Pangdivif 2 Kostrad Buka Latihan Penyiapan Pratugas Satgas Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad

BATU  – Panglima Divisi Invanteri (Pangdivif) 2 Kostrad Mayjen TNI Dwi Wahyu Winarto membuka latihan penyiapan Pratugas Satgas Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dalam rangka Operasi Satgas Satuan Organik di Provinsi Papua TA 2022 di Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad, Bondowoso, Senin (11/04/2022).

Pangdivif 2 menegaskan Divisi Infanteri 2 Kostrad beserta Satuan Jajarannya dituntut untuk senantiasa berada pada kondisi kesiapsiagaan yang tinggi, sehingga sewaktu-waktu siap dikerahkan ke medan operasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad menunjukkan kesiapannya  dalam mengemban tugas dari pucuk pimpinan TNI sebagai Satgas Satuan Organik untuk melaksanakan tugas pokok Kodim dan Koramil di wilayah Papua.

Sebagai modal utama dalam menjalankan keberhasilan tugas, prajurit Satgas Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad  melaksanakan Latihan Penyiapan Pratugas yang diharapkan dapat menjadi bekal berharga dalam melaksanakan Latihan Pratugas yang diaplikasikan di medan operasi sebenarnya.

Pangdivif 2 Kostrad menegaskan  kegagalan suatu Satuan dalam pelaksanaan tugas operasi disebabkan berbagai faktor yang diantaranya adalah kelalaian dan ketidak pedulian prajurit dalam menerapkan teknik dan taktik bertempur di daerah penugasan.

” Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila setiap prajurit senantiasa mengaplikasikan teknik dan taktik secara benar sesuai dengan apa yang dilatihkan selama pelaksanaan Latihan Penyiapan Pratugas dan Latihan Pratugas,” tuturnya.

Dikatakan, selain itu ada beberapa element pendukung lainya yang harus dipahami yaitu Aplikasikan prosedur hukum dan HAM, KUHP dan ROE (Rule Of Engagement) perbantuan TNI ke Polri dalam pelaksanaan kegiatan teritorial di Papua, Aplikasikan materi teritorial dan intelijen, Tingkatkan kemampuan perorangan baik fisik, disiplin, naluri tempur dan kemampuan PKT PKM terhadap segala situasi, serta Tingkatkan kepemimpinan lapangan. (buang supeno)

Gedung ISBI Kaltim Segera Dibangun

JAKARTA – Masa depan kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim yang sempat suram, kini cerah kembali. Hal itu menyusul diserahkannya aset berupa tanah bersertifikat seluas 306.623 m²  dari Pemkab Kutai Kartanegara kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Senin (11/4/2022).

Tanah yang berlokasi di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara itu sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nilai tanah tersebut senilai Rp 6,2 miliar.

“Alhamdulillah ini berita gembira bagi masyarakatnya Kalimantan Timur. Mudah-mudahan tahun ini, atau selambat-lambatnya tahun depan ISBI sudah bisa menerima mahasiswa baru,” kata Wakil Gubernur Hadi Mulyadi usai menyaksikan serah terima  aset tanah tersebut di Gedung C Lantai 2 Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Pasal 3 ayat 2 berita acara serah terima tersebut menegaskan, bahwa setelah penyerahan aset tanah itu Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan segera membangun gedung Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim. Perkembangan ini menjadi angin segar karena ISBI akhirnya benar-benar akan segera bisa dibangun di Kaltim.

Penyerahan aset dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Suharti. Selain itu, Pemkab  Kutai Kartanegara juga menyerahkan aset tanah lainnya seluas 10.110 m².

Wagub Hadi Mulyadi sendiri berkomitmen kuat agar ISBI harus dilanjutkan.

“Ada banyak alasan mengapa ISBI harus dipertahankan dan perlu terus diperjuangkan,” tegas Hadi Mulyadi.

Hadi menambahkan, meski pemerintah sudah menetapkan moratorium pendirian perguruan tinggi baru, dia berharap ISBI tidak termasuk dalam moratorium itu.

“Mudah-mudahan ISBI tidak termasuk dalam moratorium, karena ini bersifat melanjutkan,” tegas Wagub.

Sebagai informasi, proses belajar mahasiswa Kaltim selama ini dilakukan kerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Program Beasiswa Kaltim Cemerlang menjadi bagian dari program kerja sama ini. Kerja sama ISBI Kaltim dan ISI Yogyakarta menyiapkan Program Diluar Domisili (PDD) atau Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU)  untuk Program Studi Tari, Etnomusikologi, Kriya,  Film dan Televisi.

Jumlah mahasiswa ISBI yang lulus hingga tahun ini mencapai 260 orang.  Dengan rincian tahun 2012 (33 lulusan), 2013 (53 lulusan), 2014 (49 lulusan),  2015 (35 lulusan),  2016 (61 lulusan) dan  2017 (29 lulusan). Sedangkan berdasarkan program studinya Tari (69 lulusan), Etnomusikologi (33 lulusan), Kriya (55 lulusan) serta Film dan Televisi (103 lulusan).

Penyerahan aset tersebut juga dihadiri Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Agus Burhan, Kepala  Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim H Andi Muhammad Ishak dan para pejabat teras di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.  (vv/sam)

Promo PASAR, Buruan Yang Ingin Lebaran dengan Motor Yamaha Baru

KALTIM – Masih dalam berkahnya bulan suci Ramadan 1443 H, seperti biasa Yamaha sebagai pabrikan motor terbesar selalu memanjakan para pecintanya. So pasti, kejutan kali ini pun akan membuat Yamaha Lover khususnnya di Kaltim akan tersenyum Bahagia menyongsong lebaran Idulfitri 1443 H awal Mei mendatang.

Sebagaimana diutarakan Asisten Manajer PT. Surya Timur Sakti Jatim (STSJ) main dealer Yamaha Kaltim, Efendy Ariadi jika pada Ramadan yang sudah memasuki 10 hari pertama ini Yamaha memang memiliki program promo besar-besaran dari beberapa jenis kendaraan yang ada.

“Salah satunya, pada Ramadan 2022 ini, Yamaha Kaltim memberikan promo PASAR. Yakni Puasa Asyik Sama Gear,” kata Efendy Ariadi, Selasa (12/4/2022).

PASAR atau Puasa Asyik Sama Gear, lanjut Efendy sudah pasti merupakan promo spesial Ramadan bagi Yamaha Lover yang ingin memiliki kendaraan roda dua Yamaha Gear 125.

Diluncurkannya promo PASAR alias Puasa Asyik Sama Gear sudah pasti menarik perhatian. Pasalnya hanya dengan uang muka Rp 1.000.000, Yamaha Lover sudah bisa bawa pulang Yamaha Gear 125.

“Bayangin, kalian hanya dengan uang muka Rp 1juta, kalian sudah bisa bawa pulang Yamaha Gear 125. Angsurannya pun terjangkau hanya Rp950 ribu dan bonus yang diberikan masih belum cukup, Yamaha memberikan potongan tenor selama 5 Bulan* ” selain itu juga di tahun 2022 ini Yamaha Gear 125 menambah varian warna yang lebih fress, ungkap Efendy.

Karena itu kalian yang mau berlebaran dengan motor baru Yamaha Gear 125 buruan datang ke diler Yamaha terdekat.

Ini nih spesifikasi Yamaha Gear 125 dan S version.

Dimulai dari Gear 125 Standard. Tipe paling dasar ini sebetulnya hanya minus beberapa fitur. Sebut saja Stop & Start System (SSS) dan remote tambahan berpelengkap Answer Back System. Sementara keduanya hanya dapat ditemui pada Gear 125 S Version saja.

Khusus perangkat penyala-mati mesin di versi atas ini bisa ditemui pada setang sebelah kanan. Mesin bakal mati otomatis saat berada dalam kondisi idle 3-5 detik. Lantas tinggal puntir gas saja untuk menyalakannya. Dengan begitu, Anda bisa mengoptimalkan setiap penggunaan bahan bakarnya. Dengan catatan, fitur SSS aktif (On). Sementara fitur pemanggil, bisa dimanfaatkan ketika mencari posisi motor di parkiran.

Perbedaan lanjutan dari keduanya terdapat pada pemilihan warna. Walau menjadi tipe termurah, kesan atraktif tersaji pada tubuh Gear 125 standar Standard lantaran menggunakan decal baik di cover bodi depan maupun samping. Pemilihan warnanya pun dibuat apik agar menggoda untuk kawula muda. Kelirnya sendiri tersedia dalam lima opsi, meliputi: Matte Silver, Metallic Grey, Metallic Red, Metallic White dan Matte Greenish.

Mesin SOHC berkapasitas 125 cc punya racikan bore x stroke: 52,4 x 57,9 mm dan kompresi 9,5:1. Tenaga dan torsi dikail masing-masing 9,38 Hp/8.000 rpm dan 9,5 Nm/5.500 rpm. Sedikit perbedaan mungkin saja terasa pada impresi kala menempuh akselerasi, karena Gear 125 S Version (96 kg) punya bobot 1 kg lebih berat ketimbang Gear 125 Standard (95 kg).

Hal unik ditawarkan Yamaha Gear 125 melalui jargon ‘Matic Multiguna’. Akomodasi untuk membawa barang disajikannya lewat desain dek cukup luas. Lalu tersedia pula double hook. Jika pun bawaannya berlebih, Yamaha menyediakan foot step tambahan di sana. Tapi demi keselamatan, ada baiknya tak menggunakan item ini. Pasalnya membuat kaki Anda tak terlindung selama berkendara. Kapabilitas untuk menampung barang lain pun bisa dilakukan oleh konsol di bawah setang dengan kelengkapan power outlet. Lalu bisa juga memanfaatkan bagasi di bawah jok. (*)

Nursobah Sebut Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2021 Salah Cetak

SAMARINDA – Rapat paripurna adalah peristiwa sakral yang biasanya dilakukan oleh para wakil rakyat termasuk DPRD Samarinda, karena sesuatu yang penting, besar dan punya skala mega pengaruh, hampir semua keputusan pasti dilakukan paripurna.

Namun, dalam satu momen rapat paripurna yang dilakukan jajaran DPRD Samarinda diteukan hal yang tidak menggenakan, sebab ditemukan sebuah dokumen laporan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota salah cetak.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah. Dia menyesali Pemkot tidak jeli ketika mencetak LKPJ. Pernahkah membayangkan paripurna salah cetak, sebuah laporan maha karya dari pemerintahan dengan ribuan ASN dan guru. Salah cetak, Apalagi termaktub secara sah dan meyakinkan disodorkan di meja setiap anggota Dewan.

“Lebih dari ratusan halaman nyaris sajian data zonk saya lebih senang menyebut salah cetak,” ungkapnya, Senin (11/04/2022).

Diungkapkan Politisi PKS itu, bahwa kejadian salah cetak ini bukan di negeri dongeng. Ini fakta dan nyata disaksikan bukan cuma anggota dewan tapi juga semua mata telanjang.

“Bisa juga ini disebut prank,” ujarnya.

Dokumen LKPj tersebut terindikasi salah cetak itu ketika Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyampaikan LKPj tahun anggaran 2021 pada Kamis 31 Maret 2022 lalu.

Setelah diparipurnakan, dokumen LKPj tersebut dilakukan pembahasan secara rinci oleh panitia khusus (Pansus) yang dibentuk oleh jajaran DPRD Samarinda. Dari pembahasan itu bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait ditemukan sejumlah dokumen yang salah cetak atau kosong.

Namun, kata Nursobah, dari kejadian itu menjadi pelajaran dan pengelaman bagi OPD terkait untuk lebih jeli ketika menyampaikan LKPj dalam bentuk dokumen.

“Sebuah pelajaran penting yang harus diambil. Kita tak bisa kerja mandiri atau segelintir saja. Apalagi mau ambil peran dengan solo run,” tugasnya.

Dia menegaskan, bahwa dalam sistem kerja demokrasi yang menjemuk jangan juga carmuk atau cari muka. Kemampuan manusia punya limit. Karenanya jangan jumawa dengan high capacity and performance.

“Dewan dan pemerintah sejatinya satu bukan dua. Tapi jangan saling mendisrupsi, akibatnya fatal,” ujarnya.

Menurutnya, dokumen LKPj merupakan bagian penting yang mencermin kinerja seorang pemimpin, dari perencanaan anggaran hingga realisasi anggaran tersebut ujungnya adalah laporan administratif, namun ditemukan kesalahan yang sangat memalukan.

“Penting setiap kita menjadi pribadi terbuka di alam demokrasi dan reformasi. Bukan repot nasi, terbukti kesalahan fatal mencetak LKPj saja salah, kosong ratusab halaman,” sebutnya.

Dari kesalahan tersebut, kata Nursobah, hal itu mencerminkan dari personal pegawai maupun antar OPD tidak melakukan koordinasi dan tidak kompak.

“Kesalahan itu terjadi karena kita tak cukup menangkap instrumen LKPJ secara jernih,” pungkasnya.

Kekeliruan terbesar memang pihak eksekutif dalam mengorkestra puluhan ribu ASN. Ini menjadi catatan besar dengan noda hitam mengangga.

“Saatnya introspeksi dan evaluasi. Jangan terlalu cepat tepuk dada. Ia akan menjadi bumerang jika tak hati-hati,” imbuhnya.

Dia meminta agar OPD terkait sekarang dan akan datang. Mari bersama.perbaiki diri, jabat erat dan bicaralah apa saja secara wajar dan terbuka.

“Demokrasi sesungguhnya telah kita pilih sebagai jalan. Jangan dikebiri dan diamputasi. Jadikan ini sebagai sarana saling bantu dan menguatkan,” tutupnya. (man)

Ratusan Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Gedung DPRD Kutai Timur

SANGATTA – Gelombang protes terkait wacana  perpanjangan masa jabatan presiden, dan usulan penundaan Pemilu 2024 hingga  kenaikan PPN serta BBM terus meluas ke berbagai belahan pulau Indonesia.

Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,  gerakan kolektif dari Aliansi Rakyat Kutim Menggugat melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini, Senin (11/4/2022), pukul 10.00 Wita,  dimulai di simpang tiga jalan Pendidikan.

Ratusan jumlah massa aksi tersebut membawa bendera masing-masing organisasi, poster dan bendera berisi tuntutan kepada pemerintah.

Adapun tuntutan tersebut:

1. Menolak dengan tegas perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia, dan penundaan pelaksanaan pemilihan umum 2024.
2. Menolak serta segera batalkan kenaikan PPn 11%, BBM dan usut tuntas penyebab kelangkaan pertalite serta solar.
3. Segera sahkan RUU PKS tanpa dipreteli, dan RUU Masyarakat Hukum Adat.
4. Wujudkan keadilan, dan kebebasan dalam perguruan tinggi di Kabupaten Kutai Timur.
5. Mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesegera mungkin memaksimalkan reformasi birokrasi demi meningkatkan kualitas, dan inovasi pelayanan publik.
6. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus memprioritaskan, dan mendukung sektor pertanian dalam menciptakan produktivitas, komoditas unggulan berlandaskan agribisnis-agroindustri, hingga ketahanan pangan yang memadai.
7. Mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan investigasi ke industri ekstraktif yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan.
8. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secepatnya menyelesaikan produk hukum ketenagakerjaan secara partisipatif, yang melibatkan seluruh lapisan angkatan kerja.
9. Mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencabut Izin Usaha Toko Modern yang melanggar peraturan kepala daerah.
10. Menuntut pemerintah agar memulihkan hak-hak korban banjir, serta menyusun rencana penanggulangan bencana hingga deklarasikan darurat iklim di Kabupaten Kutai Timur.
11. Investigasi praktik kartel, dan penyebab utama terjadinya kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Kutai Timur.

Namun juga terdapat sejumlah masalah lokal turut diajukan sebagai tuntutan. Salah satunya adalah menuntut pemerintah agar memulihkan hak-hak korban banjir Sangatta, serta menyusun rencana penanggulangan bencana hingga mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan deklarasi krisis iklim.

Jenderal lapangan (Jendlap) Geral mengungkap, bukan hanya isu nasional yang kita angkat, tetapi isu daerah juga seperti banjir yang melanda dua kecamatan pada bulan Maret lalu, yang menelan banyak kerusakan dan kerugian tidak dapat dinilai sebagai bencana alam semata. Terlebih faktor yang menyebabkannya adalah curah hujan.

“Puluhan ribu warga terdampak banjir, dan ironisnya hak-hak yang seharusnya didapatkan sebagai korban tidak sepenuhnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” ungkapnya.

Padahal, menurutnya, pembiayaan pemulihan pasca banjir jelas-jelas termaktub di beberapa sumber diantaranya: Belanja Tidak Terduga dari APBD Kutai Timur 2022 sebesar Rp15 miliar, dana kontijensi dan stimulan dari pemerintah pusat.

Senada dengan Jendlap, Koordinator Lapangan (Korlap)  Aksi Aliansi Masyarakat Kutim Menggugat Agus Kurniady menilai, pengaturan tata kelolah lingkungan selama ini tidak benar-benar memperhatikan prinsip dasar ekologi, dan ekosistem.

“Sesungguhnya masalah lingkungan yang kita hadapi sejak dulu adalah buah dari buruknya kebijakan pemerintah,” ungkap Agus dihadapan para demonstran.

Kekeliruan dan juga pelanggaran dalam mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya, menjadi musabab yang paling signifikan atas terjadinya bencana alam di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karenanya, sambung Agus, pemerintah sepatutnya menengok kesalahan tersebut kemudian menindaklanjutinya secara serius.

Jangan lagi warga menjadi korban akibat kejahatan lingkungan, dan sudah waktunya bukan kita lagi yang harus menanggungnya,” tegasnya.

Di penghujung aksi, di depan gedung perwakilan rakyat pada pukul 12.45 Wita, massa yang terdiri dari organisasi kemahasiswaan STIPER, STAIS, STIE, GMNI, HMI, PMII, TIP3KS serta Fraksi Rakyat Kutim itu bersama Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang serta unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur menandatangani surat tuntutan terbuka. (ma/mh/hd)

 

« Previous Page — Next Page »