Sempat Terendam

BARABAI –  Bencana banjir kembali melanda  wilayah Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan. Tapi, banjir hari Selasa ini,  25 Januari 2022, hanya   melanda wilayah Kecamatan Haruyan sebagai akibat luapan sungai di sana menyusul hujan deras dinihari sebelumnya.

“Alhamdulillah, Kota Barabai masih aman. Tidak sampai terjadi luapan sungai Benawa seperti banjir hari hari sebelumnya,” ucap Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)  BPBD HST, Bonang.

Menjawab awak media ini, Selasa siang. Bonang yang bicara mewakili Kepala BPBD, Budi Haryanto itu melukiskan, ada tiga desa yang sempat terendam di  Haruyan,  yakni Haruyan Seberang, Haruyan ibukota kecamatan, dan desa Lokbuntar.

Namun,  rendaman banjir atau “banyu ba’ah” ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebab, genangan air banjir hanya terjadi sekitar 2 – 3 jam saja sudah surut.

Pantauan media ini menyebut, tingginya curah di kawasan pengunungan Meratus, Kalsel,  dinihari itu  membuat daerah aliran sungai DAS di sana meluap. Luapan air  bah di seputar bendungan Mu’uy  yang menjadi titik pantau terjadi sejak pukul 05.30 WITA.

Selain itu, Kapolsek Haruyan sendiri, Ipda Ahmad Junaidi, pagi pagi terjun ke lokasi banjir. Dia melaporkan langsung kondisi banjir ini melalui tayangan video yang beredar luas.

Dia menyebut,  ketinggian air antara 30 — 50 cm atau sebatas lutut orang dewasa. Air banjir pun tak hanya menggenangi kawasan permukiman warga, melainkan Kantor Polsek Haruyan juga ikut terendam.

“Air masuk ke dalam ruangan sekitar 10 cm. Namun,  barang-barang sudah diamankan karena Polsek  sudah memiliki tempat penyimpanan barang sebagai langkah antisipasi karena Haruyan  termasuk langganan banjir,”  katanya.

Sejauh ini  belum ada  laporan korban jiwa dan kerusakan harta benda warga. Namun, dampak banjir ini sempat mengganggu aktivitas warga dan kegiatan belajar  mengajar di sekolah yang  terpaksa harus diliburkan hari ini. (JJD)

DPRD Minta Pemkab Kubar Tertibkan Penjualan BBM

SENDAWAR – DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur, melakukan rapat dengar pendapat umum (hearing) dengan Disperindagkop, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kubar, Polres, Satpol PP, SPBU, dan APMS, dalam rangka Penertiban Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran di masyarakat, Senin (24/1/2022).

Hearing dipimpin Ketua DPRD Kubar, Ridwai di ruang rapat Komisi Lantai II, Gedung DPRD di Sendawar, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kubar, H Ahmad Syaiful Acong serta 25 anggota DPRD KUbar lainnya. Selain itu, turut hadir pihak Disperindagkop Kubar, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kubar, Perwakilan Polres Kubar, para camat, Perwakilan Satpol PP Kubar, serta sejumlah pemilik SPBU dan APMS.

Ketua DPRD Kubar, Ridwai mengatakan, hasil hearing menekankan semakin banyaknya pemjual BBM eceran yang dikenal di masyarakar pertamini. Menurut Ridwai, berdasarkan pengaduan masyarakat, sejumlah pertamini di Kubar takaran BBM yang dijual tidak sesuai atau kurang.

“Sedangkan harga BBM dinaikan dengan selisih mencapai Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per liter,” ungkapnya.

Dia meminta Pemkab Kubar melakukan penertiban terhadap pertamini. Terutama jika ada pertamini yang lokasinya ditempat umum dan padat penduduk.

“Karena risikonya rawan kebakaran terhadap pemukiman penduduk. Jadi pemerintah harus segera melakukan penertiban pertamini terutrama dalam ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, dan kampung padat penduduk,” harap Ridwai.

Selain itu menurut Ridwai, dalam hearing itu juga dibahas kuota BBM untuk Kubar selama ini sering kurang. Namun setelah mendengar laporan dari Disperindagkop dan UKM Kubar, ternyata kuota BBM untuk Kubar tidak pernah kurang.

“Bahkan kuota BBM dari PT Pertamina untuk Kubar hingga saat ini berlebihan. Penyebab kuota kurang, karena pendistribusiannya yang belum sesuai, ” ucapnya.

Keterangan dari Kabag Ekonomi Setkab Kubar juga menguatkan kuota BBM untuk Kubar dari Pertamina memang lebih. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada kekurangan kuota BBM untuk Kubar.

“Baru-baru ini Bagian Ekonomi Setkab Kubar bersurat ke pertamina, agar bisa menambah kuota BBM sebesar 20 persen untuk Kubar,” tegas Ridwai.

Dia menyebut, jika ada penambahan kuota BBM sebesar 20 persen dari Pertamina untuk Kubar, maka dapat dipastikan para pengantre BBM di SPBU/APMS akan semakin bertambah. Hal itu perlu ada pegawasan ketat dalam distribusi dari SPBU/APMS.

“Dikawatirkan BBM tersebut bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi diperjual belikan ke industri/perusahaan sawit, tambang dan subkon tambang. Oleh karena itu, DPRD Kubar mengharapkan pemerintah segera menertibkan mulai SPBU/APMS hingga para pengatre dan pengecer BBM, terutama pertamini,” ujar Ridwai.

Ridwai menjelaskan. penertiban terhadap pengantre dan pengecer BBM bukan untuk dihilangkan. Tapi penertiban cara mengantre hingga HET BBM oleh pemerintah untuk pengecer. Penertiban berhak dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian.

“Kami  sangat mengerti keberadaan pengantre dan pengecer BBM. Kondisi ekonomi saat ini yang suram, sehingga mereka mencari rejeki dari mengecer BBM,” timpalnya.

Dia meminta pemerintah mengatur (membuat jadwal) khusus bagi para pengatre BBM di SPBU/APMS di Kubar terutama pengaturan hari khusus bagi pengatre dan masyarakat umum.

“Saya minta di atur hari dan jumlah kuota BBM bagi pengantre di SPBU/APMS. Begitu juga bagi masyarakat umum, diatur jadwal khusus hari untuk bisa ke SPBU/APMS. Hal itu demi azas keadilan,” katanya.

Terkait Surat Edaran (SE) Bupati Kubar beberapa waktu lalu terhadap pengaturan cara pendistribusian BBM, Ridwai menilai surat edaran tersebut masih mengambang dan belum terlalu tegas, sehingga masih ada celah pengantre BBM bisa leluasa ke SPBU/APMS..   (*/arf)

Anggota DPR RI Asal Kalsel Kecam Pernyataan Edy Mulyadi

BANJARMASIN – Pernyataan Edy Mulyadi di media sosial soal Ibukota Negara Baru (IKN) di Kutai Kertanegra dan Penajan Paser Utara Kalimantan Timur adalah tempat jin buang anak dan pasar IKN tak layak karena sarang genderuwo memantik reaksi dan bakal berbuntut panjang.

Seperti dilansir dari siberindo.co- jaringan vivaborneo.com, sejumlah elemen masyarakat akan melaporkan tayangan video yang viral di media sosial tersebut, seperti LSM Lekem Kalimantan akan melaporkan ke Polda Kalsel Senin (24/1/2022), tokoh pemuda Kalimantan yang juga Ketua BPP HIPMI Mardani Haji Maming juga geram dengan pernyataan Edy Mulyadi karena lontaran itu dinilainya membuat kegaduhan dan bernuansa SARA. Sehingga lontaran Edy Mulyadi dikategorikan pencemaran nama baik dan melanggar UU ITE.

“Jangan bilang IKN tempat tinggal kami, sebagai tempat jin membuang anak dan pasar IKN sebagai genderuwo. Jelas pernyataan menyakitkan, saya sebagai orang asli banjar di Pulau Kalimantan,” kata  DPR RI dari Kalsel Muhammad Rifqinizamy Karsyayudha Minggu (23/1/2022).

Mantan dosen ULM Banjarmasin ini menilainya pentaraan Edy Mulyadi sangat berbahaya karena menyinggung soal kesukuan dan berbau SARA.

“Saya sesalkan lontaran Edy ini, jangan karena ketidak sukaan terhadap IKN. Lantas dengan mudah memarginalkan orang Kalimantan, melontarkan kalimat yang kasar,” katanya.

Rifki berkata, jika memang tak setuju dan tak senang adanya IKN di Kaltim bisa memprotesnya lewat mekanisme yang ada, yudicial review misalnya. “Jangan berkoar-koar di medsos, dengan kalimat yang kurang pas. IKN tempat jin dan sarang genderuwo,” katanya. (ang)

« Previous Page — Next Page »