Hadi Mulyadi Sambut Lisensi Izin Praktik Arsitek Kaltim

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi mengatakan arsitek di Kalimantan Timur semestinya ikut berperan aktif dalam perencanaan dan perancangan Ibukota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Potensi kekayaan Arsitektur dan budaya tradisonal di Kalimantan Timur menjadi pengikat  budaya dan arsitektur dari seluruh Nusantara.

“Posisi Kalimantan Timur sebagai tuan rumah IKN Nusantara, dan salah satu penyumbang pendapatan negara membutuhkan  pembangunan infrastruktur dan fasilitas memadai yang diharapkan mendorong perkembangan pembangunan diseluruh wilayah Kalimantan Timur,” kata Hadi Mulyadi saat menerima audience dan perkenalan Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalimantan Timur  periode 2021-2024 di Rumah Dinas, Kamis (31/3/2022)

Sementara itu Ketua IAI Kaltim, Wahyullah Bandung, menyampaikan, profesi Arsitek yang telah memiliki Undang-Undang Arsitek No. 6 tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2021 tentang arsitek  pada dasarnya memberikan jaminan pelayanan arsitektur yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat pengguna jasa arsitek. Tugas arsitek menjadi mitra kerja pemerintah Kota dan provinsi, untuk mewujudkan arsitektur yang lebih maju  kedepannya.  Provinsi Kalimantan Timur diharapkan akan segera memiliki Lisensi Praktik Arsitek, sebagai surat izin seorang Arsitek bekerja perencana di Wilayah Kalimantan Timur, seperti beberapa provinsi lain di Indonesia yang telah lebih dulu menerbitkan Lisensi Praktik Arsitek.

“Lisensi Arsitek provinsi Kaltim menjadi salah satu syarat penerbitan Perizinan Bangunan Gedung (PBG), atau dulu disebut sebagai IMB,” kata Wahyullah.

Dengan lebih dari 350 jumlah anggota IAI seKaltim, yang tersebar di 10 Kabupaten dan Kota,  yang 48 orang Arsitek diantaranya telah memilki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), sebagai Sertifikat Kompetensi Arsitek yang diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia (DAI). STRA ini berfungsi sebagai legalitas Arsitek yang dijamin oleh Negara dan memiliki Kompetensi Arsitek memberikan pelayanan jasa Arsitek ke seluruh lapisan masyarakat, serta membantu pemerintah mewujudkan peradaban dan menggali budaya Arsitektur di Kalimantan Timur.

Selain Ketua dan Sekretaris IAI Kaltim, hadir dalam Audience ini, Wakil-wakil ketua yang membidangi badan-badan dalam struktur organisasi IAI Kaltim seperti badan pendidikan Arsitketur, Badan Keprofesian Arsitek, Badan IKN dan Luar Negeri, Badan Arsitektur Kota, Arsitektur Heritage, Arsitektur Tradisional, Badan Media dan advokasi, dan Infrastruktur Praktik Arsitek, serta Badan Mitra dan kerjasama. (*)

IAI Kaltim Jalin Kerja Sama Dengan Enam Kampus Arsitektur Se-Kalimantan Timur

SAMARINDA – Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalimantan Timur menandatangani nota kesepahaman dengan 6 Perguruan Tinggi Arsitektur se-Kalimantan Timur.

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama pendidikan dan pemagangan arsitek, kerjasama penelitian dan pengembangan Arsitektur, dan kerjasama Pengabdian kepada masyarakat. MoU ini adalah bagian penting dari Program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan. Kedepannya, mahasiswa Arsitek magang di biro konsultan arsitek anggota IAI Se Kalimantan Timur selama minimal 1 semester/6 bulan. Program ini diharapkan akan menjawab tantangan pemenuhan SDM jasa arsitek dan konstruksi guna menghadapi perencanaan dan pembangunan Ibukota Negara di Kaltim.

Ketua IAI Kalimantan Timur Wahyullah Bandung mengatakan, program pemagangan Arsitek ini bisa berlanjut dengan Program Pemagangan Arsitek/PPArs. yang dimaksudkan untuk menyiapkan kompetensi calon Arsitek. Program PPArs didesain menyerupai  porgram calon Dokter yang melaksanakan Coas di Rumah Sakit.

“Kami menyiapkan Badan Pendidikan, pemagangan, dan pengabdian Arsitek dalam struktur organisasi IAI Kaltim, karena saya percaya masa depan pembangunan dan arsitektur di Kaltim adalah penyiapan SDM yang baik di Kampus-kampus Arsitektur di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” kata Wahyullah, Selasa, 29 Maret 2022

Sementara itu Wakil Ketua Badan Pendidikan Arsitek IAI Kaltim, Faizal Baharuddin, menyampaikan dalam waktu dekat, akan segera melakukan koordinasi dengan semua Ketua Program Studi Arsitektur se Kaltim untuk menyegerakan pelaksanaan Program Pemagangan Arsitek di kampus2 Arsitek. Adapun Prodi Arsitektur tersebut berasal dari Perguruan tinggi  Politeknik Negeri Samarinda, Univ.17 Agustus Samarinda, Univ. Mulawarman, Univ. Nadhatul Ulama, Institut Teknologi Kalimantan, dan Univ. Balikpapan. (*)

PDAM Tirta Alam Kota Tarakan Belum Bisa Distribusikan Air Bersih di Wilayah WKP Pertamina

TARAKAN – Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Tirta Alam Kota Tarakan belum berani memasukan aliran pipa air bersih ke daerah pemukiman warga yang berada di area Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Pertamina tanpa adanya ijin dari pihak direktur Pertamina Jakarta.

Sebelumnya warga telah mengajukan permohonan melalui anggota DPR RI,Fraksi PDI Perjuangan yang melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan III tahun 2021-2022 Deddy Yevri Hanteru Sitorus.

Masyarakat Kelurahan KampungI/Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kalimantan Utara berharap pihak PDAM Tirta Alam Kota Tarakan dapat menyalurkan air bersih kepada warga.

Kepala Bagian Humas PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Sunarto menyampaikan PDAM tidak berani memasang pipa aliran air tanpa ijin dari Pertamina.

“Jadi masyarakat harus memiliki ijin dari Direktur Pertamina,” ujar Sunarto, Kamis (31/3/2022)

Saat ini, PDAM Tirta Alam Kota Tarakan memiliki pelanggan 42.498 sambungan rumah. (waldy)

DPRD Samarinda Beri Sejumlah Catatan LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2021

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021 melalui rapat paripurna di DPRD Samarinda pada Kamis (31/03/2022) lalu.

Seluruh jajaran DPRD Samarinda pun mencermati penyampaian LKPJ oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun secara seksama. Termasuk Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah. Dia menilai penyampaian LKPJ 2021 itu masih relatif stagnan dalam hal realisasi program melalui visi misi tersebut.

Misalkan, disebutkan Nursobah, pertumbuhan ekonomi (lihat kitab LKPJ 2021) pertumbuhannya hanya 0,29 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian, kata Nursobah sisi lain memang penyampaian LKPJ tersebut belum sepenuhnya terealisasikan dalam program Andi Harun, disebabkan belum sinkron antara anggaran dan program.

“Tinjauan visi wali kota sebagai kota pusat peradaban dapat dibaca dalam kacamata sukses misi pertama yaitu. religius, unggul dan berbudaya hanya misi ini yang memiliki predikat Baik. Dalam skala akademis 0-100 pada 5-6 indikator. Mulai dari harapan hidup hingga indeks budaya yang cuma nilainya 52,” ungkap Nursobah, Jumat (08/04/2022).

Dalam visi misi Andi Harun yang kedua, tentang ekonomi maju, mandiri, kerakyatan dan keadilan. Dalam perspektif akademis, diterangkan Nursobah, hanya meraih nilai maksimum 56 skala 0-100. Tinjauan kontribusi sektor industri atas PDRB hingga indeks kebutuhan pangan dan angka kemiskinan masih jauh di bawah rerata Kaltim.

“Yang ketiga yaitu profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi hanya indeks reformasi birokrasi yang cukup baik. Adapun lainnya belum terukur. Pada misi ketiga ini nilainya sangat kedodoran karena pembagi yang tak seimbang,” jelasnya.

Selanjutnya, visi misi keempat yaitu infrastruktur mantab dan modern, dinilai cukup baik dengan skor 65. Tinggi dalam ketersediaan jaringan jalan tapi merosot dalam ketersediaan sarana transportasi. Kelima, penataan lingkungan masih minim hingga mempengaruhi kualitas udara tidak sehat.

“Mulai ruang terbuka hijau (RTH) yang minim hingga kualitas lingkungan hidup dan luasan kawasan banjir yang sangat perlu perhatian,” sebutnya.

Hal ini dinilai Nursobah, disebabkan kurang siapnya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga dirinya meminta agar seluruh OPD harus siap menyesuaikan dengan kinerja dan kemauan kepala daerah yang tertuang dalam visi misi.

LKPJ itu juga, kata Nursobah ada sejumlah faktor penyebab yang mempengaruhi kurangnya realisasi anggaran tersebut, yaitu pertama keinginan kepala daerah dengan OPD belum cukup sinkron. Karena gaya kepemimpinan yang berubah dari sebelumnya.

Kedua, OPD masih gagap dengan formulasi kepala daerah dan wakil dalam menerjemahkan visi misi yang diharapkan. Ketiga,  pola anggaran yang drastis perubahannya menjadi kendala personal dan juga masing masing OPD.

Keempat, perubahan fokus anggaran Covid-19 menjadi infrastruktur dan ekonomi pada last minute pada September 2021 cukup membuat grogi pemkot dan OPD dalam merealisasikan.

Kelima, kesepahaman legislatif dan eksekutif harus normal dan seimbang. Agar tak terjadi kesenjangan dengan disparitas yang jauh sekali.

Keenam, pemkot dan dewan harus selalu terbuka dan lapang dada bahwa anggaran ini harus dibicarakan secara baik. Agar tak ada yang merasa paling benar atau paling disalahkan.(man)

Masjid Abah Nanang Siapkan Buka Puasa dan Sahur Gratis

SAMARINDA – Bagi warga yang melintasi ruas jalan nasional Samarinda menuju Bontang, pasti pernah melihat keberadaan Masjid Abah Nanang. Lokasinya di Kilometer 82, di daerah Tanjung Perangat, Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berbatasan dengan daerah Kutai Timur. Masjid yang berada di sebelah kiri jalan dari arah Samarinda itu, sengaja dibangun oleh H. Nanang Sulaiman, yang akrab disapa Abah Nanang.

Abah Nanang yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari daerah pemilihan Kaltim, sengaja membangun masjid di lokasi ini pada 2010 silam. Pembangunannya memakan waktu hingga 2 tahun, sehingga baru bisa digunakan pada 2012.

Lantas apa yang membuatnya terpikir membangun masjid ini? “Waktu lewat kawasan ini, saya melihat banyak sopir truk atau sopir travel yang mampir istirahat di warung remang-remang,” ujarnya. Melifat fakta itu, muncul ide untuk membangun masjid. Selain untuk ibadah juga sebagai tempat istirahat atau singgah.

“Saya berpikir, kalau mereka istirahatnya di masjid, pendapatan sopir bisa dihemat untuk dibawa pulang. Apalagi di masjid sudah disiapkan kopi gratis,” tuturnya.

Abah Nanang menyebut, pernah bertemu seorang ibu yang suaminya bekerja sebagai sopir. Ibu itu bersyukur karena suaminya sering mampir di masjid, dan bisa minum kopi gratis. “Jadi uang yang diberikan ke istri bisa lebih banyak,” ujarnya menirukan apa yang disampaikan istri sang sopir itu.

Harapannya, dengan adanya masjid sebagai tempat persinggahan, para musafir termasuk para sopir tidak istirahat di sembarang tempat, apalagi warung remang-remang. “Bisa dapat pahala, uang juga bisa utuh dibawa pulang,” imbuhnya.

Masjid berdiri di atas lahan seluas 2 hektare yang sengaja dibeli untuk mendirikan tempat ibadah ini. Untuk bangunan masjid, berukuran 15 x 20 meter. “Dulu ada lima lokasi yang diincar, akhirnya terpilih lokasi ini,” tutur Abah Nanang.

Untuk membangun masjid ini, lebih dari Rp 2 miliar dana yang dihabiskan, termasuk untuk pembelian tanah. Tak hanya membangun masjidnya, Abah Nanang juga harus merogoh kantongnya tiap bulan untuk operasional masjid.

Apalagi sejak awal beroperasi hingga 2017 silam, ketika belum ada listrik dari PLN, setiap bulan harus menyisihkan dana Rp 3,5 juta hanya untuk kebutuhan bahan bakar solar. Maklum, untuk penerangan mau tidak mau harus menggunakan dua mesin generator set.

Abah Nanang juga harus memberikan operasional untuk imam masjid beserta keluarganya, yang menetap di masjid ini. Begitu juga untuk menyediakan kopi gratis bagi setiap warga yang singgah. Total Rp 9 jutaan dana yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk operasional.

Beruntung sejak 2018, listrik sudah masuk ke kawasan ini. Sehingga biaya untuk listrik bisa berkurang drastis. Kini untuk membeli pulsa listrik, setiap bulan hanya menghabiskan rata-rata Rp 1 juta.

Apakah dana infak yang masuk bisa menutupi operasional masjid? Tentu tidak. Karena, dari donasi para musafir yang singgah di masjid, rata-rata hanya tercatat Rp 3 jutaan per bulan.

“Ya memang sejak awal tidak berharap dari jamaah, karena memang masjid ini jauh dari pemukiman. Niatnya hanya untuk membantu musafir. Tetangga sekitar masjid hanya ada 6 kepala keluarga,” bebernya.

Karena itu, jika di daerah lain ada masjid yang saldo kasnya nol rupiah, maka masjid ini selalu minus, dan harus terus disubsidi. Adakah donatur lain yang terlibat? Ternyata, ada juga donatur yang kerap membantu, yaitu keluarga almarhum mantan gubernur Kaltim HM Ardans.

“Selain itu belum ada,” ujarnya. Meski demikian, Abah Nanang mengaku terbuka kepada siapa saja yang ingin beramal. “Ini masjid milik umat, bukan milik saya pribadi. Kebetulan saja pakai nama Masjid Abah Nanang,” imbuhnya.

Bahkan, saat Ramadan, masjid yang dibuka 24 jam ini juga menyiapkan takjil untuk berbuka puasa setiap hari. “Ini sudah tahun ke-8, menyiapkan buka puasa gratis,” ujarnya di sela mengantarkan bahan kebutuhan untuk masjid ini. Terlihat ada beras, mi instan, telur, hingga kurma dan bahan kebutuhan lainnya, untuk Ramadan. Termasuk ayam yang dipakai untuk lauk makan sahur.

Setiap hari selama Ramadan, lebih dari 100 takjil yang disiapkan setiap berbuka puasa. Tak hanya itu, selama bulan penuh berkah ini, Masjid Abah Nanang juga menyiapkan makan sahur gratis. “Biasanya rata-rata sampai 25 porsi per hari. Pokoknya kalau ada sopir atau musafir kebetulan melintas pas sahur, silakan sahur di masjid ini,” sambungnya.

Masjid ini juga kerap dijadikan lokasi ganti baju atau istirahat para jemaah dari Bontang dan Sangatta atau Muara Wahau yang pulang dari haji atau umrah. Keberadaan toilet, kamar mandi dan tempat wudu yang cukup representatif sangat membantu warga,

Diakui Abah Nanang, tak mudah memelihara masjid ini. Ada saja tantangan yang muncul. Seperti Desember 2021 lalu, masjid ini sempat dirusak orang tak dikenal. Hampir semua fasilitas dilempar ke luar masjid. Jam berdiri dari kayu ukir yang normalnya harus diangkat dua orang, juga rusak dilempar ke luar masjid.

“Keluarga pelaku sempat telpon, meminta maaf. Akhirnya masalah ini tidak kita perpanjang. Kita ikhlaskan saja. Namanya juga orang sedang gangguan mental,” katanya. Pelaku kemudian dibebaskan dari kantor polisi dan dibawa pulang keluarganya. (*)

Next Page »